godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , November 27 2020
Home / Nasional / Ditangani Kementrian PUPR Proyek Pelebaran Jalan Provinsi Rp 16,530 Miliar Di Mojokerto Terancam Molor
KEMENTRIAN PUPR : Pekerjaan pelengkap jalan, berupa saluran air dari U-Ditch yang sedang dalam pengerjaan. Kamis (4/6/2020)

Ditangani Kementrian PUPR Proyek Pelebaran Jalan Provinsi Rp 16,530 Miliar Di Mojokerto Terancam Molor

MOJOKERTO, NusantaraPosOnline.Com-Paket proyek Pelebaran jalan Jombang-Ploso-Legundi-Gresik. Yang ditangani oleh Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satker Pelaksana jalan nasional (PJN) wilayah IV BBPJN VIII Jawa timur. Terancam molor dari Jadwal.

Paket proyek tersebut dibiayai dari APBN 2020, belokasi di ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Gedeg Mojokerto – Kecamatan Ploso Jombang. Lelang proyek dimenangkan PT Mix pro Indonesia (PT MPI) dengan nilai kontrak Rp 16,530 miliar, dan  konsultan supervisi PT Prima cipta kersa sabbapathaman (PT PCKS).

PT MIX PRO INDONESIA : Nampak tongak pohon, tidak dicabut, padahal pohonnya sudah ditebang. Kamis (4/6/2020)

Ditemui dilokasi proyek, Abuyari, yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan dari PT MPI ia mengatakan penyelesaian pengerjaan proyek ini tersebut diperkirakan akan molor dari jadwal.

“Proyek mulai kami kerjakan pada 17 Maret 2020. Seharusnya pekerjaan harus selesai sebelum pertengahan Agustus 2020. Tapi kayaknya perlu penambahan waktu pengerjaan.” Kata Abuyari. Kepada NusantaraPosOnline.Com Kamis (4/6/2020) petang.

Disinggung berapa progres pekerjaan yang sudah selesai saat ini ? Saat ini progres pekerjaan yang sudah selesai baru sekitar 20 persen. Sedangkan pekerjaan yang belum selesai yaitu pengerjaan hotmix, karena 50 persen dari proyek ini adalah pengaspalan. Selain pekerjaan hotmix, pengerjaan saluran air, penebangan pohon sekarang sedang dikerjakan.

PT MIX PRO INDONESIA : Nampak tongak pohon, tidak dicabut, padahal pohonnya sudah ditebang. Kamis (4/6/2020)

Abuyari, juga menjelaskan untuk pekejaan penebangan 100 pohon lebih, yang ada ditepi jalan atau dilokasi proyek sempat terhambat, karena terkendala izin penebangan pohon. Proyek ini berlokasi dijalan provinsi, dibawah kewenangan DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk menebang ratusan pohon kami harus menunggu Izin dari Provinsi.

“Izin penebangan pohon dari Provinsi baru keluar sekitar dua minggu yang lalu. Sebenarnya penebangan ratusan pohon tersebut tidak masuk dalam didalam kontrak. Tapi pada saat pengerjaan dilapangan ditemukan ratusan pohon harus ditebang. Oleh karena itu ada perubahan kontrak, yaitu memasukan pekerjaan penebangan ratusan pohon tesebut kedalam kontrak. Jadi penebangan ratusan pohon tersebut terhambat karena menunggu izin.” Ujarnya.

Menurut Abuyari, dari ratusan pohon ditepi jalan tersebut, saat ini sudah sekitar 50 pohon, yang sudah ditebang. “Karena penebangan pohon tak masuk kontrak, dan terkendala izin dari Provinsi makanya sekarang baru ada penebangan pohon.”  Terangnya.

Saat ditanya, kenapa penebangan pohon dilakukan  setelah pekerjaan galian tanah pelebaran jalan sudah ditutup kembali dan sudah dilapisi aspal ? Pencabutan tongak pohon yang baru ditebang bisa merusak jalan yang baru selesai dilebarkan ? “Nantikan ada masa perawatan, jadi kalau ada kerusakan akan diperbaiki.” Ujarnya.

KEMENTRIAN PUPR : Pekerjaan pelengkap jalan, berupa saluran air dari U-Ditch yang sedang dalam pengerjaan. Kamis (4/6/2020)

Dari hasil pantauan NusantaraPosOnline,Com dilapangan, pada Kamis (4/6/20202) petang memang sudah ada puluhan pohon yang mepet dengan badan jalan yang sudah ditebang. Namun tidak semua bekas tongak pohon dicabut sampai keakar-akarnya. Dilokasi proyek masih terlihat aktifitas pekerjaan. Para tukang mengerjakan pekerjaan saluran air dari U-Ditch. Dan dilokasi proyek masih terpasang papan nama proyek yang abal-abal, tidak mencantumkan nama paket proyek yang benar, tak mencantumkan nilai proyek, tanggal masa pengerjaan, sumber anggaran juga tertulis APBN 2020 dan 2021, padahal proyek ini dibiayai dari APBN 2020.

Diberitakan sebelumnya, proyek pelebaran jalan ini dituding oleh Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) sebagai proyek tidak transparan, dan abal-abal, karena informasi yang tertulis dipapan nama proyek tidak sama dengan data yang ada dalam lelang LPSE Kementrian PUPR.

BBPJN VIII JATIM : Papan nama proyek, nama paket proyek, sumber dana, tidak sesuai dengan nama paket lelang yang ada di LPSE Kementrian PUPR. Yang lebih parah lagi, nilai proyek tidak disebutkan. Papan nama proyek ini menyesatkan Masyarakat. Senin (11/5/2020).

Tak hanya itu, proyek ini diangap paling aneh sedunia oleh LSM Arak, karena pekerjaan penebangan ratusan pohon yang mepet dengan jalan, dilakukan setelah pekerjaan galian pelebaran jalan selesai ditutup kembali, dan setelah pelebaran jalan selesai dilapisi perkerasan aspal, baru pohon ditebang.

Lsm Arak Curiga, pekerjaan pelebaran jalan akan dilaksanakan asal-asalan, ratusan pohon yang mepet dengan perkerasan aspal, akan ditebang tapi tonggak, bekas penebangan pohon tidak akan dicabut sampai akar-akarnya. (Rin/Why)

Rawan Korupsi, Kementrian PUPR Mengkerdilkan Fungsi Dan Kewenangan Lembaganya Sendiri :

Koordinator Lsm Arak, Safri nawawi, menyebutkan paket proyek ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Gedeg Mojokerto – Kecamatan Ploso Jombang rawan korupsi, pasalnya proyek tersebut berada di ruas jalan provinsi.

“Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Gedeg – Kecamatan Ploso Jombang, adalah kewenangan Pimprop Jatim. Jadi untuk apa Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII Kementrian PUPR, mengambil alih tugas dan kewenangan Pimprop Jatim. Satker PJN metropolitan IV BBPJN VIII Jatim mengurus Jalan nasional saja tidak beres, kok malah mengambil alih tugas dan kewenangan Pimprov Jatim.” Kata Safri.

Menurut Safri, proyek ini rawan dobel anggaran, baik dari APBD  Jatim, atau APBN. Proyek yang dianggarkan normal saja masih rawan dikorupsi, apalagi yang abnormal seperti ini. Jalan provinsi dikerjakan oleh Kemetrian PUPR.

PROYEK ABAL-ABAL : Nampak pohon-pohon ada disepanjang tepi jalan proyek pelebaran jalan provinsi ruas Padangan – Gedeg, yang mepet (Gandeng) dengan jalan, tapi tidak ditebang. Jumat 1(8/4/2020)

Menurut Safri, seharusnya Kemetrian PUPR berkonsentrasi kepada kewenanganya mengurus jalan nasional, membuat standar prosedur pembangunan jalan yang baik, untuk diterapkan di semua provinsi dan kabupaten di Indonesia. Jadi Kementrian PUPR harus kerja keras menciptakan ! membuat inovasi besar, membuat standar pembangunan jalan yang baik, untuk negeri ini.

“Kementrian PUPR tak perlu terlalu menyibukkan diri mengurus hal-hal yang teknis pengadaan, apalagi sampai terlibat langsung dilapangan hingga memonopoli pengerjaan jalan provinsi. Ini sama saja Satker PJN IV BBPJN VIII, Ditjen Binamarga Kementrian PUPR telah mengkerdilkan fungsi, dan kewenangan Kementrian PUPR itu sendiri.” Tegas Safri.

Safri mengaku kita patut curiga, paket proyek Pelebaran jalan Jombang-Ploso-Legundi-Gresik diambil alih dan dikerjakan oleh BBPJN VIII Ditjen Bina marga Kementrian PUPR, saat rakyat sekarat, perekonomian negara ini sedang bokek atau lagi berhemat anggaran karena pandemi virus Covid-19.

ASAL-ASALAN : Nampak kondisi salah satu titik hasil pekerjaan pelebaran jalan provinsi ruas Kecamatan Gedeg, yang sudah selesai dikerjakan. Nampak pohon-pohon yang mepet dengan jalan tidak ditebang. Senin (11/5/2020).

“Kami curiga proyek sengaja dipaksakan untuk menyerap APBN untuk mendapatkan keuntungan pribadi oknum-uknum pejabat Kementrian PUPR. Wong Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII  mengurus jalan nasional Mlirip-Mojokerto-Jombang-Kertosono, saja tak becus. Sekarang malah menambah tugas baru mengambil alih pelebaran jalan Kecamatan Gedeg  Mojokerto – Kecamatan Ploso Jombang, yang merupakan kewenangan pengelolaan dan pengawasanya ada pada Pimprov Jatim. Ini bisa berakibat tidak baik.” Ucap Safri.

Safri juga memberi contoh kecil, dampak pengambil alihan tugas dan kewenangan pembangunan jalan tersebut. “Contohnya penebangan ratusan pohon dilokasi paket proyek Pelebaran jalanJombang-Ploso-Legundi-Gresik, jadi terhambat karena yang mengerjakan adalah BBPJN VIII, sedangkan yang punya kewenangan wilayah adalah Pimvrop Jatim. Ini akibat kewenangan yang tumpang tindih, dan monopoli pekerjaan oleh Kementrian PUPR akhirnya rakyat yang rugi. Pekerjaan terhambat, ini baru contoh kecil saja.” Ucap Safri.

KEMENTRIAN PUPR : Nampak contoh pohon-pohon yang ada disepanjang tepi jalan proyek pelebaran jalan provinsi yang tidak ditebang.

Ia menambahkan, pihaknya berharap masyarakat kritis, ikut mengawasi pelaksanaan proyek jalan nasional, rakyat punya hak untuk tahu dan mengawasi proyek jalan yang dibiayai dari APBN maupun APBD, agar negara ini cepat maju. “Karena jalan merupakan urat nadi ekonomi, sosial, budaya, dan politik negeri ini, jadi jangan kita biarkan pembangunan jalan yang asal-asalan.” Imbuhnya.

Sebagai informasi, menurut data Lsm Arak proyek dilingkungan Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII Jawa timur, bukan kali ini saja proyek jalan dibawah naungan Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII diangap bermasalah oleh Lsm Arak. Sebelumnya Lsm Arak mempermasalahkan dua Paket proyek dilingkungan Satker PJN wilayah IV BBPJN VIII Jawa timur, diantaranya yaitu paket proyek :

  1. EKONSTRUKSI JALAN BTS. KOTA JOMBANG – BTS. KAB. MOJOKERTO, pemenang PT Asri Jaya putra perkasa, dengan  nilai kontrak Rp 41.779 milyar, sumber anggaran APBN 2019. Lokasi pekerjaan Jalan nasional ruas Kecamatan Mojoagung – Janti Jombang. Pengerjaan proyek tersebut diduga 100 persen dialihkan oleh PT Asri Jaya putra perkasa, kepada PT Timbul Jaya. Ada pengurangan spesifikasi pekerjaan, dan tonase aspal. Hasil pekerjaan dilapangan baru beberapa minggu  selesai dikerjakan, jalan sudah hancur, aspal terkelupas, berlubang, dan pecah-pecah. Sampai hari ini tidak ada proses hukum kasus ini.
  • PRESERVASI REKONSTRUKSI JALAN KERTOSONO-JOMBANG-MOJOKERTO–GEMPOL, dimenangkan PT. TIMBUL PERSADA, dengan nilai kontrak Rp 46.288.205, sumber anggaran APBN 2018. Lokasi pekerjaan Jl Soekarno Hatta, dan JL Yos Sudarso – Jombang. Kondisi JL Soekarno Hatta,  kondisi perkerasan jalan beton masih dalam pengerjaan sudah rusak parah, dan hingga kini kondisi kerusakan semakin parah, sudah bergelombang, pecah, retak.  Tapi sampai hari ini juga tidak ada proses hukum kasus ini. (Rin/Why)

Check Also

KPK Tetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo Dan 6 Orang Lainya, Sebagai Tersangka

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhi Prabowo (EP), dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!