Hukrim  

Bupati Muna Dan Pengusaha Gomberto Jadi Tersangka Suap Dana PEN Covid-19

Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba (kiri rompi oranye) dan La Ode Gomberto tersangka kasus suap pinjaman dana PEN, yang dihadirkan saat ekspose kasus di KPK. Senin (27/11/2023).

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-KPK menetapkan Bupati Muna, Sulawesi Tenggara, La Ode Muhammad Rusman Emba, dan pengusaha Laode Gomberto sebagai tersangka dugaan suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2021-2022.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan, penetapan tersangka terhadap Rahman dan Gomberto ini merupakan hasil pengembangan perkara yang menjerat eks Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri periode Juli 2020-2021 Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto.

“Rusman ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 27 November hingga 16 Desember 2023 di rumah tahanan (Rutan) KPK. Sedangkan tersangka Laode Gomberto telah lebih dulu dilakukan penahanan mulai tanggal 22 November 2023 sampai dengan 11 Desember 2023 di Rutan KPK,” Kata Asep dalam konferensi pers. Senin (27/11/2023).

Dalam perkara ini, Rusman Emba dan Gomberto diduga menyuap Ardian dengan uang Rp 2,4 miliar untuk mendapatkan dana pinjaman PEN maksimal Rp 401,5 miliar.

Menurut Asep, Rusman Emba yang menjabat bupati meminta Syukur mencari donatur dari pengusaha untuk menyiapkan sejumlah uang. Uang itu rencananya bakal diserahkan kepada Ardian.

Syukur kemudian menghubungi Gomberto, yang juga menjadi pengusaha di Muna. Syukur meyakinkan Gomberto dengan klaim bahwa dirinya dekat dengan Ardian yang duduk di pemerintah pusat.

“Syukur mengistilahkan kedekatannya dengan Ardian, ‘jangan ragu dia ini satu bantal dengan saya.” ujar Asep menirukan kalimat Syukur.

“Selanjutnya terkumpul uang sejumlah sekitar Rp 2,4 miliar yang bersumber dari kantong pribadi Gomberto,” ujarnya.

Untuk diketahui, dana PEN dikucurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada masa pandemi Covid-19.

Saat penanganan kasus yang menjerat Ardian, ditemukan fakta ada penerimaan uang dari sejumlah pihak. Atasa temuan itu, selanjutnya KPK melakukan mengembangkan penanganan perkara. Sehingga penanganannya sampai pada Bupati Muna tersangka korupsi.

Ardian kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian, anak buah Rusman yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Maode M. Syukur Akbar juga ikut terseret dalam kasus ini.

Dalam perkara ini, KPK menyangka Rusman dan Gomberto sebagai pemberi suap dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan, Ardian dan Syukur disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dalam perkara awal terkait dana PEN, Ardian telah divonis 6 tahun penjara. Ia dinilai terbukti menerima suap dari Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan pengusaha dari Kabupaten Muna L M Rusdianto Emba agar usulan dana pinjaman PEN Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 disetujui.***

Editor : BUDI W

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!