godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Sabtu , Oktober 16 2021
Home / Hukrim / Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Kepala BPKAD Sumsel : Alex Noerdin Perintahkan Gelontorkan 100 Miliar / Tahun
Peroyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Palembang, yang mangkrak.

Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Kepala BPKAD Sumsel : Alex Noerdin Perintahkan Gelontorkan 100 Miliar / Tahun

PALEMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan (Sumsel) Laoma L Tobing, menyebut Gubernur periode 2008-2018 Alex Noerdin pernah memerintahkan untuk menganggarkan dana senilai Rp100 miliar setiap tahun untuk biaya pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Palembang.

Hal tersebut disampaikan Laoma saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya, di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (7/9/21).

“Saya diperintahkan dia (Gubernur Sumsel Alex Noerdin) untuk menganggarkan Rp100 miliar setiap tahun untuk pembangunan masjid ini,” kata Laoma Tobing kepada majelis hakim tipikor yang diketuai Sahlan Efendi.

Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Alex Noerdin secara lisan kepada dirinya saat agenda rapat yang berlangsung di Griya Agung, Palembang (rumah dinas gubernur) pada tahun 2014. “Saat itu seingat saya juga ada Pak Marwah dan sejumlah pejabat Pemprov Sumsel,” ujarnya lagi.

Lalu, atas perintah tersebut, nilai uang itu dia masukkan sebagai dana hibah pembangunan masjid dalam rencana kerja anggaran (RKA). Setelah itu, masuk dalam pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Sumsel yang saat itu diketuai oleh tersangka Mukti Sulaiman. “Saya yakin dua orang tersebut tadi mendengar perintah ini,” jawabnya meyakinkan majelis hakim.

Tersangka Mukti Sulaiman yang sekaligus saksi dalam sidang tersebut, membenarkan bahwa dirinya melakukan pembahasan dana hibah Masjid Sriwijaya dalam TPAD. “Benar ada pembahasannya yang mulia,” ujarnya.

Pemprov Sumsel mencairkan dana hibah senilai Rp130 miliar untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tersebut yang dilakukan sebanyak dua termin. Pada termin pertama tahun 2015 senilai Rp 50 miliar, dan termin kedua pada tahun 2017 senilai Rp 80 miliar yang masing-masing berasal dari APBD Provinsi Sumsel, setelah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Asisten 3 Kesra Pemprov Sumsel Akhmad Najib.

Hakim Sahlan Efendi berpandangan berdasarkan keterangan saksi mantan Kepala BPKAD tersebut, proses pencairan dana hibah itu berarti sudah disiapkan lebih dahulu (top down), berbeda dari lumrah terjadi, yaitu dana hibah baru bisa diproses setelah ada permintaan (bottom up).

Sebelumnya, Kepala Seksi Penuntutan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel M Naimullah, di Palembang, Selasa, mengatakan pihaknya mengagendakan pemanggilan terhadap Muddai Madang untuk bersaksi pada sidang pekan depan. Lalu, untuk Alex Noerdin diagendakan pemanggilan pada sidang dua pekan ke depan.

“Saat ini memang belum dipanggil, kami agendanya sampai dua pekan ke depan sebagai saksi,” kata dia.

Menurutnya, kedua petinggi Sumsel itu dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi berkas pembuktian tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya terhadap empat terdakwa Edi Hermanto, Syarifudin, Yudi Arminto, dan Dwi Krisdayani di Pengadilan Negeri Palembang.

Empat terdakwa disangkakan melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Jun)

Check Also

Langgar PPKM, Wali Kota Malang Cuman Didenda Rp 25 Juta Usai Vidionya Viral Dimetsos

MALANG, NusantaraPosOnline.Com-Setelah dilaporkan ke Polres Malang oleh warga Malang yang tergabungdalam Jaringan Aliansi Aktivis Malang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!