Hukrim  

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim, PPK Dan Bos PT Enra Sari Sebagai Tersangka

Bupati Muara enim H Ahmad Yani, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK

JAKARTA, NusantaraPosOnline.Com-Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Ahmad Yani (AYN) sebagai tersangka dalam kasus suap proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara enim, Sumatra selatan. Selasa (3/9/2019).

Selain Ahmad yani, penyidik KPK dua orang tersangka yaitu Elfin Muhtar (EM) yang menjabat Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Muara Enim, Dan Robi Okta Fahlevi (ROF) dari PT Enra Sari yang diduga pemberi suap. Usai ditetapkan tersangka ketiganya langsung ditahan oleh KPK.

Ketiganya ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. “Elfin Muhtar (EM) selaku Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR, Kabupaten Muara Enim yang bersama-sama menerima suap dengan Ahmad Yani dan Robi Okta Fahlevi (ROF) yang diduga pemberi suap,” Kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/9/2019).

KPK menduga Ahmad Yani diduga menerima fee terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Basaria.

Basaria menjelaskan, pada awal tahun 2019 Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk tahun anggaran 2019. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, diduga terdapat syarat pemberian commitment fee sebesar 10 persen sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan.

“Diduga terdapat permintaan dari AYN selaku Bupati Muara Enim dengan para calon pelaksana pekerjaan fisik di Dinas PUPR Muara Enim,” Terang Basaria.

Menurut Basaria, Ahmad Yani diduga meminta kegiatan terkait pengadaan yang dilakukan satu pintu melalui Elfin Muhtar yang menjabat Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan sekaligus PPK di Dinas PUPR Muara Enim.

“ROF merupakan pemilik PT Enra Sari, perusahaan kontraktor yg bersedia memberikan commitment fee 10 persen dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp. 130 Miliar,” ujar Basaria.

Pada tanggal 31 agustus 2019 Elfin meminta kepada Robi agar menyiapkan uang pada hari Senin (2/9/2019) dalam pecahan dollar. Kemudian, pada Minggu (1/9/2019) Elfin berkomunikasi dengan Robi untuk membicarakan mengenai kesiapan uang sejumlah Rp. 500juta dalam bentuk dollar.

“Uang Rp500 juta tersebut ditukar menjadi USD 35.000,” paparnya.

Selain penyerahan uang pecahan dollar ini, Tim KPK juga menidentifikasi dugaan penerimaan sudah terjadi sebulumnya dengan total Rp13,4 miliar sebagai fee yang diterima bupati dari berbagai Paket pekerjaan dilingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Sebagai pihak yang diduga pemberi ROF disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, sebagai pihak yang diduga penerima, AYN dan EM disangkakan melanggar Pasal 12huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bd/jn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!