Hukrim  

Dewan Pers Tolak Draf Revisi UU Penyiaran, Ini Alasannya

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah berhijab). (Foto dok Dewan Pers).

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Dewan Pers dan seluruh komunitas pers secara tegas menolak revisi draft Undang-Undang (UU) tentang Penyiaran, yang sedang dibahas oleh DPR.

RUU ini merupakan inisiatif DPR yang direncanakan untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.

Menurut Ninik, penolakan ini bukan tampa alasan, karena salah satunya terdapat poin yang melarang lahirnya media investigatif. Hal itu, sangat bertentangan dengan mandat yang ada dalam pasal 4 UU nomer 40 tahun 1999 tentang pers.

“Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draf RUU Penyiaran, itu bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers yang menyatakan, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. terhadap karya jurnalistik berkualitas,” Tegas Ninik dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Menurut Ninik, penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional.

Dewan Pers juga menyoal tentang penyelesaian sengketa jurnalistik. Dalam draft revisi UU Penyiaran tersebut juga dituangkan, penyelesaian sengketa jurnalistik, justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebetulnya tidak punya mandat terhadap penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik.

“Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di Dewan Pers, dan itu dituangkan dalam undang-undang, oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu undang-undang dengan yang lain tidak tumpang-tindih,” ujar Ninik.

Menurut Ninik, sengketa jurnalistik yang seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers, itu juga diatur dalam Perpres 32 Tahun 2024 yang baru saja disahkan presiden.

“Pemerintah saja mengakui, kenapa di dalam draf ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran, ini betul-betul akan menyebabkan cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan norma undang-undang yang ada,” Ungkap Ninik.

Ia juga menegaskan, bahwa dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain.

“Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers,” Tegasnya.***

Editor : SAFRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!