JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyerukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat.
Hal tersebut disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) dalam keterangan pers tertulis Selasa pekan lalu.
Sikap ASPEK Indonesia ini dalam rangka menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA. Juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.
Mirah Sumirat mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri ?
Setelah memaksakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor. Dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.
Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG 3 kg dan menggantinya dengan kompor listrik.
“Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi,” tegas Mirah.
Menurutnya, rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa untuk beralih ke kompor listrik ?
Mirah mengingatkan Pemerintah dan DPR, berbagai kebijakan yang tidak pro rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat.
“Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik,” Ungkap Mirah.
Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik.
“Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing,” Ujarnya.
ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas.
“Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” Tegas Mirah Sumirat, Presiden DPP ASPEK Indonesia.
Program Kompor Induksi PLN Berdalih Bisa Menghemat APBN Dan Rakyat Bisa Menyedot Kelebihan Setrum
Untuk diketahui, sebelumnya pihak PT PLN sangat getol menyosialisasikan program penggunaan kompor induksi dari PT PLN (Persero) bahkan sempat mendapatkan dukungan dari Komisi VII DPR RI.
PT PLN Berdali Program Kompor Induksi PLN ini dapat mengurangi impor elpiji, bisa mengurangi beban APBN dikarenakan impor LPG. Pengunaan kompor tersebut juga disebut dapat mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik.
Dikutip dari halaman CNBC Indonesia, ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan Komisi VII dengan antusias mendukung program kompor listrik yang diusung oleh PLN, apalagi dengan adanya penghematan APBN untuk impor gas.
“Inilah beban APBN yang akan kita pikul. Maka apa pun yang bisa dilakukan, kalau betul dengan kompor listrik dapat mengurangi kelebihan beban APBN ini, alangkah bagusnya,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Jumat (1/7/2022) silam.
Menurutnya, sosialisasi yang dilakukan PLN harus sampai kepada masyarakat dengan tepat. Dengan begitu, akan memudahkan masyarakat untuk menyadari bahwa kompor induksi lebih efisien dalam mengonsumsi energi untuk keperluan memasak.
Di sisi lain, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, bahwa adaptasi kompor induksi sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. Di mana PLN mendorong penggunaan 15 juta kompor induksi untuk pelanggan PLN dalam jangka waktu selama 3 tahun mendatang.
“Ini akan menambah beban untuk pembangkit PLN sebesar 6,3 Gigawatt (GW). Artinya, program ini selain mengurangi impor energi, juga sekaligus mengurangi subsidi, serta menyelesaikan kondisi oversupply,” paparnya.
Mendapat dukungan Komisi VII DPR RI, dia berharap ke depannya sosialisasi program ini dapat berjalan dengan lancar. Apalagi, program konversi ke kompor induksi ini akan membentuk rantai pasok, sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, dalam memastikan kesiapan kapasitas produksi 5 juta kompor induksi pada 2023,2024, dan 2025, PLN telah melakukan diskusi dengan produsen. Hasilnya, 6 pabrikan lokal sudah memberikan komitmen untuk memproduksi dengan kandungan TKDN secara bertahap akan naik sampai 70%.
Hasil produksi dari produsen lokal ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, berupa 1 unit kompor induksi, 2 tungku, dan 1 set perlengkapan memasak yakni penggorengan dan panci. PLN juga akan membantu pemasangan instalasi serta penambahan daya gratis untuk kompor induksi.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, dia menambahkan, PLN telah menyiapkan program secara detail yang berbasis digital. Mulai dari data keluarga penerima manfaat (KPM), sistem monitoring pemakaian energi, lokasi, dan sistem operasional, sampai ke pembayaran.
“Saat ini sedang dilakukan uji coba melalui pilot project di Bali dan Solo dengan target selesai pada bulan Juli. Kenapa di Bali? Karena penggunaan kompor induksi ini merupakan bagian dari transisi energi yang menjadi salah satu agenda kunci pada Presidensi G20 di Indonesia,” Kata Darmawan yang juga. (Bd)
