JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Natalius menilai kebijakan tersebut langkah inovatif dalam mendidik karakter untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada menteri pendidikan nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia untuk ke depan,” kata Natalius usai menerima kunjungan Dedi Mulyadi di kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).
Natalius mengapresiasi langkah Pemrov Jawa Barat yang sangat serius mempersiapkan sumber daya unggul, khususnya dalam hal membina siswa-siswa yang bermasalah.
Menurutnya, segala aktivitas di dalam barak tersebut murni untuk membentuk karakter yang baik bagi siswa. Tak hanya itu, katanya, kebijakan tersebut juga dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, mental, kedisiplinan, hingga tanggung jawab siswa yang sebelumnya sempat bermasalah.
“Bagaimana kita mau go global? Bagaimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia emas, kita harus memimpin dunia. Kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah, hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini menurut saya, kami ikut turut serta mendorong,” papar Natalius.
Selain itu, berdasarkan laporan dari Kementerian HAM Kanwil Jawa Barat, Natalius juga menjamin tidak ada pelanggaran HAM maupun kekerasan terhadap siswa di barak tempat siswa bermasalah dibina. Karena itu, ia mendukung kebijakan tersebut untuk terus dilakukan.
“Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment seperti orang tua atau di sekolah, mendidik anak dengan ditarik telinganya, dipukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung seperti pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek, ternyata tidak ada. Tidak corporal punishment. Jadi, ini tidak bertentangan sedikit pun,” ungkapnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi mengaku bersyukur mendapatkan dukungan dari Kementerian HAM. Ia juga mengajak Kementerian HAM untuk turut terlibat dalam memberikan pendidikan di barak militer terkait HAM. Dengan demikian, ia berharap pembinaan siswa yang sebelumnya bermasalah dapat lebih mendalam, khususnya pemahaman terkait HAM.
Setelah ini, Dedi mengaku akan berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. KDM, sapaannya, juga mengajak semua pihak untuk melihat langsung implementasi pendidikan karakter di barak.
“Kami mengajak kepada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia, kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik,” imbuh Dedi.
KDM meyakini bahwa kebijakan tersebut 100% dapat membina dan membentuk karakter siswa bermasalah. Mereka juga nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah yang menampung minat bakat masing-masing. Meski demikian, ia menilai bahwa menjadikan kebijakan tersebut sebagai program nasional masih perlu dikaji lebih lanjut. ***
Editor : BUDI. W
