Kaya di Bawah Tanah, Sekarat di Atas Tanah. Potret Kontradiksi Kabupaten Muara Enim Antara Rekor Produksi Batu Bara vs Krisis Anggaran Daerah.
MUARA ENIM, NuisantaraPosOnline.Com-Kabupaten Muara Enim kembali menjadi sorotan nasional, bukan karena prestasi produksinya, melainkan karena sebuah ironi besar yang sedang melanda keuangannya. Menjadi lumbung energi dengan mencatatkan diri sebagai penghasil batu bara terbesar di Provinsi Sumatera Selatan mencapai angka fantastis 47 juta ton pemerintah daerahnya justru terseok-seok akibat krisis keuangan. Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Muara Enim resmi dinyatakan mengalami defisit fiskal hingga Rp195 miliar.
Kondisi ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan. Banyak pihak mulai mempertanyakan keadilan formula pembagian hasil kekayaan alam di Indonesia: Apakah daerah kaya komoditas seperti Muara Enim pada akhirnya hanya diposisikan sebagai ‘sapi perah’ bagi pemerintah pusat?
Emas Hitam Dikeruk, APBD Justru ‘Sekarat’
Di bawah tanahnya, Muara Enim menyimpan harta karun berupa batuan legendaris yang menggerakkan turbin-turbin listrik di Pulau Jawa dan Sumatra. Aktivitas pengerukan yang dipimpin oleh raksasa BUMN seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) terus melaju tanpa henti. Namun di atas tanah, roda pembangunan daerah justru harus dipaksa berhenti.
Defisit anggaran yang menyentuh angka Rp195 miliar memaksa Pemkab Muara Enim mengambil langkah ekstrem. Anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disisir habis melalui kebijakan refocusing. Imbasnya sangat menyakitkan bagi publik. Rencana pembangunan Gedung KJSU RSUD dr. HM. Rabain senilai Rp278,67 miliar fasilitas vital setinggi 10 lantai untuk pelayanan kanker, jantung, dan stroke masyarakat lokal terpaksa ditunda tanpa kejelasan target waktu.
Uang APBD yang tersisa kini hampir seluruhnya habis hanya untuk membiayai rutinitas birokrasi, seperti gaji pegawai dan operasional kantor dinas. Pembangunan fasilitas publik baru bisa dibilang mengalami mati suri.
Jerat Ketergantungan dan ‘Potongan’ Pusat yang Mencekik
Penyebab utama dari kolapsnya keuangan daerah ini bukanlah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tumbuh, melainkan karena ketergantungan akut terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Jakarta.
Ketika pemerintah pusat memutuskan untuk memotong alokasi dana transfer ke Muara Enim hingga sebesar Rp1,4 triliun, struktur APBD langsung terguncang hebat. Defisit awal bahkan sempat membengkak hingga Rp700 miliar sebelum akhirnya dipangkas paksa oleh pemerintah daerah ke angka Rp195 miliar.
BACA JUGA :
Ketergantungan yang luar biasa besar pada dana transfer pusat ini memperlihatkan rapuhnya konsep kemandirian fiskal daerah penghasil. Kekayaan alam dikuras habis, lingkungan sekitar Tanjung Enim menghadapi risiko kerusakan jangka panjang, dan masyarakatnya harus menghirup debu batu bara setiap hari. Namun, ketika pusat mengubah kebijakan anggarannya, daerah penghasil yang paling pertama menanggung luka.
Menanti Keadilan Fiskal bagi Daerah Penghasil
Fenomena di Muara Enim adalah contoh nyata dari Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam) dalam skala lokal. Daerah yang mengeksploitasi alamnya demi kepentingan energi nasional, justru tidak memiliki bantalan finansial yang kuat saat terjadi guncangan kebijakan di tingkat pusat.
Hingga saat ini, Pemkab Muara Enim hanya bisa pasrah melakukan efisiensi internal sembari menggantungkan pembangunan infrastruktur publik pada dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta dan BUMN. Di sisi lain, pemerintah daerah terus mencoba mengetuk pintu Kementerian Keuangan, berharap ada celah kebijakan fiskal baru yang lebih adil bagi daerah-daerah penopang energi nasional.
Selama formula pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) belum sepenuhnya memihak dan memberikan proteksi kepada daerah penghasil, maka selama itu pula ironi di Muara Enim akan terus terulang : Menjadi daerah lumbung emas hitam yang kaya raya, namun warganya harus tetap miskin fasilitas publik karena APBD-nya terus-menerus mengalami defisit. (Redaksi)
Editor : SAFRI NAWAWI
