godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Juli 30 2021
Home / Hukrim / Hakin PN Jaksel Tolak Prapradilan Mantan Bupati Talaud
Mantan Bupati Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria

Hakin PN Jaksel Tolak Prapradilan Mantan Bupati Talaud

JAKARAT, NusantaraPosOnline.Com-Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Hariyadi menolak praperadilan yang diajukan mantan Bupati Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria. Hakim menilai penangkapan terhadap Sri oleh KPK sah menurut hukum.

Sri ditangkap dan ditahan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2014 sampai 2017.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan Pemohon,” kata hakim tunggal Hariyadi, Selasa (22/6/2021).

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut penangkapan dan penahanan Sri Wahyumi telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hal itu dibuktikan dari adanya surat perintah dan berita acara, baik penangkapan maupun penahanan.

“Menimbang bahwa dari permohonan praperadilan pada petitum mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, dalil tersebut ditolak oleh Termohon dengan didukung alat bukti T38 juga surat perintah penangkapan tertanggal 28 April 2021 dan surat bukti T39 juga berita acara penangkapan tanggal 29 April 2021. Surat bukti T42 berupa surat perintah penahanan tanggal 29 April 2021 dan surat bukti T43 berupa berita acara penahanan tersangka Sri Wahyumi Maria Manalip serta bukti T46, T47, T48, T49,” jelasnya.

“Maka dalil tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon praperadilan tersebut telah terbantahkan sehingga tidak beralasan dan haruslah ditolak,” sambungnya.

Hakim menilai KPK telah melakukan tindakan penangkapan sesuai ketentuan hukum yang sah. Hal itu dibuktikan dari adanya surat perintah dan berita acara, baik penangkapan maupun penahanan.

“Maka dalil tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri pemohon praperadilan tersebut telah terbantahkan,” kata hakim Hariyadi.

Selain itu, Hakim menilai aspek pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dipersoalkan Sri tidak termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Menurut Hakim, dugaan pelanggaran tidak perlu lagi dipertimbangkan. “Sehingga dalil permohonan praperadilan tersebut telah ditolak,” jelas Hariyadi.

Sementara itu, menangapi putusan tesebut, Ari Matea Andes, salah satu kuasa hukum Sri Wahyumi, menyatakan tidak puas atas putusan hakim. Ari menyebut terdapat fakta yang terabaikan terkait penangkapan Sri yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

“Kami menyatakan tidak puas atas putusan tersebut, namun kami tetap menghormati putusan hakim yang mengadili perkara permohonan praperadilan yang kami ajukan. Memang ada beberapa fakta yang mungkin menurut pemahaman kami ini terabaikan perihal pola penangkapan dari sisi HAM,” Kata Ari, usai menghadiri persidangan di PN Jaksel, Selasa (22/6/2021).

Sebelumnya, mantan Bupati Talaud, Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria ditangkap dan ditahan penyidik KPK usai bebas dari lapas kelas II A Tangerang pada 29 April lalu. Sebab, terdapat proses penyidikan baru di mana diduga Sri terlibat kasus dugaan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kabupaten Kepulauan Talaud.

Selanjutnya, Sri mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penahanan dirinya. Ia menilai penangkapan dan penahanan oleh KPK tidak sah. (Bd)

Check Also

Alex Noerdin Desebut Terima Rp 2,4 Miliar Dana Proyek Masjid Raya Sriwijaya

NusantaraPosOnline.Com, PALEMBANG-Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Naimullah saat sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Selasa (27/7/21) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!