godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Senin , November 30 2020
Home / Daerah / Korupsi Perizinan, Mantan Kepala DPMPTSP Cuman Dituntut 18 Bulan

Korupsi Perizinan, Mantan Kepala DPMPTSP Cuman Dituntut 18 Bulan

BANDUNG(NusantaraPosOnline.Com)Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Dandan Riza Wardhana (51) terdakwa dalam kasus korupsi perizinan, hanya dituntut hukuman 18 bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (13/9/2017).

Selain itu, ia dituntut pasal alternatif ketiga, yakni Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu, juga didenda Rp50 juta atau diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

Tuntutan ini sangat ringan dibanding ancaman hukuman yang dimaksut pada Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 30/1999 tentang Tipikor yang menyatakan,
acama pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung yang diketuai oleh M Fahrur Rozi, menyampaikan tuntutannya di ruang sidang II PN Bandung.

Tim JPU dalam tuntutannya menyatakan, berdasarkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara itu, telah memenuhi Pasal 157 dan 153 KUHP atau sah sebagai alat bukti.

“Kami memohon kepada majelis hakim menjatuhkan kepada terdakwa Dandan Riza Wardana hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau melanggar Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata JPU Lucky, dipersidangan.

Selain itu, kata JPU, uang sebesar Rp119 juta lebih, Rp12,95 juta, dan Rp63,9 juta hasil korupsi terdakwa disita oleh negara. Beserta barang barang bukti berupa mobil Toyota Kijang Inova dikembalikan ke Pemkot Bandung dan uang tunai Rp128.200.000, USD34.000, 125 Pounsterling serta USD10.000 dikembalikan kepada terdakwa.

Menurut JPU, hal yang memberatkan adalah, terdakwa sebagai penyelenggara negara dengan jabatan saat itu Kepala DPMPTSP Kota Bandung, tak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan bersikap sopan selama persidangan.

Seusai pembacaan tuntutan, ketua majelis hakim Tardi meminta terdakwa yang hadir untuk berkonsultasi dengan tim penasihat hukum, Efran Helmi Juni, Rohman Hidayat, dan Rahmatin Artita.

Setelah berkonsultasi dengan terdakwa, Rahmatin Artita menyatakan akan mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut.

Pembelaan bisa diajukan oleh terdakwa sendiri atau diwakili oleh penasihat hukum. Sidang pembelaan akan digelar pada 25 September 2017 mendatang. Selanjutnya sidang ditutup. (*)

Check Also

Hamili Janda, Perangkat Desa Di Ponorogo Didemo Warganya

PONOROGO, NusantaraPosOnline.Com-Ratusan wargadi Desa Purwosari Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!