Uang Haram Mengalir Kekakanwil, Kas, Dan Lingkungan ?
MOJOKERTO, (Nusantaraposonline.com)-Kinerja kantor Kementrian agama Kabupaten Mojokerto, yang berkantor di JL RA Basuni, No : 8 A, mulai disorot berbagai kalangan, pasalnya lembaga berlebel agama tersebut diduga melakukan praktek Pungutan liar (Pungli) terhadap guru-guru penerima tunjangan profesi guru (TPG) dilingkungan kantor tersebut.
Tidak tanggung-tanggung uang haram yang dikumpulkan di Kantor Kemenag Kab Mojokerto, bisa mencapai kisaran Rp 2 milyar, pertahun. Yang lebih gila lagi uang haram tersebut diduga mengalir ke kepala kantor wilayah (Kanwil) Kemenag Jatim.
Menurut Jaharul Fuat, salah seorang pegawai pensiunan kantor Kemenag Kab Mojokerto, saya mengetahui sendiri adanya praktek Pungli yang terjadi dilingkungan, kantor tersebut. Bahkan saya mengumpulkan bukti-bukti amplop yang bertuliskan jumlah setoran dari sekolah-sekolah madrasah, yang ada dilingkungan Kemenag Kab Mojokerto. Kata Fuat.
Ia juga menjelaskan, yang menjadi korban pungli tersebut adalah guru-guru penerima TPG yang ada dilingkungan Kantor Kemenag. Masing-masing guru penerima TPG dipungut Rp 50 ribu, setiap 1 kali cair. Uang TPG tersebut cair 3 bulan 1 kali, atau satu tahun 4 kali cair. Pungutan tersebut berjalan sejak tahun 2009, Setiap tahun hasil pungutan nilainya milyaran.” terang Fuat.
Modus pungutan liar tersebut adalah setelah TPG cair, masing-masing sekolah menarik pungutan dari guru penerima TPG. Kemudian pihak sekolah menyetorkan langsung ke Kasi Mapenda, waktu itu kasi Mapenda, dijabat H Drs Sahid. (Sekarang Sahid menjabat Plt Kemenag) Setelah pungli terkumpul di Mapenda, uang tersebut dibagi-bagi. Pembangiannya ada tiga, yaitu : Untuk Kas, untuk Kepala Kakanwil Kemenag Propinsi Jatim, dan untuk lingkungan. “Untuk lingkungan yaitu, Kasi-Kasi yang ada di Kantor Kemenag, untuk kepala kantor, bendahara kemenag, dan staf-staf Mapenda. Saya inikan senior di Mapenda, jadi tahu uang tersebut mengalir kemana.” Kata Jaharul Fuat.
Setelah pungli tersebut jalan sekitar 2 tahun, modus pungutanya dirubah. Yaitu uang pungli dikumpulkan di sekolah masing-masing, kemudian disetorkan ke Kelompok kerja madrasah(KKM) yang ada dikecamatan. Uang terkumpul di KKM, baru KKM menyetorkan Kasi Mapenda. Pungli ini sudah berlangsung lama, sejak P Sahid, jadi Kasi Mapenda. Saya tahu sendiri karena saya ini dulu stafnya Sahid.” Terang Fuat.
Sementara itu, menurut kordinator Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Arak) Jawa timur, Safri nawawi, SH, dari penelusuran kami di kabupaten Mojokerto ini terdapat sekitar 600 san yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Belum lagi ditambah sekolah madrasah negeri. Jumlah pungli yang terkumpul setiap 3 bulan bisa mencapai ratusan juta. kalau dikalikan 1 tahun maka bisa milyaran uang pungli yang terkumpul. “Kami berharap aparat penegak hukum, segera menindak lanjuti kasus ini. Segera menangkap para pelaku-pelaku Pungli dikantor tersebut.
Supaya ini tidak menjadi budaya yang turun temurun di kantor Kemenag, mata rantai ini harus diputus. Para-pelaku harus diproses hukum. Kami mendengar kabar kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan oleh salah satu Lsm yang ada di Mojokerto. “Kalau benar kasus itu sudah dilaporkan, kami akan mendorong proses hukum agar jalan, dan kami akan ikut mengawal proses hukum tersebut. Dan kalau memang belum dilaporkan kami yang akan melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum.” Tegas Safri.
Bukan hanya itu, kami juga sudah melaporkan masalah ini ke Kanwil Kemenag, propinsi Jatim, bahkan pada tanggal 27 September 2016, kami mengelar aksi demontrasi di kantor Kanwil. Tapi waktu itu belum ada tanggapan, karena Kepala kantor wilayah Kemenag, Jawa timur sedang menjalankan ibadah haji.
Terkait masalah ini, Plt Kepala kantor Kemenag, Kab Mojokerto, H Drs, Sahid, saat dimintai konfermasi dikantornya. Senin (24/10/2016), ia tidak ada ditempat, menurut beberapa staf, “Pak Sahid, sedang ikut rapat persiapan, berkaitan dengan kedatangan Presiden RI Ir Joko widodo, di Pacet pada hari Rabu (26/10/2016).” Ujar salah seorang stafnya. Bersambung. (rin)
