Kasus Suap Hakim MA Gazalba Saleh Menyeret Nama DPRD dan Kades di Jombang

Terdakwa mantan Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Nama seorang anggota DPRD Kabupaten Jombang terpilih periode 2024-2029 dan seorang Kepala desa di Kecamatan tembelang, Kabupaten Jombang, terseret kasus suap Hakim agung nonaktif, Gazalba Saleh.

Anggota DPRD Jombang terpilih periode 2024-2029 yang namanya terserer kasus suap yakni JF (43 tahun). JF juga merupakan mantan Kades di Kecamatan Jogoroto, yang kini telah mundur dan terpilih menjadi anggota DPRD Jombang hasil Pileg 2024. Sedangkan Kades dikecamatan tembelang yakni MH, sekarang masih aktif menjabat Kades.

BACA JUGA :

Nama JF dan MH, terungkap dalam surat dakwaan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Senin (06/05/2024).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan itu, jaksa KPK mendakwa Gazalba bersama-sama dengan Ahmad Riyad menerima suap atau gratifikasi Rp 650 juta. Dari JF seorang yang berperkara terkait pengurusan perkara kasasi di Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 3679 K/PID.SUS-LH/2022.

Lalu seperti apa kronologi Gazalba diduga menerima suap, yang menyeret nama JF dan MH ?

Pada Senin 6 Mei 2024, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai terdakwa perkara gratifikasi dan pencucian uang menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang tesebut dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam amar dakwaan yang dibacakan pada Senin, 6 Mei 2024, Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto mengatakan, perkara itu bermula ketika sosok bernama Jawahirul Fuad (JF) terjerat kasus pidana karena pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Fuad disebut sebagai pemilik UD Logam Jaya di Jombang. Dia divonis satu tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar, oleh Pengadilan Negeri Jombang (Putusan PN JOMBANG Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN Jbg, Tanggal 7 April 2021)

Putusan PN Jombang, itu lantas dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya pada tingkat banding (Putusan PT Surabaya Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT SBY, tanggal 10 Juni 2021).

Lantaran kalah di pengadilan tingkat dua, Fuad kemudian meminta bantuan Kepala Desa Kedunglosari, Mohammad Hani (MH), guna mencarikan jalur pengurusan perkara di tingkat Kasasi pada MA.

Hani kemudian membawa Fuad bertemu pengasuh Pesantren di Sidoarjo bernama Agoes Ali Masyhuri pada 14 Juli 2021.

Kiai Agoes kemudian menghubungkan Fuad dengan pengacara bernama Ahmad Riyad, kata jaksa dalam amar dakwaan.

Ketika ditemui Fuad dan Hani, sang pengacara ini mendapatkan informasi bahwa perkara kasasi itu ditangani Hakim Agung Desnayeti, Yohanes Priyatna, dan Gazalba Saleh.

Dilaporkan, pengacara ini kemudian menjembatani pengurusan perkara Fuad tersebut dengan Gazalba Saleh.

“Dengan menyediakan uang sejumlah Rp 500 juta untuk diberikan kepada terdakwa (Gazalba), setelah itu Ahmad Riyad menghubungi terdakwa,” ungkap Jaksa Wahyu.

Pada akhir Juli 2022, Fuad menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Riyad di kantor hukumnya di Wonokromo, Surabaya.

Riyad kemudian bertemu Gazalba di sebuah hotel di Surabaya pada 30 Juli 2022. dia menyampaikan permintaan Fuad agar diputus bebas oleh majelis kasasi.

Dalam perkembangannya, sebagai hakim agung, Gazalba meminta asistennya, Prasetio Nugroho, supaya membuat resume perkara Fuad yang bernomor 3679 K/PID/SUS-LH/2022 dengan putusan “Kabul Terdakwa”.

“Meskipun berkas perkara belum masuk ke ruangan terdakwa,” ungkap Wahyu di persidangan.

Resume itu kemudian menjadi dasar Gazalba dalam membuat lembar pendapat hakim atau advise blaad, tambahnya.

Musyawarah pengucapan putusan perkara Fuad digelar pada 6 September 2022 di MA. Majelis kasasi mengabulkan permohonan terdakwa JF, yaitu dinyatakan bebas atau tidak terbukti (Putusan Mahkama Agung Nomor 3679 K/Pid.Sus-LH/2022, tanggal 5 September 2022).

Lalu, pada September 2022, Riyad menyerahkan uang S$18.000 atau Rp200 juta kepada Gazalba di Bandara Juanda, Surabaya.

Uang itu merupakan bagian dari Rp 500 juta yang dibayarkan Fuad beberapa waktu sebelumnya. Pada bulan yang sama, Riyad juga meminta Rp 150 juta kepada Fuad. Permintaan itu pun dipenuhi.

Dengan demikian, amar dakwaan Jaksa KPK, Gazalba diduga secara keseluruhan menerima gratifikasi Rp 650 juta.

“Terdakwa menerima bagian sejumlah 18.000 dollar Singapura atau setara dengan Rp 200 juta sedangkan sisanya sejumlah Rp 450 juta merupakan bagian yang diterima Ahmad Riyad,” papar Wahyu.

Lantaran tidak melaporkan uang itu dalam waktu 30 hari kerja, penerimaan tersebut tergolong dalam gratifikasi.

Gazalba dan Riyad diduga melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650 juta haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” tandas Jaksa Wahyu dalam persidangan.

Lalu Siapa Sosok Gazalba Saleh ?

Nama Gazalba Saleh menjadi sorotan di media ketika dia dibebaskan pada awal Agustus 2023 dalam kasus suap pengurusan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

Dia bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, menyatakan bahwa Gazalba tidak terbukti menerima suap. Dia sebelumnya ditahan sejak 8 Desember 2022.

Pada 1 Agustus 2023, Gazalba dibebaskan dari Rutan Pomdam Jaya Guntur pada malam hari setelah putusan dibacakan. Saat itu dia masih berstatus tersangka dalam kasus lainnya.

KPK lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), tetapi upaya hukum terakhir itu ditolak.

Tidak lama kemudian, KPK kembali menahan Gazalba Saleh karena kasus gratifikasi dan TPPU.

Diberitakan bahwa hakim agung nonaktif itu kembali mengenakan rompi oranye bertuliskan “Tahanan KPK” pada 30 November 2023 dengan kedua tangannya diborgol. Ketika itu dia dibawa ke ruangan tahanan KPK.

Dia ditahan terkait perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Status tersangka dalam perkara ini telah disematkan KPK kepada Gazalba sejak 21 Maret 2023.

Keterangan awal KPK, saat itu, mengatakan, penyidik menelusuri aliran dana Gazalba Saleh dan menemukan dugaan tindakan menyamarkan, menyembunyikan, dan membelanjakan uang menjadi aset-aset bernilai ekonomis.

Nama Gazalba Saleh juga pernah menjadi sorotan publik ketika ia menangani perkara suap pengurusan izin ekpor benih lobster (Benur) yang yang menjerat mantan Metri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, pada Maret 2022 lalu.

Kala itu, majelis kasasi MA memotong masa hukuman Edhy Prabowo dari sembilan tahun menjadi lima tahun penjara. Vonis kasasi tersebut diketok ketua majelis hakim Sofyan Sitompul dan Gazalba Saleh dan Sinintha Tuliansi Sibarani sebagai hakim anggota.***

Pewarta : BUDI W

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!