JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran melalui beragam kebijakan.
Misalnya saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, melalui BPPW (Balai Prasana Permukiman Wilayah) Jatim bekerjasama dengan Dinas Perumahan Dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang, tengah melaksanakan program pembangunan perdesaan dengan pendekatan melalui Tribina (bina manusia, bina lingkungan, dan bina usaha), dan mulai dilaksanakan metode “melatih sambil mengerjakan” yang sekarang dikenal dengan “pemberdayaan masyarakat”.
Berdasarkan pengalaman dalam pengembangan kawasan perdesaan, Kementrian PUPR menganggap perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di tingkat kecamatan dan meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.
Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Hariyadi, ST. MM, mengatakan, Salah satu langkah kongkret yang diambil adalah dengan membangun infrastruktur dasar jalan yang menghubungkan antar desa yang memiliki potensi ekonomi di Kabupaten Jombang.
“Dengan bantuan Dinas Perkim Jombang, pada tahun 2024, Desa Pulorejo dan Desa Banyuarang di Kecamatan Ngoro melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar yang dibiayai oleh APBN melalui BPPW Jatim sebagai pengguna anggaran,” Kata Agung. Selasa (3/12/2024).
Menurut Agung, fokus pembangunan mencakup pembangunan satu unit jembatan dan tembok penahan jalan sepanjang 174,5 meter dengan total pembiayaan sebesar 500 juta rupiah.
Hasil monitoring Dinas Perkim Jombang menunjukkan bahwa saat ini progress pembangunan di lapangan telah mencapai 100 persen.
“Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) yang dibentuk oleh dua desa penerima manfaat. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola dengan sistem padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat,” Ujarnya.
Target penyelesaian pekerjaan ditetapkan pada tanggal 7 November 2024 dengan pencapaian 100 persen. Dalam kurun waktu pelaksanaan selama tiga bulan, masyarakat bisa merasakan manfaat dari kesempatan kerja dan peningkatan kebersamaan serta kegotong royongan.
Kemudian, secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 akan mendapatkan 11 lokasi prioritas tersebar di 11 kecamatan dengan 22 desa penerima manfaat.
Dinas Perkim Jombang, memberikan apresiasi tinggi bagi program ini dan berharap di tahun-tahun mendatang, semakin banyak lokasi sasaran penerima manfaat akan diberikan oleh Kementrian PUPR melalui BPP,” ungkapnya.
“Saya berharap dampak pembangunan ini di masa depan dapat meningkatkan potensi ekonomi desa berbasis pertanian melalui penyediaan akses infrastruktur jalan lebih baik. Dan saya berharap juga upaya ini dapat meningkatkan pencapaian indikator SDGs (Sustainable Development Goals) untuk desa-desa penerima manfaat dengan beberapa indikator relevan,” pungkas Agung.***
Perwarta : Nur Aini Aulia
