SIDOARJO (nusantaraposonline.com)-Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pengelolaan bus rapid transit (BRT) Trans Sidoarjo, yang dikelola oleh PT Perum Damri, perlu mengganti berapa sistem, misalnya mengganti sistem tiketing.
Menurut depisi pengkajian Lsm Arak, Junsri, SH, hal itu berarti menghidari transaksi langsung antara penumpang dengan pengelola Bus BRT. Jangan biarkan PT Perum DAMRI pengelola Trans Sidoarjo, menggunakan sistem karcis kertas.
“Jika masih menggunakan cara-cara transaksi langsung penumpang dengan pengelola trans Sidoarjo, seperti itu, akan sangat rawan dengan adanya praktik korupsi. Oleh sebab itu, tidak perlu lagi menggunakan karcis, segera menggantinya dengan smartcard. Kalau memang pengoperasian bus trans Sidoarjo, ini akan berlanjut” terang Junsri. Minggu (15/1/2016).
Untuk pengadaan smartcard ini tidak harus menggunakan dana APBD, karena bisa melibatkan pihak perbankan, dan dipastikan pihak bank bersedia bekerjasama karena ada uang masuk. “Jika mau menggunakan sistem yang baru, jumlah penumpang bisa terukur dan uang tidak menguap,” Tegas Junsri.
Pemerintah harus cerdas, dalam pengelolaannya, supaya BRT tidak hanya pelengkap, dan untuk titpu-rakyat. seolah-olah telah berhasil membangun.
Sebagai informasi, baru beberapa bulan beroperasinya 30 unit BRT trans Sidoarjo, pihak PT Perum Damri, selalu mengaku rugi. Dan pada ahir tahun 2016, PT Perum Damri, mendapatkan bantuan pengoprasian 30 unit bus BRT, dari Kentrian perhubungan RI sebesar Rp 1.165.953.688 yang bersumber dari PAPBN P 2016. (rin)
