godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Senin , November 23 2020
Home / Investigasi / Bancaan Proyek RASS Rp 12,5 Milyar : KPA Dan PPK Di Kemenhub RI Tidak Transparan
Mantan Kasubdit Angkutan Orang, Ahmad Yani, ATD, MT (Sekarang menduduki jabatan Direktur angkutan dan multi moda)

Bancaan Proyek RASS Rp 12,5 Milyar : KPA Dan PPK Di Kemenhub RI Tidak Transparan

KPA Dan PPK Malah Perintahkan Subkon Selesaikan Masalah ?

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Lsm Aliansi rakyat anti korupsi (Lsm Arak) menuding Ahmad Yani  Kuasa penguna anggaran (KPA) dan Elsa Pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek  Implementasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Kementrian perhubungan (Kemenhub RI) tidak transparan.

Koordinator Lsm Arak, Safri Nawawi, mengatakan proyek RASS tersebut di Jawa timur, terdapat tiga titik, yaitu di Kediri dibiayai dari APBN 2017 sebesar Rp 5 milyar, Malang dibiayai APBN 2017 sebesar Rp 5 milyar, Dan Blitar dibiayai APBN 2016 sebesar Rp 2,2 milyar. Jadi semuanya Rp 12,5 milyar.

“Tiga proyek tersebut, kami nilai jadi bancaan. Kami menemukan perencanaan proyek tersebut terkesan ngawur, adanya permainan dalam lelang, adanya mark-up anggaran.” Kata Safri, Senin (30/7/2018).

Menurut  Safri, perencanaan kami nilai ngawur, karena dilapangan ditemukan jalur RASS yang dibangun di Jalan yang tidak dilewati angkutan umum, akibatnya halte (silter) yang dibangun hanya jadi tempat kencing, dan tempat berjualan pedagang. Padahal sarat pembangunan RASS harus di jalur yang teritegrasi dengan angkutan umum.

“Rambu-rambu perlengkapan RASS dilapangan juga tumpang tindih, ditemukan banyak mengunakan rambu-rambu yang dibiayai APBD. Diperkirakan hampir 80 % rambu-rambu perlengkapan RASS tiga titik tersebut mengunakan rambu-rambu yang dibiayai APBD. Padahal proyek RASS sudah dianggarkan pada APBN satu paket. Lalu dikemanakan oleh KPA, PPK dan rekanan, anggaran APBN yang sudah dianggarkan.” Ucap Safri.

Safri juga mengaku, mendapat informasi dari dalam Kemenhub, lelang proyek tersebut hanya formalitas belaka untuk memenuhi syarat normative saja. Karena sebelum proyek dilelang sudah ada pemenang, dan pemenang lelang adalah orang-orang yang mempunyai akses dan kedekatan dengan KPA dan PPK.

“Informasi yang kami terima, proyek RASS dilingkungan Direktur pembinaan keselamatan hanya dibagi-bagi, lelang hanya formalitas saja.” Kata Safri.

Halte (silter) proyek RASS 2017 berlokasi di jalan yang tidak terintegrasi dengan jalaur angkutan umum, atau bus Sekolah. sejak dibangun hanya menjadi tempat kecing dan tempat berjualan pedagang.

Temuan Lsm Arak pada proyek RASS tahun 2016 di Blitar dimenangkan CV Cahaya Abadi berkantor di Surabaya, dikerjakan oleh orang berinisial AK asal Surabaya, dan pada RASS tahun 2017 di Kediri dimenangkan oleh CV Graha Korindo yang berkantor di Bali, yang mengerjakan RASS di Kediri ada dua orang yaitu AK dan MH keduanya asal Surabaya. Jadi CV pemenang lelang berganti tapi orang yang mengerjakan orang-orang yang sama.

“Berbeda-beda CV tapi tetap satu. Bahkan AK dan MH mengaku hampir setiap tahun langganan mendapatkan proyek perlengkapan keselamatan jalan (Rambu-rambu jalan). Dari Dirjen Perhubungan darat.”  Pungkas Safri.

Dan yang tidak kalah menariknya proyek ini ada dugaan praktek mark-up besar-besaran, misalnya untuk pembelian Lampu Plican crossing, dipasaran Jawa timur hanya kisaran harga Rp 25 juta / unit. Tapi pada proyek RASS kisaran Rp 100 juta / unit. Untuk harga lampu Crossing dipasaran Jawa timur hanya kisaran harga Rp 23 juta / unit, tapi oleh Kemenhub dianggarkan hampir Rp 100 juta lebih/ unit.

“Kami melakukan survai harga di dua perusahaan yang memproduksi (membuat) rambu-rambu lalu-lintas di Jawa Timur, yaitu di CV WJ Blitar, dan CV MY  Kediri. Setelah dibandingkan dengan harga pasaran selisih 3 kali lipat lebih, dengan nilai HPS dan nilai kontrak. Maknya kami menyebut proyek RASS itu ada mark-up besar-besaran.” Tegas Safri.

PEMBOROSAN ANGGARAN : Nampak 2 buah rambu-rambu fungsinya sama berupa peringatan banyak pejalan kaki mengunakan penyebrangan, yang semuanya dibiayai dari APBD, terpasang di jalur RASS Jl Veteran. Jarak rambu-rambu tersebut hanya sekitar 2 meter.

Agar temuan kami ini berimbang, Sambung Safri, kami sudah mempertanyakan hal tersebut ke pada Ahmad Yani Direktur pembinaan keselamatan yang sekaligus KPA, kepada Elsa selaku PPK, namun mereka sampai hari ini bungkam. Malah kami ditemui oleh dua orang yakni berinisial AK dan MH. AK dan MH mengaku rekanan yang mengerjakan proyek RASS Kediri dan Blitar.

“AK dan MH ini ingin menemui kami, untuk menyelesaikan masalah proyek RASS. Bahkan AK dan MH ini secara pulgar mengaku tidak memiliki bendera (CV) mereka hanya dipercaya dan mendapat langanan mengerjakan proyek rambu-rambu jalan dari Kemenhub RI.”  Tambah Safri.

Bahkan AK dan MH mengaku tahun 2018 ini akan mendapatkan lagi jatah bagi-bagi proyek rambu-rambu dari Kemenhub, tapi kalau masalah RASS ini tidak selesai, tahun 2018 ini dan seterusnya akan batal mendapatkan pekerjaan lagi dari Kemenhub.

“Oleh karena itu, kami terus akan mendorong penegak hukum, agar proyek RASS ini segera diusut secara tuntas. Agar kedepanya, pelaksanaan proyek dilingkungan Kemenhub ada perbaikan”  Imbuhnya.

Menurut MH orang yang ikut mengaku, rekanan yang mengerjakan proyek RASS Kediri, ia mengakui bahwa ia tidak memiliki CV, hanya meminjam bendera.

“Saya mengerjakan proyek RASS Kediri besama teman saya yakni AK. Saya tidak punya CV, tapi saya memiliki keahlian khusus dibidang rambu-rambu keselamatan jalan raya. Makanya saya berharap masalah RASS di Kediri ini, diselesaikan baik-baik. Tahun 2018 ini saya mau diberi pekerjaan lagi, tapi kalau masalah RASS di Kediri ini tidak selesai. Saya tidak diberi pekerjaan lagi.” Kata MH kepada NusantaraPosOnline.Com.

Hal senada juga dikatakan AK yang juga mengaku sebagai rekanan yang mengerjakan proyek RASS di Blitar tahun 2016, dan RASS di Kediri tahun 2017. Ia mengatakan saya ditekan oleh pihak Kemenhub, untuk menyelesaikan masalah RASS di Blitar dan Kediri.

“Biar masalahnya tidak melebar, untuk RASS di Blitar tahun 2016 itu sudah pernah ditangani Polda Jatim, tapi sudah tidak ada masalah.” Kata AK kepada NusantaraPosOnline.Com.

Diberitakan sebelumnya, beberapa pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Kediri, mengaku kaget dengan anggaran proyek RASS di kota Kediri mencapai Rp 5 milyar. Karena proyek dilapangan tidak sesuai dengan angaran APBN yang sudah dikeluarkan (Anggaran besar, hasil pekerjaan cilik). Bahkan Pemkot Kediri masih mengeluarkan lagi anggaran APBD 2018 sekitar Rp 400 juta, untuk penyempurnaan proyek RASS  tersebut.

Dari hasil penelusuran NusantaraPosOnline.Com, pekerjaan proyek RASS tersebut, kondisi halte banyak sudah tidak terurus, besi-besi mulai berkarat, cat mulai kusam, kotor, dan bau pesing (bau air kencing). Bahkan ada halte yang sejak dibangun hanya ditempati pedagang Es Cendol, karena RASS dibangun dijalur yang tidak terintegrasi dengan jalur angkutan umum atau bus Sekolah.

Bukan hanya itu lampu-lampu yang ada di halte saat ini sudah tidak ada yang menyala. Menurut warga sekitar, lampu halte tersebut hanya menyala beberapa hari setelah dibangun, kemudian sampai hari ini rusak dan tidak pernah menyala lagi.

Untuk diketahui Ahmad Yani. ATD, MT pria kelahiran 30 September 1965 tersebut saat menjabat KPA proyek RASS ia menduduki jabatan sebagai Direktur pembinaan keselamatan,  dan tanggal 21 Juli 2018, Ahmad Yani, dilantik oleh Menteri perhubungan menduduki jabatan baru yaitu Direktur angkutan dan multi moda, Dirjen Perhubungan darat. (rin/why)

Check Also

Ada Mafia Hukum Dikasus Limbah B3 Di Jombang

Jombang, Tempat Penampungan Ilegal Limbah B3 Terbesar Di Jatim JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Kordinator Lsm Aliansi Rakyat anti …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!