Pakar HTN : Pencawapresan Gibran Tidak Ada Legitimasi Hukum Dan Cacat Legalitas

Ilustrasi putusan MK yang secara proses dianggap bermasalah, dan diwarnai pelanggaran etik berat.

JAKARTA-Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Bivitri Susanti menyebutkan, pasangan Prabowo-Gibran akan merugi karena tidak memiliki legitimasi dalam pencalonan mereka. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan kandidasi Putra Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka juga cacat legalitas.

Bivitri yang juga Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera ini menilai, bahwa pencalonan Gibran telah mengobrak-abrik konstitusi, mencederai hukum, sudah terbukti melanggar etik berat.

“Sudah ada masalah dalam legitimasi pencalonan Gibran, karena ada masalah etik yang sudah terbukti di MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Ini kan konstitusi dimainkan untuk politik,” Kata Bivitri dalam podcast yang dipandu Mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Ia menjelaskan, putusan MK terhada perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat secara legalitas.

“Putusan MK nomer 90/PUU-XXI/2023 cacat secara legalitas. Karena menabrak Undang Undang Kehakiman Pasal 17 yang menerangkan bahwa hakim yang punya benturan kepentingan terhadap perkara, dalam kasus ini yaitu Gibran  Rakabuming,  hakim harus mundur. Ayat berikutnya, jika hakim tidak mundur, maka putusan batal.” Ucap Bivitri

Namun kenyataannya, tutur Bivitri, Hakim Anwar Usman tidak mundur, Gibran tetap melenggang dan ditetapkan KPU sebagai Cawapres. Itu menunjukkan karakter yang sebenarnya.

“Kita lihat konteks besar, ada seseorang yang mau maju, ada hukum menghalangi. Normalnya kalau kita taat hukum, peduli pada hukum, tunggu sajalah, tapi ini tidak. Malah hukumnya yang diganti dengan menggunakan kekuasaan, itu yang terjadi di negara hukum kita.” ungkap Bivitri.

Ia menandaskan, pasca ditetapkannya pasangan Capres-Cawapres oleh KPU kemarin, Bivitri mengajak pemilih untuk melihat logika moral dari para calon. Pegangan adalah kompas moral kita. Kata Bivitri, Kok bisa ada intelektual melihat suatu kesalahan tapi diam saja. Ini pertanda bahwa demokrasi kita sudah di ambang bahaya. Tandasnya

“Dan karena itu legitimasi ini sesuatu yang sangat penting, ini kan Pilpres dan kedepannya pasti akan mengganggu proses. Sebenarnya buruk untuk mereka, kalau menurut saya, orang Indonesia, semuanya bernalar, kita  enggak bodoh-bodoh juga, kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa ada benturan kepentingan, ada masalah, sehingga sebenarnya legitimasinya cacat,” Pungkasnya.***

Editor : BUDI W

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!