godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , September 27 2020
Home / Investigasi / LSM ARAK Minta Penegak Hukum Usut Kasus Proyek 3.000 Bus BRT Di Kemenhub
Bus BRT hasil pengadaan tahun 2015 di terminal mangkang kota semarang, jawa tengah

LSM ARAK Minta Penegak Hukum Usut Kasus Proyek 3.000 Bus BRT Di Kemenhub

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-LSM Aliansi rakyat anti korupsi (LSM ARAK) meminta agar aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan penyimpangan pengadaan 3.000 unit bus Bus rapit transit (BRT) periode 2015 – 2019, di Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (PHD) Kementerian perhubungan RI (Kemenhub RI) yang dibiayai dari APBN 2015 – 2019 kisaran Rp 4,2 triliun.

Koordinator Lsm Arak Safri nawawi, mengatakan, pihaknya menemukan banyak penyimpangan pada pelaksanaan proyek pengadaan 3000 unit BRT tahun 2015 – 2019 di Dirjen PHD Kemenhub RI, dan penyimpangan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara.

Kondisi dalam bus BRT bantuan Kemenhub RI, hasil pengadaan tahun 2015 yang dalamnya sudah seperti kadang ayam. Tak layak disebut BRT

“Tahun 2015 lalu Kemenhub, melalui Dirjen PHD meluncurkan program pengadaan 3.000 unit BRT periode 2015 – 2019 yang didanai dari  APBN 2015 – 2019  sebesar kisaran Rp 4,2 triliun bahkan lebih, yang berasal dari alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM yang telah dibayar oleh masyarakat umum. Proyek pengadaan 3000 unit BRT ini, untuk dibagikan kepada, 34 provinsi, dengan tujuan untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar di Indonesia.” Terang Safri. Selasa (9/9/2020).

Lebih lanjut Safri menjelaskan, proyek 3.000 unit BRT ini dilaksanakan 5 tahapan. Tahap pertama 1.000 unit BRT yang dilaksanakan tahun 2015 melalui proses tender  e-Kataloc. Tender dimenangkan 7 perusahaan karoseri, yakni : Karoseri laksana sebanyak 350 unit BRT; Rahayu Santosa 200 BRT; Tentrem 150 BRT; New Armada 100 BRT; Tri Sakti 100 BRT; Restu Ibu Pusaka 50 unit BRT, dan Piala Mas sebanyak 50 unit BRT.

Selanjutnya sisanya 2.000 unit BRT tahap 2  – 5 ditender melalui proses e-kataloc tahun 2016 – 2019 masing-masing 500 unit BRT per tahun.

“Pelaksanaan proyek ini kami temukan banyak penyimpangan, penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Karena perencanaan proyek Dirjen PHD mengunakan data abal-abal atau ngawur, tidak berdasarkan kebutuhan dilapangan, tanpa memperhitungkan kebutuhan, kondisi Daerah (Propinsi/ Kabupaten / Kota) calon penenerima bantuan bus BRT. Yang lebih parah lagi pihak Dirjen PHD tanpa ada koordinasi dengan daerah yang akan menjadi sasaran bantuan bus BRT.” Ucap Safri.

Nampak kondisi dalam Bus BRT mirip kandang sapi, yang disewa warga Prabumulih, Sumsel. Kursi bus dirubah menghadap kedepan ditambah kursi plastik mirip kadang ayam. Bukan BRT.

Tak hanya itu alokasi pembagian bantuan bus BRT  ini tidak sesuai dengan peruntukannya dan tak sesuai dengan rencana awal proyek. Contohnya 1.025 unit BRT besar hasil pengadaan tahap 1 tahun 2015, oleh Dirjen PHD  hanya 200 bus BRT yang diserahkan/dihibahkan ke 8 daerah penerima bantuan. Sedangkan sisanya 825 bus BRT diberikan ke Perum PPD DKI Jakarta, dan  225 bus BRT diserahkan ke PT Perum DAMRI Bandung.

“Padahal proyek 3.000 bus BRT untuk dibagikan kekota-kota besar di Indonesia. Bahkan Menteri Perhubungan, pernah menegaskan bahwa 1.000 bus BRT tahap petama, tak ada satupun yang akan dibagikan pulau Jawa, dengan alasan demi pemerataan pembangunan, karena wilayah di luar Jawa lebih membutuhkan adanya tambahan transportasi termasuk bus BRT. Tapi kenyataan dilapangan berbeda, justru hampir semua bus BRT diberikan / dibagikan untuk pulau Jawa. Jadi ini sudah melenceng jauh dati tujuan awal proyek.” Tegas Safri.

Menurut dia, yang lebih parah lagi, bus BRT besar hasil pengadaan tahap pertama 2015 hampir semuanya mangkrak. Untuk menutupi kebobrokan proyek ini, Dirjen PHD pada P-APBN 2016 menganggarkan subsidi pengoperasian Bus BRT sebesar Rp 20.303.798.147 untuk 2 bulan.

Kondisi dalam bus BRT bantuan Kemenhub RI, hasil pengadaan tahun 2015 yang dalamnya sudah seperti kadang ayam. Tak layak disebut BRT

“Jadi bus BRT hasil pengadaan tahap pertama yang mangkrak, baru dioperasikan setelah Dirjen PHD menganggarkan subsidi pengoperasian BRT pada akhir tahun 2016. Barulah bus BRT mulai ada yang dioperasikan, ada yang dibiarkan mangkrak. Celakanya hanya beroperasi 2 atau 3 bulan, setelah itu mangkrak lagi. Yang lebih bobrok lagi, kami juga menemukan indikasi bahwa anggaran subsidi pengoperasian BRT dari P-APBN 2016 juga dikorupsi.” Terang safri.

Safri, juga mengaku pihaknya juga menemukan adanya dugaan anggaran subsidi pengoperasian BRT yang bersumber dari P-APBN 2016 lalu ada yang dikorupsi.

“Kami menemukan dilapangan, anggaran subsidi BRT tidak sesuai dengan realisasi dilapangan. Misalnya ada bus BRT yang sudah rusak dan tak beroperasi tapi dimasukan kedalam daftar bus BRT yang menerima subsidi. Dan kami juga menemukan dugaan dana subsidi pengoperasian bus diduga tidak disalurkan semuanya kepada penerima subsidi (daerah penerima bantuan bus), makanya kami curiga dana subsidi tersebut ada yang dikorupsi.” Kata dia.

Ia menegaskan, intinya kami menemukan bahwa perencanaan proyek 3.000 BRT itu, abal-abal, karena tak mengunakan data yang benar, sesuai kebutuhan daerah penerima bantuan bus. “Buktinya hampir semua bus BRT besar hasil pengadaan 2015 mangkrak. Untuk menutupi kebobrokan agar seolah-olah bus tidak mangkrak, Dirjen PHD menganggarkan subsidi pengoperasian bus BRT. Anggaran subsidi tersebut juga diduga dikorupsi.” Terangnya.

Tender Terpusat Di Kemenhub, Diduga Ada Oknum Pejabat Merangkap Jadi Sales Penjualan Bus.

Lsm Arak tak hanya menyebut perencanaan proyek pengadaan 3.000 unit BRT periode 2015 – 2019 mengunakan data ngawur dan abal-abal.

Lsm Arak, juga mencurigai proyek pengadaan 3.000 unit BRT adalah hasil kong-kalikong pejabat Dirjen PHD dengan perusahaan produsen bus.

“Disamping perencanaan proyek yang dibuat Dirjen PHD bobrok, pelaksana tender juga dipaksakan terpusat di Dirjen PHD. Kami curiga ada oknum pejabat dilingkungan Kemenhub, yang merangkap jadi sales penjualan Bus. Oknum pejabat ini akan dapat uang fee jika berhasil menjual bus. Semakin banyak bus yang terjual, maka akan semakin banyak fee yang didapat.”  Ujar Kordinator Lsm Arak Safri nawawi.

Kondisi dalam bus BRT bantuan Kemenhub RI, hasil pengadaan tahun 2015 yang dalamnya sudah seperti kadang ayam. Tak layak disebut BRT

Menurut dia, tender yang terpusat di Dirjen PHD pasti akan menambah beban biaya pengiriman bus kedaerah penerima bantuan, dan itu pasti akan menambah beban APBN atau APBD daerah penerima bantuan. Itu namanya pemborosan anggaran.

Seharusnya Kemenhub berkonsentrasi pada kebijakan, standard prosedur, standard pengadaan, standard management operator BRT. Kemenhub tidak perlu terlalu menyibukan mengurusi hal-hal teknis apalagi sampai ikut memonopoli teknis pengadaan bus BRT dan pembagian (pengiriman) Bus ke daerah-daerah penerima bantuan. Kemenhub harus menciptakan vision yang lebih besar untuk pengembangan angkutan massal secara menyeluruh dan menciptakan sistem integrasinya.” Ucapnya.

Ia menilai, apa yang dilakukan Kemenhub menyibukan diri Memonopoli pelaksanaan pengadaan 3.000 bus BRT, dengan terlibat langsung secara teknis dilapangan pengadaan Bus, bahkan sampai hingga pelaksanaan dan teknis dan pengiriman bus BRT,

“Artinya sama saja Kemenhub telah mengecilkan / mengkerdilkan fungsi kewenangan Kemenhub itu sendiri. Seharusnya tender pengadaan 3.000 unit Bus dilakukan di Daerah Provinsi, Kabupaten/kota untuk mendorong peran aktif Dinas Perhubungan Provinsi/ Kabupaten/ kota yang ada di Daerah, Agar adanya sinergi dalam perencanaan dan menciptakan kebijakan pendukung. Serta adanya perencanaan subsidi Bus BRT apabila di diperlukan.” Ujarnya.

Menurut Safri, Karena pemerintah daerah lebih memahami calon penumpang Bus BRT pada trayek-trayek tertentu untuk disesuaikan dengan ukuran dan kapasitas layanan Bus.

Dengan banyaknya bus BRT yang mangkrak. Wajar kalau kita curiga ada oknum Dirjen perhubungan darat yang merangkai jadi sales Bus. Karena pembelian bus BRT tersebut tak sesuai kebutuhan dilapangan.

“Logikanya kalau bus BRT dibeli sesuai usulan, dan kebutuhan dilapangan dan daerah calon penerima bantuan bus. Tak mungkin bus yang dibeli mangkrak. Oleh karena itu kami minta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan agung, atau Mabes Polri. Untuk mengusut, kasus proyek pengadaan 3.000 unit bus BRT periode 2015 – 2019.” Tegasnya.

Terkait hal tersebut, hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari Pihak Kemenhub RI. NusantaraPosOnline, masih berusaha meminta konfirmasi, sudah mengirimkan tertulis, namun belum ada jawaban. (Rin)

Check Also

Proyek Siluman Muncul Di Jombang, Diduga Untuk Bohongi Rakyat

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Pekerjaan proyek saluran irigasi yang berada di desa Ngampungan menuju ke desa Kebondalem, kecamatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!