godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , April 20 2021
Home / Nasional / Ironi Koruptor Divaksin Duluan, Rakyat Taat Hukum Belakangan
Ilustrasi Ironi Koruptor Divaksin Duluan

Ironi Koruptor Divaksin Duluan, Rakyat Taat Hukum Belakangan

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Langkah pemerintah melakukanVaksinasi Covid-19 kepada para tersangka korupsi yang telah ditahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan dinilai sebagai hal ironis. Negara dianggap terlalu baik menanggung beban para koruptor yang sudah kaya-raya.

Pasalnya, sampai hari ini banyak tenaga kesehatan yang berada digarda depan penanganan Covid-19 juga belum semuanya disuntik vaksin. Dan banyak warga yang selama ini patuh hukum justru belum mendapat suntikan Vaksin-19.

Menanggapi fenomena ini, kriminolog Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (FISIP UI), Adrianus, meilala hal ini wajar jika publik menjadi geram. Karena seolah-olah para terduga pelanggar hukum lebih penting di mata pemerintah, ketimbang masyarakat yang patuh hukum.

“Kebijakan pemerintah mendahulukan memvaksin tahanan KPK, menimbulkan kesan bahwa jauh lebih penting memberikan perhatian kepada pelanggar hukum kelas elite tersebut ketimbang mendahulukan puluhan juta orang yang taat hukum,” kata Adrianus lewat, Jum’at (26/2).

Menurut Adrianus mafhum, jika masyarakat juga menjadi sensitif dengan pemerintah terkait tindakan dalam penanggulangan pandemi. Terduga pelaku pelanggar hukum didahulukan, sementara masyarakat sampai saat ini masih menunggu dan belum mendapat kepastian kapan bakal mendapat giliran vaksinasi.

Terlebih, tenaga kesehatan yang berada digarda depan penanganan Covid-19 juga belum semuanya disuntik vaksin. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19m, masih ada sekitar 198 ribu tenaga kesehatan di berbagai daerah yang belum divaksinasi.

“Padahal faktanya para tahanan tersebut adalah pejabat tinggi atau pengusaha yang kaya dan telah menyalahgunakan jabatannya bisa menjadikan publik semakin sensitif,” kata Adrianus.

Adrianus juga mempertanyakan nasib tahanan lain, misalnya tahanan kasus jidi, maling ayam dll, jika pemerintah bermaksud mencegah penyebaran Covid-19 di penjara. Padahal jumlah tahanan lain di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di seluruh Indonesia sekitar 20 ribu orang.

“Seperti halnya yang sudah divaksin di KPK, mereka juga berstatus hukum serupa yakni tahanan,” kata Adrianus.

Sementara itu, hal hampir serupa diungkapkan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni. Dewi, meminta pemerintah membatalkan dan meninjau ulang vaksinasi Covid-19 terhadap tahanan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin tahap 1,” kata Dewi.

Dewi mengamini bahwa vaksinasi bisa membuat penanganan kasus korupsi tidak terhambat pandemi. Namun, menurutnya tetap ada kelompok prioritas yang harus didahulukan. “Sedangkan semua nakes saja belum semuanya berhasil divaksin, padahal nakes berada digarda depan dalam menangani pandemi Covid-19” Ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengklaim ada 39 tahanan yang telah disuntik vaksin. Kemudian ada 22 tahanan yang batal akibat alasan kesehatan.

“Dari total 61 orang tahanan KPK, yang telah divaksinasi berjumlah 39 orang tahanan dan untuk 22 tahanan lainnya dilakukan penundaan karena alasan kesehatan,” katanya.

Tahanan KPK yang menyusul divaksin akan bertambah seiring penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PU dan Tata Ruang Sulawesi Selatan Edy Rahmat, dan kontraktor Agus Sucipto.

Sebagai informasi, rata-rata para koruptor yang jadi tersangka korupsi dan ditahan KPK, hampir semuanya darikalangan atas, yang hidupnya sudah kaya raya. Dan dipastikan mereka mampu membiayai sendiri biaya vaksin. Atau bisa melakukan biaya vaksin mandiri. Tanpa dibebankan kepada negara, atau rakyat. (Bd)

Check Also

Curi Barang Bukti Emas Batangan 1,9 Kg, Pegawai KPK Dipecat

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Pegawai Komisi pemberantasan korupsi (KPK) berinisial IGAS yang bertugas pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!