godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , Oktober 16 2021
Home / Nasional / BPK Temukan Rp 2,94 Triliun Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19 Bermasalah
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (Kanan)

BPK Temukan Rp 2,94 Triliun Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19 Bermasalah

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp 2,94 triliun. Temuan data tersebut didapat dari 241 objek pemeriksaan. 

“Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN, dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan PC PEN mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun,” Kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna, dalam keterangan persnya. Selasa (14/9/2021).

Agung menyebut permasalahan dana tesebut terdiri dari 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang, dan 1.241 permasalahan terkait keekonomian, efisiensi, dan efektivitas.

“Dalam pemeriksaan PC-PEN selama 2020 tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC-PEN, serta realisasinya. Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, dan manajemen program dan kegiatan pandemi,” Ujar Agung.

Terkait temuan tersebut Agung mengku, pihaknya telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, diantaranya yakni, Pertama, merekomendasikan kepada pemerintah untuk menetapkan grand design rencana kerja Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 yang jelas dan terukur. Dengan demikian ia berharap pemerintah menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan covid-19, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program PC-PEN, dan menetapkan kebijakan serta prosedur pemberian insentif bagi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19.

Kedua, merekomendasikan agar pemerintah untuk membuat perencanaan distribusi, pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi alat kesehatan. Dan harga alat kesehatan dari rekanan pemerintah juga diminta untuk diuji terlebih dahulu.

Ketiga, merekomendasikan pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by addres, serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran bantuan ke penerima akhir.

Dan Keempat, merekomendasikan agar pemerintah memperkuat pengawasan dan pengendalian penyaluran dana PC PEN, serta memproses kerugian yang berpotensi dialami pemerintah daerah dan pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Saat ini kita menghadapi situasi luar biasa, oleh karena itu BPK mendukung upaya pemerintah yang merespons dengan langkah luar biasa. Namun sejak awal BPK mengingatkan adanya resiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, efektif, dan baik.” Pungkasnya. (Bd)

Check Also

Organisasi HAM Internasional Desak Pemerintah RI Lindungi Aktivis HAM !

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Tindakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang melaporkan dua …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!