godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Minggu , Januari 17 2021
Home / Nasional / Kejagung Sebut Polri Yang Cabut Red Notice Djoko Tjandra Buronan Kakap Indonesia
Penampakan wajah buronan kelas kakap Djoko Soegiharto Tjandra

Kejagung Sebut Polri Yang Cabut Red Notice Djoko Tjandra Buronan Kakap Indonesia

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menyebut institusi Polri telah mencabut red notice (pemberitahuan Merah) buronan kelas kakap Djoko Soegiharto Tjandra dari NCB-Interpol di Lyon, Prancis.

Djoko Soegiharto Tjandra atau Djoko Tjandra merupakan buron terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono mengatakan bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang mencabut dan memohon penerbitan red notice buronan yang ada di luar negeri selain Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

“Karena Interpolnya kan ada di Polri, koordinator Interpol di Indonesia itu kan adanya di Polri, jadi yang cabut red notice ya dia (Polri) yang memiliki hubungan dengan Interpol di Indonesia,” kata Ali, di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung RI, Senin (13/7/2020).

Namun, Ali mengaku belum mengetahui alasan dari Polri mencabut red notice buronan Djoko Soegiharto Tjandra, hingga buronan kelas kakap tersebut bebas keluar-masuk Indonesia.

Menurut dia, pihak Kejagung akan meneliti dan koordinasi dengan Polri terkait pencabutan red notice buronan kelas kakap tersebut.

Ali juga meyakini bahwa Polri memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan lembaga lain hingga harus mencabut red notice buronan Djoko Tjandra dari Interpol.

“Jadi sejauh mana komunikasi ini, masih akan kita selidiki. Dia (Polri) bisa punya kepentingan sendiri atau kepentingan lembaga lain akhirnya mencabut red notice itu,” Ujar  Ali.

Sebelumnya, Djoko Tjandra telah menjadi buron Kejagung sejak tahun 2009. Saat itu, melalui putusan tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar pun menjadi rampasan negara.

Uang itu diterima perusahaan Djoko, yaitu PT Era Giat Prima dari Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Namun Djoko melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu. Sejak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Akhir-akhit ini buron kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut sempat kembali ke Indonesia dan mengurus KTP elektronik di Jakarta.

Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum lama ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk pemotretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan sipil kelurahan kami. Salah satu syarat pembuatan e-KTP, yang bersangkutan harus merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan,” ujar Asep, kepada wartawan. Selasa (07/07/2020) lalu.

Proses pembuatan e-KTP Djoko disebut sah dan selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan mereka klaim tak mengetahui sosok buron itu.

Jadi vonis Joko itu sudah berlalu hampir 12 tahun, tapi sampai hari ini Djoko belum berhasil ditangka. (bd)

Check Also

Pemerintah Bubarkan FPI, Kemenko Polhukam Dibanjiri Karangan Bunga

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI Jl. Merdeka Barat, Jakarta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!