godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , November 24 2020
Home / Politik / Bahaya, Kenapa Masa Jabatan DPR Tidak Dibatasi ? Ada Yang Menjabat Sampai 30 Tahun
DPR RI kita priode 2014 - 2019 pernah dijabat Koruptor, Setya Novanto

Bahaya, Kenapa Masa Jabatan DPR Tidak Dibatasi ? Ada Yang Menjabat Sampai 30 Tahun

Jabatan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota di batasi dua periode. Lalu kenapa ada anggota DPR yang bisa menjabat selama 30-an tahun ?

SAAT MENJABAT Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tetap maju sebagai calon legislatif DPR RI di Pileg 2019. Dari Pileg 2019 Yasonna H Laoly terpilih menjadi anggota DPR RI.

Pasca Pileg 2019 kita juga pernah mendengar kabar mundurnya Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan HAM sempat bikin publik terheran-heran. Apalagi jika alasan Yasonna adalah karena terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Bagi orang awam, secara sekilas saja, menjadi seorang menteri jelas lebih mentereng ketimbang jadi anggota DPR RI. Apalagi, Yosanna sebenarnya pernah menjadi anggota DPR 10 tahun (2004 – 2014). Kalau udah jadi menteri, kenapa memilih ikut jadi wakil rakyat lagi? Apalagi untuk mencalonkan sebagai menjadi anggota DPR RI harus mengeluarkan uang yang banyak minimal untuk ber kampanye.

Bisa jadi alasan Yasonna mundur dari menteri sebelum jabatannya berakhir, dirinya tidak yakin akan dipilih kembali menjadi menteri oleh Presiden Jokowi. Hm, alasan yang masuk akal sih. Tapi pernahkah kamu menyadari kalau menjadi legislator itu sebenarnya idaman oleh banyak pejabat kita?

Selain soal gaji dan tunjangan yang menggiurkan karena total bisa kantongi Rp1 miliar per bulan, menjadi anggota DPR juga tidak dibatasi oleh periode masa jabatan. Tidak seperti jabatan presiden atau kepala daerah yang hanya dibatasi dua periode, menjadi wakil rakyat asalkan terus terpilih saat pileg benar-benar bisa lanjut terus-menerus.

Permasalahanya adalah ketika seorang legislator sudah bisa berhasil menduduki kursi di Senayan, hanya sedikit dari mereka yang gagal maju kembali (Budiman Sudjatmiko adalah sedikit contoh anggota DPR yang gagal terpilih kembali). Biasanya, karena semakin punya “modal” banyak, baik secara finansial dan sosial, anggota DPR akan melenggang di periode selanjutnya.

Disamping punya duit banya, anggota DPR yang sudah melengang ke Senayan, bisa berkampanye gratis mengunakan dana Pokir (Pokok pikiran) DPR yang dinggarkan secara glondongan untuk mempertahankan kursi di DPR.

Ambil contoh anggota DPR bernama Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan atau biasa disapa Ceu Popong. Ia telah menjadi wakil rakyat sudah lebih dari 30 tahun Ceu Popong menduduki jabatan wakil rakyat di gedung parlemen. Hal itu juga menunjukkan kalau Ceu Popong mengalami 6 era presiden. Dari Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai Jokowi. Buseeet.

Contoh berikutnya Setya Novanto juga tidak kalah awet meski tidak selama Ceu Popong. Sejak 1999, narapidana kasus korupsi E-KTP ini sudah menduduki kursi DPR. Satu periode lebih senior ketimbang Yosanna. Bahkan Si Novanto sempat menduduki jabatan Ketua DPR RI sebelum akhirnya mundur karena terjerat kasus pemufakatan jahat terkait PT Freeport yang dikenal “Papa minta saham” dan pada tahaun 2017 Setya Novanto terpaksa harus meninggalkan kursi empuknya di DPR RI, Novanto ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi proyek e-KTP.

Absolute power corrupts absolutely kalau kata John Dalberg-Acton. Hal semacam ini sebenarnya sudah terlihat dengan bebasnya batas periode menjadi wakil rakyat. Tanpa ada batasan pula, mau seburuk apa pun kinerja DPR, mereka tetap bisa duduk lagi di Senayan lagi pada periode selanjutnya.

DPR lembaga negara paling korup di Indonesia :

Pada 7 Maret 2017 silam, survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis Transparency Internasional Indonesia (TII) pernah menempatkan DPR sebagai lembaga negara paling korup di Indonesia. Meski begitu, hasil survei ini ditentang habis-habisan oleh Fadli Zon, Wakil Ketua DPR.

Pada kenyataannya, setahun setelah survei tersebut muncul ke publik, pada 2018 anggota DPR menjadi pejabat paling banyak yang terjerat kasus korupsi, dan ditangkap oleh KPK.

Berdasarkan data dari KPK, ada 103 anggota DPR dan DPRD yang tertangkap. Jumlah itu bahkan hampir tiga kali lipat lebih banyak dari kepala daerah yang “hanya” 30 orang saja yang tertangkap KPK sepanjang 2018.

Hal ini belum dengan fakta bahwa kinerja DPR selama ini dinilai buruk oleh banyak pihak. Ditambah dengan kehadiran rapat yang minim. Bahkan saat rapat paripurna DPR RI periode 2014-2019 pada 30 September 2019 lalu, hanya setengah wakil rakyat yang hadir rapat. Padahal rapat itu merupakan rapat terakhir anggota DPR RI periode 2014 -2019.

Masalahnya, sering sekali jumlah kehadiran anggota DPR dicatat Sekretariat Jenderal DPR dengan faktanya berbeda. Seperti pada Rapat Paripurna I 29 Agustus 2019 misalnya. Di catatan rapat dicatat ada 297 anggota yang datang rapat dari 560 anggota. Tapi pada kenyataannya yang betul-betul duduk ikut rapat hanya 110 orang saja. Kirain yang bisa titip absen cuma mahasiswa aja.

Sekalinya anggota DPR benar-benar “kerja” dan menghasilkan undang-undang, hasil kerjanya pun diprotes banyak pihak. Dari RKUHP hingga UU KPK.

Buruknya kinerja DPR Perlu Revisi UU Tetang Batasan Periode

Buruknya kinerja DPR ini lah yang seharusnya perlu diusulkan untuk merevisi undang-undang agar wakil rakyat jadi punya batasan periode.

Pertanyaan kemudian, kenapa enak sekali menjadi wakil rakyat tanpa batas periode?

Keistimewaan ini bukannya tidak ada yang menggugat. Pada 2012 silam, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah menerima gugatan dari seseorang bernama Song Sip.

Dalam gugatan tersebut disebutkan agar seorang calon anggota legislatif yang sudah menjabat selama dua periode seharusnya tidak bisa menjadi anggota dewan lagi. Hal ini terkait pada kekhawatiran otoritas tanpa batas bagi anggota DPR.

Sayangnya, gugatan itu ditolak oleh MK secara keseluruhan. Alasannya, karena gugatan ini tak memiliki dasar hukum atau legal standing dalam judicial review tersebut. Tak satu pun undang-undang yang menyebutkan menjadi anggota DPR itu ada batas periodenya. Ya wajar belaka kalau undang-undang pembatasan periode anggota DPR tidak ada, lha wong yang bikin undang-undang juga DPR sendiri, tak heran jika mereka akan memperjuangkan perut mereka sendiri. (*)

Check Also

Minta Bantuan Masyarakat, Bos KPK Bermimpi Tangkap Caleg PDIP Harun Masiku

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermimpi bisa menangkap buruanya ter­sangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!