Hukrim  

KPK Akan Segera Tahan Gubernur Jambi Zumi Zola

gubernur Jambi Zumi Zola
Gubernur Jambi Zumi Zola saat orasi dalam aksi damai terkait kasus penistaan agama, Rabu (28/12) lalu, di depan Hotel Novita Jambi. Foto Eddy Junaedy/Jambi Independent/JPNN.com

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi bakal segera melakukan penahanan terhadap Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Dia diduga turut serta terlibat dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD Provinsi Jambi tahun 2018.

“Biasanya KPK akan melakukan penahanan sesegera mungkin. Setelah dipanggil sebagai tersangka, kemudian diperiksa, biasanya akan lakukan penahanan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan Basaria, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Zumi Zola sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan. Keduanya diduga menerima suap Rp 6 miliar dari proyek-proyek di Provinsi Jambi.

Uang hasil suap tersebut diduga digunakan kedua tersangka untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar bersedia hadir dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018.

“Logikanya apakah para Plt ini sendiri punya kepentingan untuk memberikan sesuatu kepada DPRD agar ketok palu penetapan APBD 2018. Apapun alasannya, pasti ada keikutsertaan dari kepala daerah dalam hal ini gubernur,” Terang Basaria dalam jumpa pers di gedung KPK, Jumat (2/2/2018).

Dalam kasus suap RAPBD Jambi 2018, Arfan sudah berstatus tersangka. Selain Arfan, KPK juga menetapkan Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin.

Adapun seorang tersangka penerima suap adalah Supriono selaku anggota DPRD Jambi. Uang suap untuk DPRD Jambi ini yang sebelumnya diungkap KPK dengan istilah uang ketok palu.

Dalam kasus suap RAPBD Jambi, KPK menemukan uang Rp 4,7 miliar. Uang tersebut diduga bagian dari total Rp 6 miliar yang akan diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Jambi.

“Uang suap uantuk anggota DPRD Jambi yang jumlahnya kemaren  4 sekian miliar itu, apakah mungkin dari kantong Pak Gubernur, kan enggak. Pasti diterima, dimintakan, dari para pengusaha. Bentuk pemberian ini tidak boleh karena berlawanan dengan jabatannya,” Kata Basaria. (bd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

error: Content is protected !!