godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Rabu , Desember 2 2020
Home / Daerah / Proyek Gapura Muara Enim Rp 2,952 Milyar Bermasalah
GAPURA : PenampakanGapura Batas Kota Kabupaten Muara Enim, berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Desa Kepur, yang dibangun dengan APBD Kab Muara enim 2015 , menghabiskan anggaran Rp 2.952.896.000.

Proyek Gapura Muara Enim Rp 2,952 Milyar Bermasalah

MUARA ENIM, NUSANTARAPOSONLINE.com-Proyek pembangunan Pembangunan Gapura Batas Kota Kabupaten Muara Enim, yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Desa Kepur, Kecamatan Muaraenim, yang dikerjakan oleh PT. Saung naga Kikim (PT SNK) di soal. Pasalnya pada proyek tersebut ditengarai telah terjadi praktek korupsi, yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara enim dan rekanan.

GAPURA : Penampakan Gapura Batas Kota Kabupaten Muara Enim seharaga Rp 2.952.896.000, dirusak oleh masyarakat

Proyek tersebut didanai dari APBD tahun 2015, Kabupaten Muaraenim, sebesar Rp 3 milyar. Adanya indikasi persekongkolan dalam lelang tesebut, sangat terlihat, hanya ada 3 perusahaan yang mengajukan penawaran, seluruh penawaran dari peyedia jasa mendekati harga perkiraan sendiri (HPS).

Data yang diperoleh Nusantara Pos, menyebutkan, tiga perusahaan yang mengajukan penawaran mendekati HPS tersebut adalah :

  1. PT SNK penawaran Rp 2.952.896.000 (Pemenang lelang)
  2. Hutama Buana Internusa (PT HBI), penawaran Rp 2.953.195.000, dan
  3. Karya anugerah sriwijaya (PT KAS) penawaran 2.961.587.000.

Jadi selisih penawaran tiga perusahaan tersebut sangat sedikit. Ironisnya hasil evaluasi teknis 2 (PT HBI dan PT KAS) perusahaan pengikut tender hampir sama yakni tidak memenuhi kualifikasi teknis. Lalu PT SNK yang dinyatakan sebagai pemenang tender. Penawaran PT SNK sebesar Rp 2.952.896.000. sedangkan HPS proyek gapura tersebut Rp 3 Milyar, artinya selisih HPS dengan penawaran PT SNK pemenang lelang, hanya selisih Rp 47.104.000.

Ini mencerminkan adanya praktek persekongkolan dan rekayasa pada saat lelang. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS, bahkan diindikasikan ada kesamaan dokumen teknis (metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan atau sfesifikasi barang). Artinya ini juga mencerminkan penawaran dibuat oleh satu group atau komplotan usaha yang mengunakan tenaga orang yang sama.

Bukan hanya itu, anggaran proyek gapura tersebut, diduga kuat telah terjadi praktek mark-up anggaran, hal tersebut nampak jelas, pada hasil pengerjaan dilapangan tidak sebanding dengan anggaran APBD Muaraemin, yang dikuras untuk proyek tersebut. Anggaran sebesar Rp 3 milyar, namun diperkirakan pekerjaan (bangunan) dilapangan hanya senilai kisaran Rp 900 juta.

Lsm Aliansi rakyat anti korupsi, menduga ada persekongkolan antara kontraktor dan dinas, sebelum dilelang HPS proyek tersebut, diduga telah bocor ke kontraktor, dan sudah membahas uang Fee proyek.

Dari pantauan Lsm Arak, kondisi bangunan saat ini sudah retak-retak, terjadi kerusakan dimana-mana, bahkan bangunan tersebut terancam ambruk, karena pembangunan gapura ini tidak mempertimbangkan struktur tanah yang labil dan berada di atas rawa-rawa anak sungai Enim.

“Yang lebih parah lagi, lokasi bangunan tidak strategis, posisinya terletak tepat pada jalan tikungan, jadi kalau melintas masuk Kota dari arah Ujanmas, gapura ini tidak terlihat. Dan bisa menimbulkan rawanya terjadi kecelakaan. Jadi ini pembangunan yang ngawur. Anggaran diduga dimark-up, pelaksanaan pembangunan juga ngawur, kualitas bangunanpun sangat buruk.” Ucap Safri.

Masih menurut Safri, sangat sulit diterima akal sehat, jika bangunan tersebut menghabiskan anggaran Rp 2.952.896.000.  “Oleh sebab itu kami berharap, aparat penegak hukum, menyeret Kuasa penguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK),  Direktur PT. Saung naga Kikim, dan konsultan pengawas, ke ranah hukum. Ini proyek yang betul-betul tidak masuk akal, karena tidak mungkin untuk membangun proyek gapura tersebut menghabiskan angaran hampir Rp 3 milyar. Memang selama ini control masyarakat terhadap pengunaan APBD Muara enim, tergolong kurang. Hal ini yang menyuburkan praktek korupsi  di Kabupaten Muara enim.” Tegas Safri.

Kepala PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Muara enim, Ramlan Suryadi, saat hendak dimintai kofermasi, belum bisa ditemui. “Pak Ramlan, masih ada rapat.” Ujar Salah seorang stafnya. (bd/yans)

Check Also

Hamili Janda, Perangkat Desa Di Ponorogo Didemo Warganya

PONOROGO, NusantaraPosOnline.Com-Ratusan wargadi Desa Purwosari Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!