godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Juni 20 2021
Home / Hukrim / UU Omnibus Law Hapus Komisi Penilai Amdal, Walhi Sebut Ini Berdampak Buruk
Ilustrasi salahsatu tumpukan limbah pabrik, yang mengancam kerusakan lingkungan

UU Omnibus Law Hapus Komisi Penilai Amdal, Walhi Sebut Ini Berdampak Buruk

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-DPR sudah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), salah satu poin UU Ciptakaraya yaitu menghapuskan Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), penghapusan komisi ini akan setidaknya akan melahirkan dampak baruk. Salah satunya yaitu berpotensi menjauhkan akses informasi, baik bagi masyarakat lokal maupun pelaku usaha di daerah.

“Terutama di lokasi yang sulit terjangkau atau tidak ramah akses teknologi dalam menyusun amdal,” kata Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, (8/10/2020).

Sebelumnya, Komisi Penilai Amdal ini diatur dalam Pasal 29 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Komisi ini dibentuk oleh kepala daerah setempat.

Enam unsur ada di dalamnya yaitu dua dari pemerintah, dua dari tim pakar, dan satu wakil masyarakat yang berpotensi terdampak, dan organisasi lingkungan hidup.

Pasal 29 ini yang dihapus oleh Omnibus Law. Sebagai gantinya, ada tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Hanya ada tiga unsur yaitu pemerintah pusat, daerah, dan ahli bersertifikat.

Dalam konferensi pers untuk menjelaskan Omnibus Law, pemerintah melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar mengatakan perubahan ini untuk mengalihkan beban kerja Komisi Penilai Amdal yang overload.

Menurut Siti, dalam satu tahun, dokumen amdal yang harus dianalisis bisa mencapai sekitar 1.500. Ini yang disebut Siti overload dan membuat proses penyusunannya lama. “Oleh karena itu kami melakukan adjustment,” kata dia.

Namun, komposisi tim uji kelayakan ini ditentang keras oleh Walhi karena tidak melibatkan unsur masyarakat, yang sebelumnya ada di Komisi Penilai Amdal. Kondisi ini, kata dia, akan menghilangkan ruang untuk menjalankan partisipasi yang hakiki. “Berpeluang membuka paritisipasi semu yang manipulatif,” kata dia.

Tak Hanya itu, Nur Hidayati juga mengatakan proyek yang berdampak pada lingkungan hidup justru terjadi di daerah. Sehingga, beban kerja pemerintah pusat akan jauh melampaui kemampuan mereka sendiri. “Dan laju kerusakan lingkungan hidup,” kata dia. (bd)

Check Also

Diduga Tipu Pelanggan, Pedagang Di Jombang Ditangkap Polisi

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Seorang ibu rumah tangga pedagang toko peracangan, Sela putri rahayu (26) warga Dusun Caruban …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!