Hukrim  

Kantor Kemenkominfo Dan Rekanannya Digledah Kejagung Terkait Dugaan Korupsi BTS

FOTO : Istimewah

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, RT 2, RW 3 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat. Senin (7/11/2022).

Selain mengeledah kantor Kominfo RI, Kejagung juga mengeledah Kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Jalan Pegangsaan Dua Km 2 Nomor 64 RT 005, RW 002 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, bahwa tim penyidik pada hari Senin (7/11/2022) telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di dua lokasi tersebut.

“Pengeledahan ini, terkait terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI di Kemenkominfo RI tahun 2020 – 2022.” Terang Ketut Sumedana. Senin (7/11/2022).

Dalam penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud. Penggeledahan dan penyitaan berjalan lancar dan aman dengan mematuhi protokol kesehatan. Ujar Ketut Sumedana.

Dugaan Korupsi BTS Kemenkominfo Sudah Naik ke penyidikan

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi mengatakan, total ada 4.200 titik dari tiga konsorsium yang tengah disidik. Dari tiga konsorsium tersebut terdapat lima paket dengan rincian sebagai berikut:

  • Paket 1: Kalimantan 269 titik dan Nusa Tenggara 439 titik.
  • Paket 2: Sumatera 17 titik, Maluku 198 titik, Sulawesi 512 titik.
  • Paket 3: Papua 409 titik dan Papua Barat 545 titik.
  • Paket 4: Papua 966 titik.
  • Paket 5: Papua 845 titik.

Nilai total proyek pengadaan BTS tersebut diketahui sekitar Rp 10 triliun.

Sementara total kerugian negara masih dalam tahap penghitungan oleh tim penyidik. Akan tetapi nilainya diperkirakan mencapai Rp1 triliun. “Masih dihitung tapi kira-kira segitu,” kata Kuntadi.

Sebelumnya perkara ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Rabu (2/11/2022). Naiknya status penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi.

Di antara saksi-saksi tersebut, tim penyidik telah memanggil beberapa orang dari pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk dimintai klarifikasi. “Sudah (dipanggil),” kata Kuntadi.

Perkara ini sendiri mulai dibuka penyelidikannya pada Bulan September 2022. Saat itu Febrie menyampaikan, rentang waktu peristiwa yang diselidik yaitu sejak masa pandemi Corona Virus Desease-19 (Covid-19).

Diketahui pada masa itu Kominfo mengadakan proyek BTS untuk mendukung aktivitas masyarakat yang beralih ke daring.

“Tapi kenyataanya banyak keluhan. Di tingkat yang kecil enggak bisa online,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah pada Selasa (29/9/2022). (Bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!