BANTEN, NusantaraPosonline.Com-Kasus baru Corona di Indonesia masih menggila. Ditahun 2021 ini DPRD Banten Jawa barat, bakal gigit jari tidak jadi menaki mobil dinas mewah merk Camry. Hal ini karena anggaran pengadaan mobil mewah seharga kisaran Rp 2,8 miliar yang sudah disiapkan, dialihkan untuk menangani Covid-19.
Padahal pengadaan sudah tayang di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov Banten. Namun, pembelian mobil mewah ini terpaksa dibatalkan karena anggarannya dialihkan.
“Tidak hanya pembelian mobil Camry yang dibatalkan, namun anggaran lain yang ada di DPRD Banten sebesar Rp 31 miliar juga ikut di-refocusing untuk penanganan Covid-19,” terang Sekretariat DPRD Banten Deni Hernawan. Rabu (21/7/2021).
Deni mengatakan, munculnya anggaran pembelian mobil dinas di LPSE sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Sebab, perencanaan pembelian mobil itu dilakukan pada tahun anggaran 2020, dengan perkiraan pandemi Covid-19 sudah berakhir pada 2021.
“Awalnya semua memperkirakan pandemi Covid-19 ini sudah berakhir atau melandai tahun 2021. Namun faktanya, pandemi ini belum berakhir, sehingga kami membatalkan rencana pembelian mobil tersebut,” jelasnya.
Deni menjelaskan, seluruh pimpinan Dewan sepakat, semua harus concern terhadap persoalan mengatasi pandemi Covid-19. “Jadi, membatalkan pengàdaan kendaraan dinas tersebut sampai pada kondisi yang sangat memungkinkan segalanya. Karena prioritas semuanya adalah untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Pembatalan pembelian mobil mewah ini diapresiasi penggiat anti korupsi Banten, Uday Suhada. “Jika memang dibatalan dan bukan ditunda, kami sangat mengaperesiasi keputusan ini,” ujar Uday.
Menurut Uday, munculnya pengadaan mobil di Sekretariat Dewan senilai Rp 2,8 miliar sangat mengejutkan rakyat Banten di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Jika pengadaan mobil dinas itu tetap dilanjutkan, sangatlah menyakiti hati rakyat. Sebab, tak nampak sedikit pun sense of crisis dari para penguasa di Banten dalam situasi darurat saat ini,” kata Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) ini. (Bd)
