godaddy

pizzahut

bluehost

shopclues

bookmyshow

globalnin.com

Jumat , Desember 4 2020
Home / Pemerintah / Panitia Sertifikat PTSL Desa Sumbermulyo Bantah Adanya Tudingan Pungli
Ketua Panitia PTSL desa Sumbermulyo, Ary Chisbullah

Panitia Sertifikat PTSL Desa Sumbermulyo Bantah Adanya Tudingan Pungli

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Panitia pelaksana program Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atau yang dikenal oleh masyarakat sebagai program sertifikat tanah gratis didesa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa timur, membantah adanya tudingan prantek Pungutan liat (Pungli).

Tak hanya itu mereka juga mengaku menyesal menjadi panitia PTSL didesanya, dan menyerukan agar masyarakat didesa lain untuk menolak jika dijadikan panitia PTSL didesa.

Hal tersebut diungkapkan oleh ketua Panitia PTSL desa Sumbermulyo, Ary Chisbullah, menurut dia kami panitia PTSL di Sumbermulyo, sangat menyesal ikut menjadi panitia pelaksanaan PTSL didesanya. Karena beban pekerjaan berat, tapi resiko besar.

Ketua Panitia PTSL desa Sumbermulyo, Ary Chisbullah

“Saya dan teman-teman panitia PTSL desa. Awalnya niat kami ingin belajar mengabdi dimasyarakat, malah kami dipanggil oleh Kejaksaan negeri Jombang, kami dianggap melakukan Pungli pada program PTSL  tahun 2019. Kami tidak habis pikir padahal, semua warga yang mendaftar kepada kami (Panitia PTSL Desa Sumbermulyo) hanya kami kenakan biaya Rp 150 ribu. Itu sesuai SKB tiga menteri, biaya tersebut legal ada dasar hukumnya. Bukan Pungli.” Kata Ary kepada NusantaraPosOnline.Com. Senin (1/6/20).

Uang pendaftaran Rp 150 tersebut, pembayaranya melalui bendahara panitia PTSL desa Sumbermulyo. “Terus salah kami Panitia PTSL didesa apa ? Sekarang kami panitia dipanggil Kejaksaan, kami jadi beban mental dimasyarakat, kami merasa malu karena dituding melakukan Pungli. Saya sarankan kepada masyarakat didesa lain jika ditunjuk atau dijadikan panitia PTSL didesa jangan mau, atau tolak saja, kalau tidak mau bernasib seperti kami.” Ujarnya.

Ary menceritakan, bahwa panitia PTSL desa Sumbermulyo, bukan perangkat desa, tapi dari masyarakat, awal mereka dijadikan panitia PTSL desa Sumbermulyo 2019, ditunjuk melalui rapat desa. Tugas kami selaku panitia PTSL didesa, diantarnya nenerima berkas pendaftararan (permohonan), memeriksa kelengkapan berkas permohonan sertifikat dari warga dan menerima uang Rp 150 ribu dari warga yang mendaftar. Tak hanya itu kami juga ikut mendampingi petugas pengukuran dari BPN, berkas yang sudah lengkap langsung kami (panitia) ajukan atau serahkan ke BPN.  

“Uang pendaftaran Rp 150 ribu tersebut, kami gunakan untuk foto copi, transpor panitia, materai, konsumsi selama kegiatan PTSL didesa berlangsung. Karena perintah Kades hanya diperbolehkan kami (panitia) memungut uang pendaftaran Rp 150 ribu dari warga. Jadi kalau ada warga yang menuding kami panitia melakukan Pungli, kami (panitia) tak terima. Kami panitia berencana akan menuntut orang yang menuduh kami Panitia PTSL desa, melakukan Pungli. Karena panitia menarik biaya Rp 150 ribu itu ada dasar hukumnya SKB tiga menteri.” Tegasnya.

Menurut Ary, memang biaya sertifikat PTSL ini gratis BPN tidak memungut biaya apa-apa, biaya pengukuran tanah yang dilakukan pihak BPN juga gratis. Memang pengukuran tanah yang diajukan dua kali. Pengukuran pertama pemerintah desa Sumbermulyo, dan pengukuran kedua dari BPN dibantu panitia PTSL desa. “Untuk pengukuran kedua ini dari BPN dan panitia PTSL desa, tidak dikenakan biaya apa-apa. Sedangkan pada saat pengukuran pertama yang dilakukan oleh Pemerintah desa kami panitia PTSL desa tidak tahu, ada biaya atau tidak. Yang tahu adalah Pemerintah desa. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami panitia PTSL desa Sumbermulyo, tidak terima kepada warga yang menuduh kami melakukan Pungli program PTSL 2019 tersebut.” Tegasnya.

Ary menyebutkan, tuduhan adanya Pungli kepada panitia PTSL desa Sumbermulyo ini, akibat imbas Pemilihan kepala desa. Ada segelintir orang yang sakit hati karena jagonya kalah dalam Pilkades. Kemudian mencari-cari masalah. “Warga yang sakit hati mungkin mengira panitia PTSL desa, adalah Pemerintah desa ikut didalam kepanitiaan. Sehingga menuding kami panitia lakukan Pungli. Tudingan ini akhirnya merugikan kami selaku masyarakat biasa yang menjadi panitia PTSL.” Imbuh Ary.

Terkait hal tersebut Kades Sumbermulyo, Fuad, menerangkan memang untuk pelaksanaan PTSL didesanya tahun 2019, pemerintah desa membentuk panitia pelaksana PTSL ditingkat desa. Panitia dipilih atau ditunjuk melalui rapat desa. Dan panitia tersebut semuanya dimbilkan dari warga. Jadi tidak ada perangkat desa yang ikut jadi panitia PTSL.

“Saya hanya memperbolehkan Panitia PTSL menarik biaya pendaftaran Rp 150 dari pemohon. Dasar hukumnya adalah SKB tiga menteri. Tak hanya itu, saya juga melarang perangkat desa menarik uang apa-apa dari warga terkait program PTSL ini.” Kata Fuad, saat dihubungi melalui sambungan telpon. Senin (1/6/20).

Kendati demikian, ia tak menampik adanya sekitar 6 orang warganya, yang mengaku dikenakan Pungli. Yaitu diminta biaya lebih dari Rp 150 ribu. Masalah itu sudah saya ambil tindakan, panitia sudah saya panggil. Hasilnya memang panitia PTSL hanya menarik biaya pendaftaran Rp 150 ribu. Sesuai aturan

“Saya juga memanggil semua perangkat desa,  hasilnya para perangkat desa memang ada yang mengaku, menerima uang dari warga. Uang yang diterima perangkat desa tersebut tidak banyak dan tidak diwajibkan, tidak ada pemaksaan, diberikan sukarela, saat perangkat desa melakukan pengukuran tanah.” Kata Fuad.

Jadi kalau ada tudingan pungli program PTSL, itu tidak benar itu hanya kesalahpahaman saja. Karena perangkat desa tidak pernah meminta, atau mewajibkan, agar warga memberikan uang kepada perangkat desa.

“Jadi begini, salah satu syarat untuk mengajukan sertifikat PTSL di Panitia, itu harus dilengkapi surat riwayat tanah. Yang memiliki kewenangan membuatkan surat riwayat tanah adalah Pemerintah desa. Jadi setiap ada warga yang meminta dibuatkan surat keterangan riwayat tanah didesa, kita layani dengan baik. Dalam surat riwayat tanah itu diantarnya harus menjelaskan luas tanah. Untuk mengetahui luas, pemerintah desa kan harus melakukan pengukuran sendiri turun kelokasi. Saat melakukan pengukuran tanah, kadang 4 sampai 5 orang perangkat desa, kadang ketua RT, RW kita ajak kelapangan. Saat melakukan pengukuran ini ada warga yang secara sukarela memberikan uang, kemasing-masing perangkat yang ikut mengukur tanah.” Kata Fuad.

Tapi tidak semua warga yang meminta surat riwayat tanah, memberikan uang. Karena ini tidak wajib, dan tidak diminta. Ada juga warga yang hanya memberi air minum. “Jadi itu tidak bisa dikatakan pungli, karena tidak ada pemaksaan dan tidak diwajibkan. Jadi ini ada kesalah pahaman saja.” Kata dia.

Menurut Fuad, syarat pemerintah desa membuat surat keterangan tanah kan harus diukur. Kalau tidak diukur mana mungkin pemerintah desa bisa membuatkan surat riwayat tanah, karena didalam surat tersebut harus mencantumkan luas tanah. “Untuk membuat surat riwayat tanah didesa gratis tidak bayar. Tapi kalau ada warga yang memberi dengan iklas tanpa paksaan itu bukan pungli.” Kata Fuad.

Jadi surat keterangan riwayat tanah, yang dibuat oleh Pemerintah desa, bisa dijadikan syarat untuk mengajukan pemohonan sertifikat PTSL kepada panitia PTSL didesa.

Untuk diketahui, ketua, sekertaris, dan bendahara panitia PTSL desa Sumbermulyo, sudah satu kali diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan negeri Jombang. Terkait adanya tuduhan telah melakukan pungutan liar kepada pemohon sertifikat PTSL di desa Sumbermulyo. (Why)

Check Also

Dinilai Curang, Pelantikan Perangkat Desa Ngogri Jombang Didemo Warga

JOMBANG, NusantaraPosOnline.Com-Kepala desa Ngogri Kecamatan Megaluh, kabupaten Jombang, Agus Lishartatik, didemo warganya sendiri. Sabtu (28/11/2020). …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!