JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan tidak perlu pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antiko rupsi yang rencananya diluncurkan oleh Kepolisian pada Desember 2017 mendatang. Paslnya, selama ini sudah ada enam institusi yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurut JK, Enam institusi tersebut sudah cukup. Apabila ditambah satu lagi, yakni Densus Antikorupsi, dikhawatirkan menghambat agenda pembangunan pemerintah karena pejabat takut membuat kebijakan.
“Pemerintah itu, birokrasi itu sudah diawasi 6 institusi, ada inspektorat, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kepolisian juga mengawasi, Kejaksaan juga memeriksa, KPK juga. Jangan terlalu berlebihan, karena dikhawatirkan, pemerintah kerjanya hanya membuat laporan saja,” Ucap JK, di Jakarta, Rabu (18/10).
Disisi lain JK menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas. Namun, tidak juga dengan memperbanyak insitusi pengawasan. Sebab, terlalu banyak institusi akan membuat ruang gerak berkurang yang bisa mengakibatkan pembangunan tidak berjalan.
Sebelumnya, JK telah mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi sebaiknya fokus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sebagaimana telah berjalan selama ini.
“Itu (pemberantasan korupsi) difokuskan dululah si KPK itu, dan KPK dibantu, dan sambil bekerja secara baik. Polisi juga, banyak juga masalah korupsi itu ditangani polisi,” katanya.
Selain itu, JK mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi juga dikhawatirkan menakuti pejabat dalam membuat kebijakan, sehingga berdampak pada program pemerintah yang tidak berjalan dengan maksimal. Padahal, pemerintah tengah mengejar pembangunan di segala bidang.
“Ini kan memang korupsi jadi hal (penting). Namun juga kita juga harus hati-hati juga, jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan. Itu juga penting karena salah satu yang melambatkan semua proses itu disamping birokrasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan. Nanti kalau semua bisa tangkapin, di mana saja bisa habis juga itu pejabat,” ujarnya.
