godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Kamis , Januari 21 2021
Home / Politik / ICW : Tak Ada Pembenahan Serius Parpol Untuk Berantas Korupsi
3 dari 41 orang anggota DPRD Kota Malang yang kini meringkuk di balik jeruji karena tersangkut kasus korupsi

ICW : Tak Ada Pembenahan Serius Parpol Untuk Berantas Korupsi

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Fenomena banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kini meringkuk di balik jeruji karena tersangkut kasus korupsi. Perilaku praktik korupsi massal anggota legislatif bukan hal yang baru, ini menunjukkan belum ada pembenahan serius partai politik untuk mencegah korupsi di parlemen.

“Kalau kita melihat korupsi massal di DPRD ini polanya sama saja di berbagai daerah, ada keterlibatan dari kepala daerah, ada keterlibatan birokrasi dan kemudian dari DPRD,” kata peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina saat diskusi “Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai?” di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).

Almas berpandangan, untuk mencegah atau memberantas korupsi di tingkat legislatif tidak cukup dengan penindakan aparat hukum itu sendiri.

“Dibutuhkan ada banyak pembenahan di situ, salah satunya pembenahan sistem yang paling penting aktor masalah itu ada di partai politik itu sendiri,” ujarnya.

Parpol, sambung Almas, harus memiliki peran untuk menghadirkan anggota legislatif dari proses awal untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang melibatkan legislatif dan kepala daerah terulang lagi.

“Monitoring dan evaluasi anggota legislatif kader dari parpol itu sendiri,” ujar Almas.

Menurutnya, pembenahan sistem partai politik untuk lebih transparan dan akubtabel penting. Namun, ada lagi yang lebih penting yaitu sikap dari politisi itu sendiri untuk mengubah dirinya dengan tidak mengedepankan sifat-sifat transaksional dan pragmatisme.

“Bagaimana partai politik, politisi untuk memenangkan. Pemilu sebenarnya yang membuat mahal adalah cara yang tidak perlu dilakukan untuk pemilu itu sendiri misalnya di pemilu kepala daerah yang mahal itu mahar politik,” imbuhnya.

“Mahar mahal politik itu yang mahal puluhan sampai ratusan miliar, kemudian juga politik uang jual beli suara,” Tambah Almas.(bd)

Check Also

Hasil Survei IPI : Petugas Keamanan Makin Semena-Mena

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia (IPI) menemukan bahwa sebanyak 47,7 persen responden menyatakan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!