Eks Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon Terdakwa Suap Keberatan Bayar Pengganti Rp 10 M

Mantan Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon (pakai baju tahanan) terdakwa kasus dugaan korupsi suap Rp 10 miliar terkait proyek bermasalah Dinas PUPR Muba

PALEMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Mantan Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon yang merupakan terdakwa kasus dugan korupsi suap proyek Dinas PUPR Muba, mengajukan keberatan atas tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menuntut dirinya harus membayar uang pengganti sebanyak Rp 10 miliar.

Hal tersebut disampaikan AKBP Dalizon melalui nota pembelaan (pleidoi) yang dibacakan kuasa hukumnya Anwarsyah Tarigan, dalam sidang lanjutan kasus suap Dinas PUPR Muba, dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) yang digelas di Pengadilan Tipikor Palembang, setelah sebelumnya sempat ditunda sebanyak dua kali. Rabu (5/10/2022).

Dengan alasan, karena uang suap Dinas PUPR Muba tersebut tidak hanya dikmati AKBP Dalizon. Namun, mantan atasannya yakni Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol AST juga ikut menerima.

“Uang suap Rp 10 miliar yang di terima, Kombes Pol AST mendapatkan jatah Rp 4,5 miliar. Kemudian dua orang penyidik bawahannya yakni PY, SP dan HRD juga mendapatkan jatah berbeda. Jika memang harus dikembalikan, maka tidak sebesar tuntutan JPU yakni senilai Rp10 miliar, namun diakui terdakwa AKBP Dalizon hanya terima senilai Rp 2,5 miliar saja,” kata Anwarsyah Tarigan kuasa hukum AKBP Dalizon saat membacakan pledoi.

Anwarsyah menilai, tuntutan JPU kepada Dalizon tak sesuai dengan fakta persidangan. Sebab, nama-nama yang disebutkan oleh kliennya itu sampai sekarang tak kunjung dihadirkan oleh pihak JPU dengan berbagai alasan.

Sehingga, Anwarsyah meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan JPU menghadirkan para orang yang disebutkan oleh Dalizon.

“Sehingga kami memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan sejumlah nama termasuk pihak dinas PUPR diperintahkan untuk segera diproses secara hukum,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap justice collaborator (JC) yang telah diajukan oleh terdakwa sebelum pemeriksaan perkara di persidangan, dapat dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa telah membuka siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus ini.

Kasus yang menjerat AKBP Dalizon, oknum perwira polisi nonaktif ini, adalah kasus dugaan suap Rp 10 miliar terkait proyek bermasalah di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019, dalam persidangan sebelumnya yakni Senin 26 September 2022 lalu, ia dituntut  hukuman 4 tahun penjara oleh  JPU dari Kejagung.

Selain itu terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan yakni denda sebesar Rp 250 juta dengan subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti gratifikasi sebesar Rp 10 miliar, dengan subsider 2 tahun kurungan. (Jun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!