godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , November 24 2020
Home / Nasional / KPK Tahan Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozak Muslim
Abdul Rozak Muslim (rompi oranye) tersangka dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah Kabupaten Indramayu TA 201-2019, Jakarta, Senin (16/11/2020).

KPK Tahan Anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozak Muslim

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus suap yang menyeret eks Bupati Indramayu Supendi kedalam penjara. Kali KPK menyeret Abdul Rozak Muslim (ARM) mantan anggota DPRD Jawa Barat (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2014-2019) ke dalam penjara.

Deputi Penindakan KPK Karyoto, menyebutkan, dalam proses penyidikan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan adanya keterlibatan pihak lain. “Kemudian, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan sejak bulan Agustus 2020 dengan menetapkan satu orang tersangka baru yakni ARM yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014 s.d. 2019, dari Fraksi Golkar ” Kata Deputi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Untuk kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan tersangka ARM selama 20 hari ke depan terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2020. ARM ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Tersangka ARM diduga menerima suap sebesar Atas bantuan ARM dalam perolehan proyek CARSA AS tersebut, ia diduga menerima sejumlah dana sebesar Rp 8.582.500.000 yang pemberiannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama orang lain. Dalam proses penyidikan, KPK telah melakukan penyitaan aset berupa uang senilai Rp1.594.000.000.

Atas perbuatannya, ARM disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui, Sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Indramayu Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triono dan Carsa dari pihak swasta. Tercatat ada tujuh proyek dengan nilai sekitar Rp 15 miliar. KPK juga mengamankan barang bukti uang ratusan juta dari para tersangka. (Bd)

Check Also

7 Bulan Jadi Tersangka, Akhirnya KPK Tahan Bupati Labura

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) periode …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!