JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Kebijakan pemerintah Jokowi terkaitinfrastruktur jalan tol yang dijual ke pihak swasta. Mendapat sorotan miring dari kalangan masyarakat.
“Rezim Joko Widodo hanya akan jadi “mandor” dan “tukang gebuk” karena membangun infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, akan tetapi dijual kembali kepada pihak swasta.” Begitu kata Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi infrastruktur jalan tol yang dijual rezim Jokowi ke pihak swasta. Minggu (10/10/2021).
Satyo menegaskan, akses publik atau pelayanan publik bisa dikuasai swasta asing atau lokal itu pertanda sebuah negara sudah dikuasai oleh kelompok neoliberal. “Negara yang sudah dikuasai oleh kelompok neoliberal juga ditandai dengan banyaknya UU yang sudah diubah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan swasta dapat menguasai urusan hajat hidup orang banyak. Seperti jalan tol dan sumber daya alam lainnya.” Tegasnya.
Menurut Setyo, pada saatnya nanti, yang terhadi adalah rakyat miskin semakin meningkat dan orang kaya semakin super kaya karena memiliki power dan sanggup mempengaruhi kebijakan sebuah negara atau pemerintah.
“Kolaborasi itulah yang dinamakan oligarki. Meraka lah kaum neoliberal, penguasaan jalan tol oleh swasta dengan alasan aksi korporasi ataupun dengan alasan perusahaan BUMN terjerat utang karena memang mereka diskenariokan seperti itu,” Ungkapnya.
Seharusnya pemerintah tidak terlibat dalam bisnis jalan tol, Sambung Setyo, Karena pada akhirnya, pemerintah hanya akan berhadapan dengan rakyat ketika pembebasan lahan dan penentuan harga tol pass. Sedangkan pihak swasta hanya menunggu diujung menikmati manisnya tarif tol yang dapat naik setiap tiga bulan dengan alasan inflasi dan maintenance.
“Disaat semakin banya akses publik dikenakan tarif pada akhirnya hanya akan menciptakan cost driver dalam biaya logistik dan membebani masyarakat sebagai end user. Sehingga pada akhirnya pemerintah hanya akan jadi ‘mandor’ dan ‘tukang gebug’ ketika swasta banyak menguasai sektor yang berhubungan dengan urusan hajat hidup orang banyak, dan swasta yang akan menikmati manisnya pembangunan tol yang dijual.” Tukasnya. (Bd)
