godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Oktober 30 2020
Home / Nasional / Anak Soeharto Dicekal Belum Bayar Utang Ke Negara, Bambang Trihatmojo Gugat Menkueu
Bambang Trihatmojo putra Soeharto mantan penguasa Orde baru

Anak Soeharto Dicekal Belum Bayar Utang Ke Negara, Bambang Trihatmojo Gugat Menkueu

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Bambang Trihatmojo putra Soeharto mantan penguasa Orde baru (ORBA) ternyata tak bisa bepergian keluar negeri karena dicekal.

Pencekalan ini merupakan permintaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penyebabnya, Bambang belum membayar utang ke negara. Informasi pencekalan ini terkonfirmasi setelah Bambang menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dalam situs resmi PTUN Jakarta disebutkan, Bambang mengajukan gugatan Selasa (15/9). Yang dipersoalkan dalam gugatan tesebut adalah Keputusan Menteri Keuangan No.108 / KM.6 / 2020 Tanggal 27 Mei 2020 tetang : Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara”. 
 
Dalam gugatan Bambang meminta PTUN membatalkan atau menyatakan Keputusan Menkeu itu tidak sah. Dia juga meminta PTUN mewajibkan Sri Mulyani sebagai tergugat untuk mencabut keputusan tersebut.  
 
Gugatan ini teregister dengan nomor 179/G/2020/PTUN.JKT. Dalam mengajukan gugatannya, Bambang didampingi kuasa hukum bernama Prisma Wardhana Sasmita. Namun, hingga kini, baik Bambang maupun pengacaranya, belum memberi pernyatan resmi soal gugatan tersebut.
 
Terkait gugatan tesebut, Staf Khusus Menkeu, Yustinus Prastowo, menyebut, pencekalan terhadap Bambang sudah dilakukan sejak 11 Desember 2019. Setelah enam bulan, yakni pada 27 Mei 2020, pencekalan diperpanjang untuk enam bulan berikutnya.
 
Pencekalan dilakukan karena ada piutang negara yang belum dibayar atau dilunasi Bambang. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kemenkeu mendapat limpahan piutang negara yang harus ditagih dari Sekretariat Negara (Setneg). 
 
Terkait besarnya utang Bambang, Yustinus masih enggan mengungkapkan. “Untuk piutangnya dari Setneg, kami belum dapat menyampaikan,” ujarnya, semalam.

Yustinus mengaku, bahwa Kemenkeu, telah melakukan tahapan penagihan melalui peringatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak juga dilakukan pembayaran. Makanya, Kemenkeu memutuskan melakukan pencekalan terhadap Bambang. “Ini prosedur biasa aja, seperti penagihan pajak,” Ujar Yustinus. Pencekalan terhadap Bambang bisa dicabut jika melunasi utangnya. 

Masalah gugatan Bambang, Yustinus menganggap hal ini adalah masalah biasa. Kemenkeu akan menghadapinya sesuai ketentuan yang berlaku. “Langkah hukum Kemenkeu menunggu informasi atau pemberitahuan dari PTUN,” Teranya. 
 
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari menyebut, pencekalan terhadap Bambang merupakan usulan dari pembinaan PUPN DKI Jakarta. “Karena Bambang TH mempunyai tanggungan yang belum dikembalikan ke negara,” Kata Rahayu.
 
Rahayu juga mengaku, sebelum pencekalan dilakukan, PUPN DKI Jakarta sudah memanggil dan memperingatkan Bambang untuk membayar piutang negara. Namun, tak diindahkan. “Setelah beberapa pemanggilan yang tidak dipenuhi ini, PUPN mengajukan pencekalan terhadap Bambang TH. Ini sesuai ketentuan yang berlaku,” beber dia.
 
Sementara, Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menyatakan, pihaknya hanya melaksanakan permintaan dan perintah pencegahan dari Menkeu. Pencekalan yang diajukan Menkeu berdasarkan Pasal 91 ayat (2) huruf b UU Keimigrasian. Pasal itu menyebut, selain institusi penegak hukum, Menkeu juga berwenang mencegah orang ke luar negeri. (bd)

Check Also

Belum Bernomer UU Cipta Kerja, Sudah Dua Gugatan Masyarakat Masuk Ke MK

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Omnibus Law Cipta Kerja) resmi menjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!