godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Februari 16 2020
Home / Investigasi / Sertifikat Gratis Dari Jokowi, Warga Desa Karangpakis Mengaku Dipungut Rp 500 Ribu – Rp 800 Ribu
Warga dan pendukung Kades Karangpakis, Sutomo. Yang dikerahkan Sutomo, kekantor desa setempat, untuk membantah adanya dugaan pungli program PTSL (sertifikat gratis) didesa tersebut. Tak hanya membantah dugaan pungli, massa yang dikerahkan juga digerakkan untuk menghalang-halangi dan mengitimidasi awak media. Sabtu (8/2/2020) Siang.

Sertifikat Gratis Dari Jokowi, Warga Desa Karangpakis Mengaku Dipungut Rp 500 Ribu – Rp 800 Ribu

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Praktek pungutan liar (Pungli) pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang dikenal oleh masyarakat program sertifikat tanah gratis, yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, diduga terjadi di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa timur.

Warga pemohon sertifikat PTSL di desa tersebut, mengaku dimintai uang  besarnya bervariasi mulai dari Rp 500 ribu  hingga Rp 800 ribu / bidang tanah.

Seorang warga berinisial WR, 38 tahun, mengaku dimintai uang Rp 800 ribu oleh kepala dusun Grobogan.

“Sekitar Januari 2020, saya mengurus sertifikat untuk satu bidang tanah, saya dikenakan biaya Rp 800 ribu. Uang tersebut saya serahkan kepada Kepala Petinggi (Kepala Dusun) Grobogan Pak Sutio. Seingat saya uang Rp 800 ribu tersebut katanya untuk biaya ukur Rp 300 ribu, dan Rp 500 ribu untuk desa.” Kata WR.

PEMDES KARANGPAKIS : Perangkat Desa Karangpakis (Baju merah) mengebrak-gebrak meja, mengintimidasi wartawan. Perangkat desa ini meminta wartawan memanggil warga Karangpakis yang merasa dipungli. Untuk dihadirkan kekantor desa. Sabtu (8/2/2020) Siang

Menurut FR, 45 tahun warga setempat, ia mengaku mengajukan sertifikat PTSL dan dikenakan biaya Rp 500 ribu. “Saya dikenakan biaya Rp 500 ribu, uanya saya serahkan kepada Petinggi (Kepala dusun) Grobogan. Katanya membayar Rp 500 ribu itu sudah lengkap, cuman saya kurang paham lengkap bagaimana.” Kata FR.

Diungkapkan pula oleh ES, 30 tahun, mengatakan kami mengurus tanah keluarga, dan dikenai pungutan Rp 2,5 juta.

“Kami mengurus untuk lima sertifikat lima bidang tanah. Oleh petinggi Pumpungan, kami diminta membayar Rp 2,5 juta. Uang tersebut diserahkan kepada Petinggi Pumpungan. Pada bulan Desember 2019 lalu.” Ucap ES.

Praktek yang sama terjadi dialami keluarga GS, 50 tahun, ia mengaku dipungut biaya Rp 500 ribu, oleh Petinggi Pumpungan. “Kami mengurus tanah keluarga istri saya, untuk satu bidang tanah, kami diminta membayar Rp 500 ribu, oleh Petinggi Pumpungan, bernama Dita. Uangnya sudah kami bayar, yang menerima Pak Petinggi Dita.” Ucap GS.

Sekertaris Desa Karangpakis, Galuh, mengatakan warga yang mendaftar PTSL suudah mencapai sekitar 1.100 pemohon. “Jumlah warga yang mendaftar PTSL jumlahnya sekitar 1.100 pemohon. Tapi kalau masalah adanya pungutan Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu, persertifikat itu tidak benar.” Kata Galuh.

Terkait hal tersebut Kades Karangpakis, Sutomo (Sutomo mulai menjabat Kades Karangpakis tanggal 5 Desember 2019), ia membantah tudingan adanya praktek Pungli tersebut. “Tudingan adanya pungli tersebut tidak benar. Bahkan sampai hari ini Pemerintah desa Karangpakis belum membuka pendaftaran PTSL. Dan saya tidak pernah menyuruh perangkat desa menarik biaya PTSL dari warga.” Kata Sutomo, Sabtu (8/2/2020).

Sutomo menegaskan, bagaimana bisa bicara Pungli, padahal sampai hari ini Pemerintah desa Karangpakis, belum membuka pendaftaran PTSL.

Tak hanya membantah, Sutomo, juga mengumpulkan pendukung-pendukungnya untuk marah-marah kepada awak media, yang intinya mereka menyebut tidak ada Pungli PTSL di Desa Karangpakis.

Sempat terjadi ketegangan antara NusantaraPos dengan Sutomo, dengan pendukung-pendukungnya yang tersulut emosi. Untuk melerai ketegangan tersebut bahkan dari Camat Kabuh, dan pihak Polsek Kabuh ikut turun tangan, agar masalah itu diselesaikan dengan kepala dingin.

Sementara itu menurut Koordinator Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Arak), Safri Nawawi, mengatakan kami berharap warga desa Karang Pakis yang merasa menjadi korban Pungli, mau melapor. “Warga yang merasa jadi korban Pungli, tidak usah takut untuk melaporkan. Karena aturan PTSL sudah cukup jelas. Bahwa biaya pengurusan sertifikat PTSL dipulau Jawa  hanya Rp 150 ribu. Lebih dari Rp 150 itu adalah Pungutan liar. Hal ini juga sudah ditegaskan langsung oleh Presiden Joko Widodo.” Ucap Safri.  

Safri menegaskan, aturan pungutan program PTSL sudah jelas, ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang meliputi Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis.

SKB 3 menteri telah menentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL. Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000, Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya uang Rp 150 ribu, untuk pembiayaan pengandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan.

“Jadi kalau ada pungutan adminitrasi pra sertifikat PTSL, berdalih biaya bukti waris, biaya segel, biaya ukur, dll. Kalau sudah melebihi Rp 150 ribu, itu tidak ada dasar hukum. Itu pungli. Intinya pungutan PTSL yang melebihi Rp 150 ribu = Pungli” kata Safri. Minggu, (9/2/2020).

Terkait adanya pengakuan warga Desa Karangpakis, yang mengaku dipungut biaya PTSL yang mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu. Agar masalah tersebut terang benerang, Kami perlu laporkan kepada aparat penegak hukum. Agar pelaksanaan PTSL lebih baik lagi, dan warga tidak menjadi lahan Pungli, yang berdalih biaya tetek bengek.” Tegas Safri.

Proses hukum pidana tidak dapat dihentikan begitu saja, apabila sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP hingga hakim memutus di pengadilan. Meskipun Pemerintah desa Karangpakis, beralasan tidak ada pungli.

“Alasan Pemdes Karangpakis, yang membantah tidak ada Pungli, hingga mengerahkan massa. Tidak menjadikan kami untuk tidak melaporkan masalah ini ke Penegak hukum. Karena fakta yang kami temukan dilapangan ada warga yang mengaku dipungut Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu.” Ujar Safri

Jadi tetap akan kami laporkan kepenegak hukum, untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan tindak pidana. “Perlu kami tegaskan pemohon PTSL didesa Karangpakis tidak usah resah, karena meski kasus ini kami laporkan kepada Penegak hukum, tidak akan membatalkan program PTSL di Desa Karangpakis. Disamping itu kami juga sangat mendukung program PTSL, tapi kalau ada oknum Pemdes, yang melakukan Pungli, harus diusut. Masyarakat, Lsm, Pemkab, penegak hukum, harus kerjasama mengawasi agar tak terjadi Pungli. Karena program PTSL yang biayanya sangat murah hanya Rp 150 ribu, sangat membantu masyarakat.” Imbuhnya.

Sementara itu, mantan Kades Karangpakis, Waridi, saat dikonfmasi melalui sambungan telpon seluler, ia mengaku tidak tahu menahu tentang Pungutan tersebut. Karena tiga bulan sebelum pelaksanaan Pilkades Karangpakis, pada tanggal 4 Nopember 2019 lalu. Ia sudah Cuti dari jabatan Kades Karangpakis.

“Tanggal 4 November 2019 ada Pilkades didesa Karangpakis. Saya ikut mencalonkan lagi. Untuk mencalonkan diri tiga bulan sebelum pelaksanaan Pilkades, saya sudah cuti. Setelah pelaksanaan Pilkades saya cuma masuk kantor desa hanya10 hari. Setelah itu saya tidak lagi menjabat Kades Karangpakis. Oleh karena itulah saya tidak tahu terkait dugaan Pungli tersebut.” Kat Waridi, melaui sambungan telpon seluler. (Rin/Why)

Check Also

Mewakili Jombang, Uang Saku Atlit Futsal Hanya Rp 60 Ribu / Hari, Makan Seadanya, & Kostum Bekas

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Miris nasip tim atau atlit pemain Futsal Jombang, yang mewakili Kabupaten Jombang, untuk bertanding …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *