JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PPP Ema Umiyyatul Chusnah, ST, MM, atau Ning Ema bekerja sama Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) mengelar kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) dan Sosialisasi tentang Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) hutan. Di Kabupaten Jombang. Kamis (4/8/2022).
Kegiatan ini dilaksanakan di gedung PC Muslimat NU Jombang, yang dibuka langsung oleh Ning Ema anggota komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Bulog, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Acara ini dihadiri pejabat dari BPHP Wilayah VII Denpasar dan pejabat dari BPPHH KLHK dan diikuti peserta dari kelompok pelindung hutan dan mata air, forum kota hijau, pemuda karang taruna, dan UMKM bidang meubelair.
“Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas, sekaligus untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait SVLK kepada para UMKM dan pelaku usaha di bidang perkayuan atau meubelair di Kabupaten Jombang, tentang kebijakan Pemanfaatan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan, dan untuk menjaga kelestarian hutan di Jawa timur, khususnya di Kabupaten Jombang.” Kata Ema Umiyyatul Chusnah atau Ning Ema.
Ning Ema juga mengatakan, dengan Bimtek SVLK ini diharapakan mereka juga bisa memahami terkait sistem tata kelola dan pendistribusian hasil hutan dan kayu yang dipasarkan secara legal.
Ning Ema berharap, rekomendasi yang dihasilkan dari Bimtek ini, setelah mendapatkan paparan tentang alur sistem verifikasi, bisa ditindaklanjuti, misalnya terkait dengan UMKM meubelair yang belum memiliki izin.
“Harus bagaimana, harus bertemu siapa, persyaratannya apa, nanti akan dijelaskan di sini sampai detail.” kata dia.
Ning Ema menyebutkan, semua pejabat yang hadir pada Bimtek ini akan berpihak kepada kelompok-kelompok yang mengikuti Bimtek.
“Kalau ada yang memang memberatkan, pasti nanti ada solusi-solusi dari pemerintah,” ujarnya.
Dia berharap, sosialisasi / Bimtek SVLK ini dapat membawa banyak manfaat kepada peserta Bimtek.
Ning Ema juga berpesan, kepada para peserta Bimtek agar proaktif menanyakan kepada para narasumber terkait permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, terutama kepada peserta dari kelompok UMKM perkayuan maupun pengguna lahan kehutanan.
Sementara itu, pejabat dari BPPHH KLHK, Wiro Arrunglangi dalam paparanya menyampaikan, dalam regulasi dari KLHK, antara lain berisi kemudahan ekspor bagi industri UMKM.
“Jadi industri UMKM itu menjadi prioritas pemerintah, meningkatkan daya beli untuk Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi.” Ujarnya.
Dia mengajak peserta Bimtek dari pelaku usaha kecil untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
“Terutama yang diamanatkan di dalam Permen Nomor 8 Tahun 2021.” Hasil dikelola dengan baik, Hasil akan menjadi arus utama dalam pemanfaatan hutan di Indonesia dan mendorong kesejahteraan masyarakat.” Pungkasnya. (Ris/Snt)
