KEDIRI, NusantaraPosOnline.Com-Proyek pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Kabupaten Kediri, yang berlokasi di area persawahan Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu yang mulai dibangun 2020 lalu, sudah 3 tahun berjalan, mangkrak.
Proyek GOR mangkrak ini, ditangani Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) Kabupaten Kediri, telah menelan dana APBD Kabupaten 2019 – 2020 sebesar Rp 17.616.446.285 (Rp 17,616 miliar).
Tapi sayangnya, pembangunan GOR yang dimulai tahun 2020, meki sudah menguras duit pajak (APBD) sebesar Rp 17,616 miliar secara membabi buta, yang diperas dari hasil keringat rakyat, dengan susah payah. Tapi, hasil pembangunan dilapangan hanya berupa Pengurugan Pemadatan Lahan, dan hanya bangunan berupa pondasi keliling dan pondasi rencana bangunan di dalamnya.
Kini di area bangunan itu, dipenuhi tumbuhan rumput-rumput liar cukup tinggi. Bahkan besi-besi beton yang menancap di atas pondasi nampak mulai berkarat, bahka besi beton tersebut sudah mengalami korosi. Sementara, tumpukan beton warna putih yang berserakan juga sudah nampak mulai pudar. Hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan GOR akan dilanjutkan, oleh Pemkab Kediri.
Pembangunan GOR diatas lahan seluas sekitar 4 hektar tersebut, awalnya direncanakan untuk mendukung pengembangan kawasan central business district (CBD) tugu Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, dan untuk mendukung kawasan wisata di sekitar kawasan SLG.
Koordinator Lsm ARAK (Aliansi rayat anti korupsi) Jawa timur, Safri Nawawi mengatakan, pembagunan GOR itu, digagas dan mulai dibangun di zaman Bupati Hariyanti Sutrisno. Hariyanti ini adalah istri pertama mantan Bupati Kediri pendahulunya Sutrisno.
“Pembagunan GOR Kabupaten Kediri, digagas zaman Hariyanti Sutrisno Bupati Kediri periode 2010-2015 dan 2016-2021. Yang menangani proyek adalah Dinas Perkim.” Ujarnya. Selasa (28/2/2023).
Ia menjelaskan, proyek GOR ini berawal tahun 2017 lalu, Pemkab Kediri melakukan lelang / tender proyek Penyusunan AMDAL GOR dengan anggaran Rp 250 Juta.
“Berdasarkan penelusuran kami (Lsm Arak) pada LPSE Pemkab Kediri, lelang paket proyek Penyusunan AMDAL GOR tahun 2017 ini, dilakukan sebanyak 3 kali. Namun, 3 lelang gagal (Gagal lelang) semua, karena dari 3 kali lelang, dalam LPSE tidak diumumkan nama perusahaan pemenang lelang.” Ujarnya.
Selanjutnya, tahun 2019 Pemka Kediri menggelontorkan APBD tahun 2019 seberas Rp 402 juta, untuk biaya perencanaan teknis pembangunan GOR. Tender dimenangkan CV. Konsodei, dari Kota Surabaya. Sambung Safri.
“Tahun 2020 Pemka Kediri kembali menggelontorkan anggaran APBD tahun 2020 sebesar Rp 17.214.446.285. Angaran sebesar ini, dipecah menjadi tiga paket proyek, yakni : Paket pertama, Pembangunan GOR Tahap 1, tender dimenangkan PT. Adik Abang Qonita Pratama, Kontrakto dari Aceh, dengan nilai kontrak Rp 10.684.038.285. Hasil pekerjaan dilapangan hanya berupa pondasi bangunan atau konstruksi tahap I, dan kedu : Paket pengurugan dan Pemadatan Lahan GOR, pemenang tender PT. Tata Karunia Abadi dari Kota Blitar, dengan nilai kontrak Rp 6.359.501.000.” Beber Safri.
Kemudian paket ketiga : Pengawasan pembangunan GOR tahap I, tender dimenangkan CV. Apik Karya dari Kabupaten Kediri, dengan nilai kontrak Rp 170.907.000.
“Jadi proyek GOR Pemkab Kediri ini, sudah menghabiskan anggaran APBD 2019 – 2020 sebesar Rp 17,616 miliar lebih. Namun kenyataan dilapangan, bangunan yang terbangun hanya berupa pondasi dan pengurugan lahan. Dan sejak 2020 sampai sekarang bangunan mangkrak.” Terangnya.
Safri menegaskan, bahwa pihaknya sangat menyangkan atas kondisi ini. “Kami sangat menyangkan atas mangkraknya proyek ini.
“Puluhan miliar, duit pajak yang dibayarkan oleh rakyat digunakan Pemkab Kediri, untuk membiayai proyek yang tak jelas. Hal ini dilakukan Pemkab Kediri di saat rakyat sedang panik dan ketakutan, akibat masa pandemi Covid-19 melanda tanah air. Kami sangat menyangkan hal ini.” Tegasnya.
Ia menambahkan, proyek pembangunan GOR ini terkesan dipaksakan. “Masak rakyatnya sedang dilanda kesulitan ekonomi, panik dan ketakutan dimasa Pandemi Covid-19. Pemkab Kediri malah sibuk gunakan duit pajak dari rakyat untuk bangun GOR yang sekarang mangkrak.” Ucapnya.
Kami curiga ada oknum-oknum pejabat Pemkab Kediri, berniat niat tidak baik dibalik proyek ini. Oleh karena itu, kami berharap BPK turun tangan melakukan pemeriksaan investigatif, terkait proyek GOR Pemkab Kediri yang mangkrak ini. Pungkasnya.
Terkait hal ini, kepala Dinas Perkim Kabupaten Kediri, saat hendak dimintai konfirmasi sedang tidak ditempat, menurut beberapa staf sang Kepala Dinas sedang tidak ada ditempat, karena sedang rapat.
Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas terkait, tetang rencana kelanjutan proyek GOR tersebut. (Why)
