godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , Oktober 16 2021
Home / Pemerintah / Dorong Era Satu Data, NPWP Bakal Dihapus Dan Diganti NIK
Ilustrasi NPWP Bakal Dihapus Dan Diganti NIK

Dorong Era Satu Data, NPWP Bakal Dihapus Dan Diganti NIK

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pemerintah melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri telah mewacanakan berencana menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menggantinya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), hal ini sebagai langkah menuju era satu data di Indonesia.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Mengtakan, NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan NIK. “Ke depan, optimalisasi NIK akan semakin intensif, di mana Ditjen Pajak sudah sepakat dengan Kemendagri. Bahwa nantinya NPWP akan dihapus untuk sepenuhnya dan diganti dengan NIK,” kata Zudan, melalui keterang persnya, yandikutif NusantaraPosOnline .Com. Senin (11/10/2021).

Menurut Zudan, kini berbagai kementerian / lembaga sudah mulai mencocokan datanya dengan Dukcapil.

“Kami memang mendorong agar terjadinya era satu data, agar perencanaan atau pembangunan hingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran. Integrasi data penerima bansos, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial dapat melakukan pencocokan DTKS dengan NIK yang dimiliki Dukcapil.” Ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya bila ditemukan ada data yang tidak cocok NIK-nya, maka data tersebut akan dikeluarkan dari DTKS. Selain itu, optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya.

“Mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi. Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan,” paparnya.

Jadi melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme. sambungnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan/atau NPWP dalam Pelayanan Publik.

Aturan yang diteken pada 9 September 2021 ini bertujuan, mendukung pelayanan publik untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.  “Perlunya menerapkan kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik,” Demikian tulis lembaran perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara. (Bd)

Check Also

Bupati Jombang Lantik Pj Sekda Dan 133 Pejabat Lainya

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab, lantik Penjabat Sekda dan 133 Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!