Dituding PHK Karyawan Tak Sesuai Aturan, Pengacara PT Bukit Asam Kreatif Angkat Bicara

FOTO : Ilustrasi manisnya gula-gula tambang batu bara di Kabupaten Muara Enim, Sumsel.

MUARA ENIM, NusantaraPosOnline.Com-Penasihat Hukum PT Bukit Asam Kreatif (PT BAK) Rahmansyah, angkat bicara soal beredar pemberitaan maupun informasi yang menyatakan PT Bukit Asam Kreatif (PT BAK) melakukan PHK terhadap karyawan atas nama Agustiansyah tidak sesuai aturan. Dia membantah, bahwa hal tersebut tidak benar.

“PT Bukit Asam Kreatif (PT BAK) adalah suatu badan hukum usaha alih daya yang patuh dan taat dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan Karyawan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan PT BAK Tahun 2024 -2026 yang telah terdaftar dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim.” Kata Rahmansyah, saat mengelar konferensi pers di kantornya, di Desa Karang Raja, Kecamatan / Kabupaten Muara Enim, pada Selasa (25/6/2024).

Menurut Rahmansyah, terkait dengan permasalahan Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT BAK terhadap Agustiansyah, telah sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Hukum yang berlaku.

“Karena Agustiansyah telah melakukan kesalahan yang bersifat mendesak, yaitu bersama-sama dengan rekan kerjanya patut diduga melakukan penganiayaan dan/atau pengeroyokan terhadap rekan kerja Soehendra yang masih di lokasi kerja,” Katanya.

Dugaan penganiayaan dan/atau pengeroyokan dimaksud telah melalui proses investigasi dan permintaan keterangan dari saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut.

Adapun konsekuensi hukum terhadap karyawan yang melakukan penganiayaan, adalah pengakhiran hubungan kerja (PHK).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 dan telah pula sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) huruf U Peraturan Perusahaan PT BAK Tahun 2024-2026 yang pada pokoknya menetapkan :

Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Selain itu, proses pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan PT BAK juga telah melalui prosedur Perundingan Bipartit bahkan dilakukan sebanyak 2 kali. Namun perundingan bipartit dimaksud gagal mencapai kesepakatan maka yang kemudian dimuat dalam berita acara gagalnya perundingan Bipartit.

Prosedur yang telah dijalani oleh PT BAK telah sesuai dengan hukum dimaksud Undang-Undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dan merupakan hal yang wajar apabila ada perbedaan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku, hal ini hanya dapat diuji melalui peradilan.

Untuk itu, PT BAK akan patuh dan tunduk dengan putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini semata-mata sebagai pertanggungjawaban hukum terhadap owner perusahaan.

Sementara itu ditempat terpisah, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim, M Zulfachri Andri, membenarkan jika telah dilakukan mediasi bipartit antara kedua belah pihak.

Bahkan sampai 3 kali, namun tidak mencapai kata sepakat. Sehingga disarankan untuk lanjut ke peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Palembang untuk mencari kepastian hukumnya.***

Pewarta : JUNSRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!