godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Rabu , November 25 2020
Home / Politik / Dualisme Kepemimpinan DPD, Pendidikan Politik Yang Bobrok

Dualisme Kepemimpinan DPD, Pendidikan Politik Yang Bobrok

JAKARTA (NusantaraPosOnline.Com) – Komite Pemantau Legislatif, Syamsuddin Alimsyah, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal menorehkan sejarah terburuk dalam demokrasi di Indonesia. Karena lembaga yang dipercaya mewakili aspirasi daerah itu berpotensi terjadinya dualisme kepemimpinan.

Potensi bakal terjadinya dualisme kepemimpinan muncul ketika anggota DPD ngotot menggunakan Tata Tertib (Tatib) yang lama untuk melantik ketua baru, padahal Mahkama Agung (MA) sudah membatalkan Tatib lam tersebut.

“Potensi memunculkan adanya dualisme kepemimpinan. Tentu saja hal ini menjadi pendidikan politik yang buruk bagi rakyat Indonesia,” Ungkap Syamsuddin Alimsyah, Direktur KOPEL Indonesia dalam Diskusi Media yang digelar Aliansi Nusantara di Bakso Lapangan Tembak Senayan Jakarta, Minggu (2/4/2017) siang.

Diskusi bertema “Ayo Bergerak, SAVE DPD RI” yang menghadirkan sejumlah pembicara. Diantarnya adalah Syamsuddin, Prof Dr Tjipta Lesmana, MA, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta.

Diskusi tersebut dalam rangka menyikapi terjadinya fenomena banyaknya anggota DPD notabene anggota partai politik. Adanya parpolisasi DPD, kata Budi Sulaiman, ketua Aliansi Nusantara perlu menjadi perhatian bersama untuk melakukan gerakan Save DPD.
Sementara Prof Tjipta Lesmana menyebut bahwa parpolisasi DPD merupakan penyimpangan dari fungsi DPD dan mengkhianati rakyat. Tjipta menghimbau kepada anggota DPD untuk membuka kembali risalah rapat tentang latar belakang pembentukan DPD.

Dimana lembaga ini dibentuk untuk memperluas perwakilan rakyat. Secara jelas posisi anggota DPR mewakili rakyat lewat partai politik dan sedang DPD mewakili masyarakat daerah. Jadi cukup jelas bahwa DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
“Dalam sumpahnya jabatan anggota DPD telah menyatakan bahwa mereka akan memperjuangan kepentingan masyarakat daerah. Dalam pemilu mereka dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Saat dipilih, rakyat tahu itu sehingga mereka dipilih. Ketika mereka menjadi partai politik maka sama saja mereka telah mengkhianati rakyat yang telah memilihmereka,” Paparnya. (bd)

Check Also

Minta Bantuan Masyarakat, Bos KPK Bermimpi Tangkap Caleg PDIP Harun Masiku

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermimpi bisa menangkap buruanya ter­sangka kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!