godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Selasa , Desember 1 2020
Home / Nasional / KPK Tahan Walikota Tasikmalaya, Terkait Kasus Suap Pejabat Kemenkeu RI
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (tengah) digiring menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Kamis (23/10/2020) sebagai tersangka dugaan penyuapan pejabat Kemenkeu RI, terkait pengurusan DAK Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018.

KPK Tahan Walikota Tasikmalaya, Terkait Kasus Suap Pejabat Kemenkeu RI

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka Budi Budiman (Walikota Tasikmalaya 2012-2017 dan 2017-2022) dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan Dana Alokasi Khusus Kota Tasikmalaya TA 2018. Kamis (23 Oktober 2020).

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, KPK telah menetapkan Budi Budiman (BBD) sebagai tersangka sejak 25 April 2019 lalu.

“Setelah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 33 orang dan 2 orang ahli, untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BBD selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di  rutan cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1.” Kata Ghufron Dalam keterangan pers kepada wartawan digedung KPK Jl. Kuningan Persada Kav.4
Jakarta Selatan. Kamis (23/10/2020).

Lebih lanjut ia mengtakan, tersangka BBD diduga memberikan sejumlah uang kepada Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI). Pemberian uang tersebut diduga ada hubungan dengan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Menurutnya, KPK resmi menahan Budi Budiman usai memenuhi panggilan penyidik guna pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers, KPK menghadirkan Wali kota Tasikmalaya yang sudah mengenakan rompi warna oranye tahanan KPK.

Dalam kasus tersebut, orang nomor satu Kota Tasikmalaya ini telah memberikan suap dengan jumlah total sebesar Rp700 juta.

Uang suap Budi berikan kepada Kasie Pengembangan, Pendanaan Kawasan Perumahan, dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Yaya Purnomo.

Ditempat yang sama, menurut Deputi Penindakan KPK, Karyoto, menyebutkan kasus suap DAK ini bermula saat tersangka Budi Budiman bertemu Yaya Purnomo, pada awal tahun 2017, untuk membahas DAK TA 2018 Kota Tasikmalaya.

Dalam pertemuan tersebut, KPK menduga Yaya Purnomo menawarkan bantuan kepada Budi untuk pengurusan alokasi DAK. Tersangka pun bersedia memberikan fee apabila Yaya bersedia membantunya supaya bisa mendapatkan DAK.

Kemudian, pada bulan Mei 2017, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan bantuan DAK reguler untuk Bidang Kesehatan dan juga Keluarga Bencara untuk TA 2018.

Pengajuannya sebesar Rp 32,8 miliar dan DAK untuk Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat senilai Rp53,7 miliar.

Selanjutnya, pada Agustus 2017, Budi dan Yaya kembali bertemu dan meminta adanya peningkatan dana DAK Kota Tasikmalaya untuk TA 2018. Kemudian, Yaya pun berjanji bakal memprioritaskan dana tersebut untuk Kota Tasikmalaya.

Setelah ada komtimen kesepakatan, lanjut Karyoto, KPK menduga Budi memberikan uang sebesar Rp 200 juta kepada Yaya.

Kemudian, pada Desember 2017, Walikota Tasikmalaya melalui perantaranya kembali memberikan uang kepada Yaya sebesar Rp 300 juta.

Namun, setelah Kemenkeu mempublikasikan mengenai DAK bagi pemerintah daerah, termasuk untuk DAK Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Imbas dari pengurusaan serta pengawalan anggaran DAK oleh Yaya, maka pada TA 2018, Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil mendapatkan DAK 2018.

Dana Alokasi Khusus 2018 itu untuk Dinkes sebesar sekitar Rp 29,9 miliar. Kemudian, DAK prioritas daerah jumlahnya sekitar Rp 19,9 miliar, serta DAK DPU dan Penataan Ruang senilai Rp 47,7 miliar.

“Berikutnya, sekitar April tahun 2018, tersangka Wali kota Tasikmalaya, Budi Budiman, kembali memberikan uang lagi kepada Yaya Purnomo sebesar Rp 200 juta. KPK menduga uang itu masih soal jasa pengurusan DAK Kota Tasikmalaya untuk TA 2018,” terang Karyoto.

Walikota Tasikmalaya resmi ditahan KPK. Atas perbuatannya, tersangka Budi Budiman (BBD) disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Bd)

Check Also

KPK Tetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo Dan 6 Orang Lainya, Sebagai Tersangka

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhi Prabowo (EP), dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!