godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , September 25 2021
Home / Hukrim / Suap HGU, KPK Limpahkan Berkas Dua Pejabat BPN Ke Pengadilan Tipikor Surabaya

Suap HGU, KPK Limpahkan Berkas Dua Pejabat BPN Ke Pengadilan Tipikor Surabaya

NusantaraPosOnline.Com-SURABAYA-Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melimpahkan berkas perkara kedua tesangka yaitu pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siswidodo dan Gusmin Tuarita ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Kasus yang membelit kedua pejabat BPN ini adalah kasus dugaan gratifikasi atas permohonan hak guna usaha (HGU) dengan nilai suap mencapai Rp 27 miliar.

Menurut Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, berkas dakwaan kedua pejabat BPN itu telah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK, Roni Yusuf ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dengan demikian penahanan terdakwa kini menjadi kewenangan pengadilan tipikor Surabaya.

“Saat ini keduanya tidak lagi di tahan di rutan KPK. Untuk terdakwa Siswidodo di tahan di Rutan Polda Jawa Timur, dan terdakwa Gusmin Tuarita di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (3/8/2021).

Saat ini, kata Ali, Jaksa KPK menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. 

Para Terdakwa masing-masing didakwa dengan dakwaan, Kesatu – Pertama : Pasal 12 B Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Atau Kesatu – Kedua : Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan Pasal 3 UU TPPU.

Dalam kasus ini, Gusmin dan Siswidodo diduga melakukan penerimaan gratifikasi dari para pemohon hak guna usaha (HGU). Gusmin dan Siswidodo keduanya pernah menjadi satu tim ketika Gusmin menjabat sebagai Kakanwil BPN Kalbar.

Gusmin membentuk panitai pemeriksa tanah dengan anggota salah satunya Siswidodo tugas mereka adalah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian Hak Guna Usaha kepada kantor pusat BPN untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN.

Pada kurun waktu 2013 hingga 2018, Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah. Termasuk pemohon Hak Guna Usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah maupun melalui Siswidodo bertempat di kantor BPN maupun di rumah dinas, serta melalui transfer rekening bank.

Atas uang yang diterimanya, Gusmin setorkan ke beberapa rekening bank atas nama pribadi miliknya dan anggota keluarga dengan nilai mencapai Rp 27 miliar.

Untuk jumlah setoran uang tunai melalui Siswidodo atas perintah Gusmin sekitar sejumlah Rp1, 6 miliar. Selain itu Siswidodo diduga juga telah menerima bagian tersendiri dalam bentuk uang tunai dari para pemohon hak atas tanah yang di kumpulkan melalui salah satu stafnya.

Kumpulan uang tersebut digunakan sebagai uang operasional tidak resmi pada Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, sebagai tambahan honor Panitia B.

Sisa dari penggunaan uang operasional tidak resmi tersebut kemudian dibagi berdasarkan persentase ke beberapa pihak terkait di BPN Provinsi Kalimantan Barat. Adapun penerimaan oleh Siswidodo berjumlah sekitar Rp 23 miliar. (Ags)

Check Also

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka, Kali Ini Kasus Korupsi Masjid Raya Sriwijaya

PALEMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin yang saat ini menjabat sebagai anggota Fraksi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!