JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menegaskan bahwa buruh menolak keras rencana pemerintah melalui PT Pertamina untuk kembali menaikan harga bahan Bakar minyak (BBM) BBM.
“Kalau harga BBM naik akan ada mogok buruh. Sudah upah (buruh) tidak naik-naik. Pemerintah ini mengabaikan hak rakyat kecil,’ kata dia dalam konferensi pers. Selasa (23/8/2022) lalu.
Dia mengungkapkan, aksi mogok massal ini akan melibatkan 5 juta orang yang akan diorganisir oleh partai dan serikat buruh.
Iqbal menegaskan, akan ada aksi unjuk rasa pada awal September 2022 ini. Menurut dia, kenaikkan harga BBM ini akan berdampak besar untuk masyarakat golongan bawah. Terutama untuk para buruh pabrik.
“Kalau harga BBM naik dalam waktu dekat ini jadi masalah. Kalau DPR senyum-senyum saja, gajinya naik terus. Sedangkan buruh kalau naikpun hanya 1%, di mana akal sehatnya,” Tandasnya.
Menurut Iqbal jika harga BBM dinaikkan maka akan membuat inflasi melonjak tajam. Nah kondisi ini bisa berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada perusahaan-perusahaan.
“Daya beli masyarakat terpukul, apalagi buat buruh pabrik yang upahnya tidak naik selama 3 tahun berturut-turut,” Ujarnya. Dalam konferensi pers.
Ia menyebutkan, daya beli buruh saat ini sudah turun hingga 30%. Jika BBM naik maka daya beli bisa merosot hingga 50%.
“Daya beli turun akan terjadi PHK di mana-mana. Karena perusahaan juga terbebani dengan inflasi, harga energi di industri. Sudah upah tidak naik, akan ada PHK,” ucapnya.
Selanjutnya menurut dia, rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite ke kisaran Rp 10 ribuan ini akan membuat masyarakat makin sengsara. “Rakyat kecil pasti akan terpukul dengan kenaikan ini.” Pungkasnya.
Sejak Juni Harga Minyak Dunia Turun : Rencana Kenaikan BBM Juga Ditolak Fraksi PKS
Ternyata bukan hanya buruh yang menolah rencana kenaikan BBM, kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat ini, juga ditolak oleh Fraksi PKS di DPR RI. Sebab, wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar tersebut muncul saat ekonomi masyarakat belum pulih, dan sedang terpuruk.
“PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Mengapa? Karena ekonomi masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi covid-19,” kata Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Mulyanto berpendapat inflasi yang mendera masyarakat sudah tinggi, yaitu di level 4,94 persen secara tahunan atau tertinggi sejak Oktober 2015. Kenaikan inflasi berpotensi makin parah jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Apalagi, dia melanjutkan, inflasi yang tinggi setelah 7 tahun terakhir itu juga turut dipengaruhi inflasi kelompok makanan sebesar 11 persen.
Mulyanto berpendapat, kenaikan inflasi itu terjadi sebelum adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kalau harga BBM bersubsidi dinaikkan, ini dapat dipastikan inflasi sektor makanan akan meroket. Tentu saja, ini akan menggerus daya beli masyarakat, dan tingkat kemiskinan akan semakin meningkat.” Ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini juga menyebutkan, bahwa harga minyak mentah dunia sebenarnya sudah turun sejak beberapa bulan terakhir. Karena itu, dia menganggap pemerintah tak punya alasan menaikkan harga BBM bersubsidi ke depan.
“Padahal, sejak Juni 2022, harga minyak turun terus, dari US$ 140 per barel menjadi hari ini sebesar US$ 90 per barel. Jadi, urgensi kenaikan harga BBM bersubsidi sudah kehilangan makna,” Tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghitung proyeksi dampak konsumsi BBM bersubsidi terhadap anggaran hingga akhir tahun.
Hasilnya, kata Sri Mulyani, jika pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi khususnya Pertalite dan Solar, harus ada tambahan subsidi sebesar Rp 198 triliun. Artinya, subsidi energi bisa membangkak jadi Rp 700 triliun.
“Kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa maka Rp 502 triliun gak akan cukup,” kata Sri Mulyani, kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2022) lalu.
Sri kembali menekankan bahwa tambahan subsidi sebesar itu baru mempertimbangkan jika tak ada kenaikan harga Pertalite dan Solar. Padahal, ada komoditas lain yang juga penting diperhatikan. yaitu LPG dan listrik.
Bendahara negara ini menjelaskan kebutuhan tambahan subsidi didasarkan pada proyeksi konsumsi Pertalite dan Solar sampai akhir tahun yang mencapai 29 juta kiloliter. Sedangkan subsidi dan kompensasi energi sudah ditetapkan di Perpres nomor 98 sebesar Rp 502 triliun.
“Artinya, Rp 502 triliun itu dihitung dengan asumsi sesuai dengan APBN yaitu volumenya 23 juta kiloliter. Harganya (asumsi harga ICP) US$ 100, kursnya 14.450 (rupiah per dolar AS),” Ujar Sri Mulyani. (Bd)
