Masyarakat ada yang menilai aksi tersebut, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan sindiran nyata yang sah dari rakyat jelata kepada para pejabat yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi.
PATI, NusantaraPosOnline.Com-Jagat media sosial dihebohkan oleh aksi seorang warga yang bertindak sangat berani di dalam ruang rapat paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Jawa tengah. Warga bernama Muhammad Burhanuddin tersebut terekam kamera dengan santai menduduki kursi pimpinan sidang dengan posisi kaki diangkat dan selonjoran di atas meja utama.
Peristiwa tersebut terjadi di tengah aksi unjuk rasa berskala besar yang digelar oleh massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPRD Pati Jalan Dr. Wahidin Nomor 2A, Kaborongan, Pati Lor, Kabupaten Pati, pada Kamis, 13 Agustus 2026 lalu.
Unjuk rasa yang bertajuk “Reuni Akbar AMPB” awalnya berlangsung di depan gerbang luar gedung sejak siang hari. Massa yang menyuarakan desakan agar DPRD Kabupaten Pati secara resmi menandatangani surat dukungan terhadap percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor serta reformasi pajak daerah.
Namun karena merasa tidak puas dengan respons para wakil rakyat yang lambat, situasi mulai memanas menjelang petang. Ratusan pengunjuk rasa akhirnya merangsek masuk ke dalam kompleks gedung legislatif dan berhasil menguasai Ruang Rapat Paripurna. Di saat suasana ruang sidang dipenuhi oleh massa pendemo itulah, Muhammad Burhanuddin berjalan menuju meja pimpinan.
Tanpa ragu, ia langsung menduduki kursi pimpinan DPRD Pati. Sambil mengangkat kedua kakinya ke atas meja, ia berteriak ke arah kamera, “Omahku dewe iki, aku melu bayar nggawe iki lho ! (Rumah saya sendiri ini, saya ikut membayar untuk membuat ini lho!).” ucap Muhammad Burhanuddin, sembari mengetok-ngetokan palu sidang kemeja.
Ini gedung fasilitas negara yang dibangun menggunakan uang pajak rakyat yang dipungut dari keringat rakyat, ucapnya.
Aksi nekat pria bernama Muhammad Burhanuddin pun, langsung viral dan mengundang reaksi dari masyarakat luas. Netizen di media sosial terbelah menjadi dua kubu.
Ada kubu yang menilai tindakan Burhanuddin tersebut sebagai bentuk ekspresi kekecewaan dan sindiran nyata yang sah dari rakyat jelata kepada para pejabat yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi.
Ada juga kubu Kedua, yang mengecam keras tindakan Burhanuddin karena dianggap tidak bermoral, tidak sopan, serta mencoreng nilai-nilai etika di dalam lembaga terhormat perwakilan rakyat.
Hingga Kamis malam, massa AMPB dilaporkan sempat bertahan di dalam area ruang paripurna dan menahan sejumlah anggota dewan untuk terus melayani audiensi langsung guna menyepakati tuntutan yang mereka bawa.
Sementara itu pihak keamanan dari kepolisian setempat terus berjaga ketat di sekitar lokasi demi mencegah terjadinya kerusakan fasilitas negara yang lebih parah.
Menanggapi aksi viral salah satu anggotanya, Koordinator Lapangan AMPB, Teguh Istiyanto, memberikan pembelaan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bermaksud merusak, melainkan sebuah bentuk sindiran dan puncak kekecewaan rakyat terhadap kinerja anggota dewan.
Tanggapan Koordinator Lapangan AMPB
“Apa yang dilakukan kawan kami adalah ekspresi spontan dari rasa frustrasi rakyat. Gedung dewan ini dibangun pakai uang pajak masyarakat, tapi saat rakyat datang membawa aspirasi penting seperti RUU Perampasan Aset, para anggota dewan justru terkesan lambat dan mengabaikan. Jika mereka tidak bisa lagi mewakili rakyat dengan baik, jangan salahkan kalau kursi-kursi di sana akhirnya diduduki langsung oleh pemilik aslinya, yaitu rakyat,” tegas Teguh.
Tanggapan DPRD Kabupaten Pati
Di sisi lain, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pati menyayangkan tindakan tersebut. Pihak dewan menilai aspirasi bisa disampaikan dengan cara yang lebih beretika. Ketua DPRD Pati, H. Ali Badrudin, menyatakan bahwa tindakan mengangkat kaki di atas meja sidang mencederai marwah lembaga terhormat.
“Kami selalu terbuka untuk berdialog dan menerima audiensi dari seluruh elemen masyarakat. Namun, kami sangat menyayangkan adanya tindakan yang tidak sopan di dalam ruang rapat paripurna, seperti duduk di kursi pimpinan sambil mengangkat kaki ke atas meja. Ruangan ini adalah tempat sakral untuk merumuskan kebijakan demi kepentingan seluruh warga Pati, sehingga nilai etika dan kesopanan harus tetap dijaga, sekritis apa pun tuntutan yang dibawa,” ujar perwakilan DPRD Pati. ***
Pewarta : ENI DEWY
