Pemerintah Gagal Lakukan Pemberhentian Massal Tenaga Honorer Pada 2023

Screen-Shot Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pihaknya batal memberhentikan tenaga honorer atau pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) pada 2023.

Abdullah Azwar mengtakan, bukan diberhentikan. ‚ÄúTidak ada rencana diberhentikan (tenaga honorer 2023),” Ujarnya di Istana Negara.

Memang Sebelumnya Kementrian PAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK. Batas waktu itu diberikan sebelum tanggal 28 November 2023.

Namun, kata Azwar, ada ribuan tenaga honorer yang justru membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Menurutnya, jika aturan tersebut diberlakukan, akan ada pemberhentian besar-besaran.

“Jadi oleh karena itu presiden meminta ada jalan tengah, dan kami sudah laporkan kepan beberapa opsinya.” ujarnya.

Terkait nasib tenaga honorer, Sambung Abdullah Azwar, pihaknya juga telah menyampaikan kepada para kepala daerah dan Komisi II DPR. Jlan tengah ini dengan meminimalkan anggaran tanpa harus melakukan pemecatan.

“Kami bersama asosiasi para bupati, wali kota, dan asosiasi provinsi dan juga dengan pimpinan Komisi II, masih terus mengkaji, untuk mengambil opsi yang tidak ada pemberhentian massal, dan juga tidak ada penambahan anggaran. Hal ini, masih sedang di godok,” katanya.

Sebelumnya almarhum Tjahjo Kumolo saat masih menjabat Menteri PANRB telah memutuskan menghapus tenaga honorer pada 2023.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

“Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN,” bunyi poin 6 huruf b dalam surat tersebut.

Tjahjo meminta agar para PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. (Bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!