Program PTSL di Desa Dukuhngarjo Mojokerto Jadi Ajang Pungli

Kantor Kades Dukuhngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

MOJOKERTO, NusantaraPosOnline.Com-Pelaksanaan Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) tahun 2022 dari Presiden Jokowi widodo, di desa Dukuhngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto Jawa timur, dijadikan lahan pungutan liar (Pungli) oleh Pemerintah desa dan panitia PTSL desa setempat.

Pasalnya Pemerintah desa dan panitia PTSL di desa Dukuhngarjo, memungut biaya sebesar Rp 280 ribu pe-bidang (1 sertifikat) kepada warganya yang mengajukan pemohon sertifikat tanah melalui program PTSL.

Padahal menurut aturan, sudah sangat jelas bahwa Pemerintah desa / Kelurahan di Pulau Jawa hanya diperbolehkan memungut biaya Rp 150 ribu per-bidang kepada pemohon. Jadi ada kelebihan pungutan Rp 130 per-bidang, dan ini termasuk Pungli.

Menurut NR warga setempat, yang juga menjadi korban Pungli, mengatakan tahun 2022, desa Dukuhngarjo mendapat alokasi bantuan (jatah) sekitar 600 sertifikat tanah program PTSL dari BPN Mojokerto.

“Selanjutnya pemerintah desa dan panitia membuka pendaftaran di kantor desa. Nah setiap warga yang mendaftar diwajibkan membayar Rp 280 ribu per-bidang tanah. Padahal sesuai aturan biaya pendaftaran PTSL dipulau Jawa hanya Rp 150 per-bidang. Jadi masing-masing warga pemohon dikenakan Pungli Rp 130 ribu per-bidang tanah.” Kata NR Jumat (5/8/2022).

NR menjelaskan, bahwa program PTSL ini yang dikenal warga adalah program sertifikat tanah gratis dari pemerintah Jokowi. Karena BPN tidak memungut sepeserpun dari warga pemohon sertifikat program PTSL.

“Menurut ketentuan / aturan, pemerintah desa hanya diperbolehkan memungut biaya Rp 150 ribu, kepada pemohon. Tapi kenyataannya warga dipungut biaya Rp 280 ribu per-bidang. Saat ini jumlah warga yang mendaftar diperkirakan berjumlah sekitar 800 pemohon. Namun, total jumlah pemohon yang sebenarnya bisa di cek di BPN. Angka 800 itu perkiraan.” Ujarnya.

NR membeberkan, artinya jika dihitung pemohon sudah mencapai kisaran 800, maka hasil pungutan liar yang dilakukan Pemdes dan panitia PTSL sekarang bisa mencapai kisaran Rp 104 juta (Pungli Rp 130 ribu x 800 pemohon = Rp 104 juta).

“Jadi uang haram yang terkumpul dari hasil pungli ini, bisa mencapai sekitar Rp 104 juta, dan jumlah pemohon sertifikat kemungkinan bertambah, atinya hasil pungli juga bertambah.” Ujar NR.

NR mengaku, dirinya sangat menyayangkan tindakan Pemdes dan panitia PTSL didesanya, karena telah melakukan pungli terhadap warganya sendiri. Padahal aturanya sudah jelas-jelas pemdes hanya diperbolehkan memungut Rp 150 ribu per-pemohon.

“Pungutan yang melebihi Rp 150 ribu, apapun alasanya itu tetap namanya pungli. Dan kasus ini bukan delik aduan, meski tak ada korban yang melapor, namun penegak hukum bisa mengusut kasus ini. Saya berharap penegak hukum segera memproses hukum Kepala desa dan panitia PTSL, tanpa menunggu-nunggu laporan dari masyarakat. Karena hal ini jelas-jelas membebani warga, dan merugikan perekonomian masyarakat.” Tegasnya.

NR menambahkan, pelaksanaan sosialisasi PTSL didesanya ini, juga terkesan kurang terbuka, karena tidak melibatkan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) setempat. Begitu pula dengan warga yang diajak rapat musyawarah menentukan biaya pendaftaran juga tidak terbuka.

“Dalam menentukan biaya pendaftaran, dan membentuk panitia PTSL di desa, siapa saja warga yang diundang oleh Kades, saya juga tidak tahu.” Pungkas NR.

Diungkapkan pula oleh SJ (45 tahun) warga setempat, mengatakan bahwa pungutan biaya pendaftaran Rp 280 ribu sangat memberatkan warga.

“Saya dan keluarga saya yang lainya, sangat keberatan karena ekonomi keluarga sedang sulit,   karena sulit cari makan dan cari pekerjaan terlebih dimasa Pandemi ini. Padahal menurut LSM biaya sertifikat PTSL Cuma Rp 150 ribu. Tapi kok didesa saya, malah dipungut biaya Rp 280 ribu per-bidang. Jadi rakyat ini bingung, mau percaya kesiapa lagi.” Ucap SJ.

Terkait hal ini, Kepala desa Dukuhngarjo Suparti Ningsih saat hendak dimintai konfermasi di kantornya, sang Kades sedang terlihat ada dikantornya, namun ia tidak bersedia menemui wartawan dengan alasan dirinya sedang sibuk. “Saya sedang sibuk, minta konfirmasi sama panitia PTSL saja” Kata Ningsih.

“Bu Kades sedang sibuk, tidak bisa menemui. Kalau mau tanya masalah pelaksanaan program PTSL, nanti saya panggilkan sekretaris panitia PTSL. Nanti yang bisa menjelaskan adalah  sekretaris panitia. Karena ketuanya sedang tidak ada.” Kata Habib, sekretaris desa Dukuhngarjo.

Ditempat yang sama Nur Rohman Sekretaris panitia PTSL Nur Rohman, ia membenarkan bahwa pihaknya memungut biaya pendaftaran sebesar Rp 280 ribu per-bidang. Dan saat ini jumlah pemohon sekitar 584 pemohon.

“Pungutan Rp 280 ribu per-bidang tersebut merupakan hasil musyawarah Pemdes, panitia, dan warga. Dasar pungutan tersebut adalah hasil musyawarah desa.” Kata Rohman.

Saat disingung, sesuai ketentuan biaya yang diperbolehkan dipungut oleh Pemdes hanya Rp 150 ribu per-bidang. Kenapa pungutan di desa melebihi ketentuan ?

“Biaya Rp 150 ribu, itu masih kurang. Terus mau bagaimana lagi, lalu dirapatkan didesa akhirnya disepakati pungutan menjadi Rp 280 ribu per-bidang.” Terang Nur Rohman.

Pungutan PTSL Diatas Rp 150 ribu, Apapun Alasanya Itu Adalah Pungli

Sementara itu ditempat terpisah, Kordinator Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) Safri Nawawi, mengatakan, program PTSL adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini digratiskan kepada masyarakat.

“Program PTSL ini sering dimanfaatkan oleh Pemerintah desa, dan panitia PTSL di Desa / Kelurahan, untuk melakukan Pungli kepada warga. Sudah banyak Kades, perangkat desa, dan panitia PTSL yang masuk penjara, karena melakukan Pungli PTSL.” Kata Safri. Jumat (5/8/2022).

Safri menegaskan, agar praktek Pungli ini tidak terjadi lagi pada program PTSL, pemerintah pusat pada tanggal 22 Mei 2017 lalu telah mengeluarkan aturan berupa SKB (Surat keputusan bersama) tiga menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala BPN; Menteri dalam negeri (Mendagri); Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT), Nomor 25/ SKB /V/ 2017; Nomer 590-31674 tahun 2017; Nomer 34 tahun 2017. Yang mengatur tentang pembiayaan persiapan program PTSL

“Dalam SKB tersebut sudah diatur secara tegas dan jelas, biaya persiapan program PTSL untuk pulau Jawa hanya Rp 150 ribu per-bidang. Jadi jika ada pemerintah desa atau panitia PTSL di Desa / Kelurahan di pulau Jawa memungut biaya diatas Rp 150 ribu per-bidang, itu adalah Pungli.” Tegas Safri.

Safri menegaskan, bahwa pungutan Rp 280 ribu, yang dilakukan Pemdes dan panitia PTSL desa Dukuhngarjo, menurut SKB itu jelas-jelas adalah praktek Pungli. Penegak hukum di Mojokerto  harus bergerak cepat mengusut kasus ini. Agar korban tidak bertambah.” Tegasnya.

Safri menambahkan, biaya Rp 150 tersebut, bukan untuk BPN, tapi untuk biaya persiapan berkas didesa, yakni untuk biaya foto copy, transport panitia PTSL di desa, dan konsumsi. Juga termasuk biaya 3 buah materai, dan biaya patok tanah.

“Jadi tujuan SKB ini agar Pemndes / Kelurahan tidak semena-mena dalam menentukan besarnya pungutan PTSL. Memang banyak, kami temukan modus pungli PTSL berdalih kesepakatan warga. Namun yang harus diketahui, memang semua masyarakat berhak membuat kesepakatan, tapi tidak boleh membuat kesepakatan yang melanggar hukum. Karena kesepakatan yang melanggar hukum (aturan diatasnya), itu batal demi hukum (dianggap tidak pernah ada).” Pungkasnya.

Safri mencontohkan, misalnya orang berjudi semua / mereka yang berjudi sepakat bertaruh uang. Meski mereka sepakat taruan uang, polisi tetap bisa menangkap pelaku judi karena berjudi termasuk perbuatan melanggar hukum. Jadi polisi tidak akan melepaskan pelaku judi, dengan alasan mereka sepakat untuk taruhan uang. Ujar Safri mencontohkan. (Rin/Why)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!