Beri Penghargaan Pada Istrinya Sendiri, Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas

FOTO : Acara launching lagu Mars dan Hymne KPK

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dilaporkan ke ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, oleh Alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi (AJLK) 2020. Terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku sebagai pimpinan KPK.

Korneles Materay, alumnus AJLK 2020, mengatakan Firli Bahuri kita dilaporkan atas pemberian penghargaan pada istrinya sendiri, Ardina Safitri, sebagai pencipta lagu mars dan himne KPK.

Menurut Korneles, hubungan suami istri ini, bernuansa kental dengan nuansa konflik kepentingan. Tak hanya itu, penerimaan himne KPK sebagai hibah juga berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi ada dua permasalahan dalam penunjukan dan pemberian penghargaan kepada Ardina sebagai pencipta lagu mars dan himne KPK. Peristiwa itu menggambarkan adanya benturan konflik kepentingan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan KPK RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di KPK.” kata Korneles Materay, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK yang juga Kantor Dewas KPK, Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Korneles menilai dua regulasi itu pada dasarnya menjelaskan bahwa konflik kepentingan terjadi saat keputusan yang diambil oleh seorang pejabat publik berkaitan erat dengan kepentingan pribadi atau kelompok.

“Hal ini berpengaruh pada netralitas keputusan tersebut. Penjelasan ini membuat pelanggaran yang dilakukan Firli makin terang sebab pihak yang ditunjuk dan diberikan penghargaan adalah istrinya sendiri,” ujarnya.

Kedua, diduga Firli tidak mendeklarasikan konflik kepentingan dalam pembuatan himne KPK tersebut. Deklarasi tersebut diatur dalam Perkom Nomor 5 Tahun 2019 yang isinya mewajibkan setiap insan KPK untuk memberitahukan kepada atasannya.

Firli seharusnya mendeklarasikannya kepada pimpinan lain dan juga Dewas sehingga peristiwa itu juga menggambarkan ketiadaan mekanisme check and balance di internal KPK.

“Kami juga mengkhawatirkan adanya dominasi peran Firli dalam pengambilan kebijakan lembaga yang membuat seolah menghapus prinsip kolektif kolegial dari sisi kepemimpinan di KPK,” Tegasnya.

Tindakan Firli diduga itu melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.

Korneles meminta agar Dewas segera memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi kepada Firli.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menyerahkan hak cipta lagu mars dan himne kepada KPK. Proses itu sebagai pengesahan hak intelektual atas dua lagu tersebut untuk ditetapkan menjadi bagian dari identitas lembaga KPK.

Penyerahan hak cipta disampaikan lasung oleh Menkumham Yasonna H. Laoly kepada Firli dalam acara peluncuran lagu mars dan himne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis 17 Februari 2022 lalu. (Bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!