Hukrim  

Bupati Bangkalan Dan 5 Kepala Dinas Ditangkap KPK Terkait Suap Lelang Jabatan

Ketua KPK Firli Bahuri, saat merilis penangkapan Abdul Latif Amin Imron (ALAI) dan lima bawahannya sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan. Di Gedung KPK. Kamis (8/12/202) dini hari

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi merilis penangkapan Abdul Latif Amin Imron (ALAI) dan lima bawahannya sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, setelah melakukan penyelidikan dan menemukan alat bukti yang cukup, pihaknya menetapkan Latif dan lima bawahannya sebagai tersangka.

“Setelah menemukan alat bukti, KPK menetapkan sebanyak 6 orang sebagai tersangka, diantaranya mereka adalah R Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kamis (8/12/2022) dini hari.

Selain Latif, lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim.

Selanjutnya, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.

Latif disebut meminta commitment fee berupa uang kepada setiap aparatur sipil negara (ASN) agar bisa lolos dalam seleksi jabatan. KPK menyatakan dugaan uang yang telah diterima Bupati Bangkalan melalui orang kepercayaan dalam kasus suap jual beli jabatan ini total mencapai Rp 5,3 miliar.

“Penggunaan uang suap oleh tersangka Bupati untuk keperluan pribadi seperti untuk mendanai survei elektabilitas yang bersangkutan,” kata Firli, Kamis (8/12/202) dini hari.

Menurut Firli berdasarkan hasil penyidikan dan penyelidikan, besaran nilai fee yang diterima oleh tersangka Bupati Bangkalan adalah sesuai dengan tingkatan jabatan yang diinginkan. “Besaran antara Rp 50 juta 150 juta,” Ungkap Firli.

Firli juga membeberkan, teknis penyerahan suap dilakukan secara tunai melalui orang kepercayaan Bupati. Selain jual beli jabatan, KPK juga melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus penerimaan suap uang lain yang diterima oleh Bupati Bangkalan.

“Karena turut serta dalam pengaturan proyek di kantor dinas di Kabupaten Bangkalan dengan fee 10% dari tiap nilai anggaran proyek,” kata Firli.

Mereka kemudian ditahan di rumah tahanan KPK secara terpisah selama 20 hari ke depan. Adapun penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.

Karena perbuatannya, Latif disangka Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, lima bawahannya disangka melanggar Pasal Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Latif sebelumnya sempat menjadi sorotan lantaran menghadiri acara pembukaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Surabaya, Jawa Timur.

Padahal, saat itu ia telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan lelang jabatan. Dalam acara itu, latif duduk di barisan ketiga. Sementara, di barisan depan duduk Ketua KPK Firli Bahuri. (Fri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!