godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Oktober 24 2021
Home / Investigasi / Parah, Perangkat Desa Karangdagangan Sikat Bansos BST Covid-19 Untuk Warga Miskin
Kades Karangdagangan, Tambit (topi hitam) saat mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 ke kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo. Tanggal 17 Desember 2020 lalu.

Parah, Perangkat Desa Karangdagangan Sikat Bansos BST Covid-19 Untuk Warga Miskin

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Sejumlah perangkat desa Karangdagangan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang Jawa Timur, melakukan bancaan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI (Kemensos RI).

Sejatinya program BST yang dikucurkan Kemensos RI, bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat miskin akibat terdampak pandemi Covid-19, namun justru dibuat bancaan oleh sejumlah perangkat desa Karangdagangan. Dan bancaan ini juga melibatkan oknum petugas PT Pos Indonesia (kantor Pos) kecamatan bandar kedungmulyo.

Menurut BN (59) warga setempat, mengatakan kasus bancaan BST yang dilakukan sejumlah perangkat desa Karangdagangan ini, yang melibatkan petugas Kantor Pos, terjadi pada saat penyaluran BST hari Senin 12 Oktober 2020 lalu.

Kades Karangdagangan, Tambit (topi hitam) saat mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 ke kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo. Tanggal 17 Desember 2020 lalu.

“BST yang dibuat bancaan tersebut adalah jatah sekitar untuk 70 orang / warga miskin di Desa Karangdagangan. Jadi seharusnya BST bulan Oktober 2020 dari Kemensos sebesar Rp 300 ribu, seharusnya disalurkan kepada sekitar 70 keluarga miskin. Namun uang tersebut malah dibuat bancaan perangkat desa dan petugas Pos.” Kata BN Kepada NusantaraPosOnline.Com. Selasa (16/6/2021).

BN menegaskan, modus bancaan BST yang dilakukan perangkat desa Karangdagangan, dan petugas pos, yaitu dengan cara puluhan KPM yang berhak mendapat bantuan BST tidak diberi undangan kekantor desa setempat saat pencairan BST pada Senin 12 Oktober 2020 silam. Secara otomatis puluhan KPM penerima BST tida hadir saat pencairan BST karena tak terima undangan dari Desa.

“Sedangkan syarat untuk pencairan / pengambilan uang BST. KPM wajib menunjukkan undangan dari desa, KTP-el atau KK asli. Saat pencairan uang BST, KPM wajib tanda tangan, dan KPM akan difoto bersama KTP-el atau KK, oleh petugas kantor pos. Nah untuk mengsiasati (mengakali) syarat-syarat ini, Perangkat desa dan petugas pos, bersekongkol menghadirkan orang lain atau bukan KPM yang berhak menerima BST, kekantor desa Karangdagangan.  Agar jatah uang BST untuk puluhan warga miskin didesa ini, bisa mereka cairkan atau dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos.” Tegas BN

BN menegaskan, pelaku atau orang yang dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan jatah puluhan BST ini adalah para perangkat desa, anak dan istri perangkat desa, kroni perangkat desa setempat. Mereka didatangkan kekantor desa untuk memalsukan tanda tangan KPM / penerima bantuan, dan untuk difoto bersama KTP-el, dan saat petugas pos mengambil gambar (mem foto) dilakukan dari jarak jauh, agar didalam foto tulisan yang ada di KTP-el tidak bisa terbaca. Dengan demikian Perangkat desa Karangdagangan dan petugas pos, bisa mencairkan uang BST yang bukan haknya, untuk mereka jadikan bancaan.

BN mencontohkan, perangkat desa mengajak istri dan anaknya datang kekantor desa, memalsukan tanda tangan KPM, dan untuk difoto oleh petugas Pos, sambil menunjukkan  KTP-el, selanjutnya uang BST yang bukan hak perangkat desa dan bukan hak petugas kantor pos, bisa cair dan mereka nikmati bersama.

“Jadi yang difoto oleh petugas kantor pos saat pencairan, adalah perangkat desa Karangdagangan dan istri juga anaknya. Bukan KPM yang berhak.” Ujarnya.

Tak hanya itu, penjual mie ayam yang berjualan di depan kantor desa Karangdagangan bernama Pak Breng (Panggilan sehari-hari) bersama Istri, dan 1 orang anaknya juga didatangkan kekantor desa untuk mencairkan uang BST yang bukan haknya. Selanjutnya juga ada juru kunci kantor desa Karangdagangan bernama Pak Jen, juga bersama istri dan 1 anaknya juga dihadirkan kekantor desa untuk mencairkan BST yang bukan haknya.

Berita acara pengembalian uang BST bulan Oktober 2020 jatah untuk 39 KPM, dan uang sebesar Rp 11.700.000 dikembalikan kekantor pos kecamatan Bandarkedungmulyo.

Yang lebih parahnya lagi ada orang dari luar desa Karangdagangan, didatangakan oleh perangkat desa untuk mencairkan uang BST dikantor desa Karangdagangan. Orang luar desa ini datang bersama istri dan satu keponakanya (3 Orang). Setelah uang BST cair mereka bagi-bagi, ada yang disetorkan ke perangkat desa.

BN menegaskan kasus bancaan uang BST yang saya ketahui ini terjadi saat penyalur BST pada hari Senin 12 Oktober 2020 lalu. Jumlah BST yang dibuat bancaan perangkat desa dan petugas pos, adalah jatah untuk sekitar 50 keluarga miskin (jatah sekitar 50 KPM BST).

“Kasus bancaan BST ini mulai memanas setelah puluhan KPM program BST mengetahui BST bulan Oktober 2020 cair tapi tidak menerima uangnya. Akhirnya KPM yang menjadi korban lapor ke LSM dan wartawan, dan kasus ini sudah pernah diberitakan media online. Tak hanya itu masalah ini juga sempat ditangani Polres Jombang, tapi sampai sekarang tidak jelas jluntrungnya.” Kata BN.

BN menyebutkan setelah kasus ini ramai di desa Karangdagangan, dan ditangani Polres Jombang. Kapala desa Karangdagangan, Tambit, pihak kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, menutup-nutupi kebobrokan yang dilakukan perangkat desa setempat dan petugas Pos.

“Pada tanggal 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan Tambit, mendatangi kantor pos Kecamatan Bandarkedungmulyo, mengembalikan uang BST bulan Oktober 2020 sebesar Rp 11.700.000 (Rp 300 ribu x 39 KPM = 11.700.000) kepada PT Pos. Dalam berita acara pengembalian uang yang ditanda tangani Kades Karangdagangan, Tambit, dituliskan bahwa BST dikembalikan karena doubel bantuan.” Ujar BN.

BN menyebutkan, berita acara itu adalah rekayasa Kades Karangdagangan dan pihak kantor Pos, agar seolah-olah uang BST itu dikembalikan karena doubel bantuan. Padahal fakta dilapangan adalah sekitar 50 jatah uang BST bulan Oktober 2020 untuk keluarga miskin didesa Karangdagangan, telah dibuat bancaan oleh perangkat desa dan petugas Pos.

Kasus ini ramai setelah KPM melapor ke wartawan dan Lsm, dan kasus ini ditangani polres Jombang (Proses hukum tak jelas). Baru pada 17 Desember 2020 Kades Karangdagangan mengembalikan uang ke Kantor Pos Kecamatan Bandarkedungmulyo.

“Jadi itu fakta yang terjadi dilapangan. Uang BST bulan Oktober 2020 di gasak dulu atau dibuat bancaan dulu oleh perangkat desa, setelah kasus ini ramai menjadi sorotan, bahkan ditangani Polisi, baru tanggal 17 Desember 2020 Kades mengembalikan uang ke kantor pos. Dan sampai hari ini proses hukum di Polres Jombang juga tidak jelas, semua perangkat desa Karangdagangan yang terlibat bancaan, masih bercokol menduduki jabatan perangkat desa. Dan saya pastikan yang bancaan duit BST tersebut, adalah perangkat desa bukan Kades Karangdagangan.” Tandasnya.

Sementara itu, menurut Bambang, dari Lsm Laki (Laskar anti korupsi Indonesia) ia menilai, aparat penegak hukum di Jombang, kurang serius dalam menangani kasus bancaan uang Bansos BST desa Karangdagangan, padahal pemerintah pusat dan juga Kapolri, mengembar-gemborkan akan menindak tegas pelaku yang menyimpangkan Bansos Corona.

“Tapi penanganan hukum, kasus bancaan uang BST desa Karangdagangan, jauh dari janji yang digembar-gemborkan pemerintah juga Kapolri. Buktinya kasus didesa Karangdagangan proses hukumnya tidak jelas.” Ujar Bambang. Kepada NusantaraPosOnline.Com. Rabu (16/6/2021).

Selain itu ia berpendapat, bahwa kasus ini Jelas melukai hati rakyat. Apalagi, saat ini banyak masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan akibat kehilangan pekerjaan imbas pandemi. Namun justru perangkat desa melakukan tindakan korupsi.

“Saat ini masyarakat miskin banyak yang susah cari makan, yang sangat membutuhkan bansos karena kesulitan mencari pekerjaan, dan tidak bisa bekerja atau di PHK, ternyata dana Bansos BST dipakai untuk bancaan,” Pungkasnya.

Ia menambahkan, sebetulnya kalau aparat penegak hukum mau mengusut kasus bancaan uang bansos BST di desa Karangdagangan ini tidak sulit. Karena jumlah penerima BST bulan Oktober 2020 didesa itu hanya sekitar 270 KPM. Apalagi dalam berita acara pengembalian uang BST oleh Kades Karangdagangan ke Kantor Pos, sudah ada daftar nama KPM yang jatah BST nya tidak diberikan. Selain itu foto dan tandatangan orang yang mencairkan uang BST juga bisa dilihat, dll. Jadi sangat tidak sulit untuk membongkar kasus ini, tinggal ada kemauan atau tidak dari penegak hukum di Jombang.

“Kita curiga jangan-jangan bancaan uang BST di desa Karangdagangan tidak hanya terjadi bulan Oktober 2020 lalu. Tidak menutup kemungkinan sebelum kasus ini jadi sorotan masyarakat, juga terjadi bancaan sebelumnya.” Imbuhnya. (Why/Yan)

Berikut ini kronologis kasus bancaan uang BST yang dilakukan perangkat desa Karangdagangan :

Check Also

Belum 1 Bulan Selesai Dikerjakan Pemborong, Jalan Paving Desa Sukodadi Sudah Hancur

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Proyek Jalan usaha tani (JUT) berupa bangunan Jalan Paving, yang berlokasi didusun Kwacang, Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!