Hukrim  

Korupsi Mesin Kapal Di KKP, Kejagung Periksa Dirut PT. Pioneer Richard Nyotokusumo

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr Mukri SH MH

JAKRTA, NusantaraPosOnline.Com- Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT. Pioneer, Richard Nyotokusumo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan di Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tahun Anggaran 2016 lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Mukri mengatakan, penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Direktur Utama PT. Pioneer, Richard Nyotokusumo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan.

“Saksi Richard Nyotokusumo diperiksa terkait dengan pengadaan mesin kapal perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” terang Mukri kepada Forum , Rabu (28/8/2019).

Dalam kesempatan tersebut Mukri menjelaskan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, dimana pada tahun anggaran 2016 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI telah dilaksanakan kegiatan pengadaan mesin kapal perikanan sejumlah 1.445 unit

“Pagu Anggaran sebesar Rp 271.409.030.000 dimana terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200 terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya dan berada di galangan tanpa kontrak di tahun 2017,” Ungkap Mukri.

Akibat pembatalan kontrak kapal tambah Mukri, masih terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200 yang ditahan pihak galangan dikarenakan mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan meskipun kontraknya telah dilakukan addendum pengurangan atas mesin yang telah terpasang tersebut.

“Namun pihak Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017. Tak hanya itu, diduga ada praktek mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog,” Imbuhnya.(bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!