Pemdes Sidorejo Kediri Lakukan Pungli Milyaran Rupiah Pada Program PTSL

Kades Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Bagus Krisdijanto

KEDIRI, NusantaraPosOnline.Com-Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau yang disebut program sertifikat tanah gratis, tahun 2022 di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah dijadikan lahan Pungutan liar (Pungli) oleh Pemerintah Desa dan Pokmas / Panitia PTSL di Desa Sidorejo.

Tak tanggung-tanggung, dari hasil Pungli program PTSL tahun 2022 tersebut, Pemdes dan Pokmas Desa Sidorejo, berhasil mengumpulkan uang haram hasil pungli hingga mencapai kisaran Rp 1.166.000.000 sungguh jumlah yang fantastis.

Koordinator Aliansi rakyat anti korupsi (Arak) Jawa Timur Safri Nawawi membeberkan, berdasarkan hasil infestigasi Lsm ARAK diketahui bahwa kasus Pungli yang terjadi di Desa Sidorejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini, bermula pada tahun 2022 lalu.

Saat itu, desa Sidorejo mendapatkan program PTSL dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Kediri, dengan pagu 3.500 sertifikat.

Selanjutnya, untuk memfasilitasi program PTSL ditingkat desa, Pemdes Sidorejo membentuk Pokmas atau panitia PTSL ditingkat desa. Kemudian Pemerintah desa besama-sama Panitia PTSL menjadikan program PTSL ini, sebagai lahan Pungli, dengan cara memungut uang pendaftaran dari warga yang melebihi ketentuan yakni sebesar Rp 550 ribu per-bidang tanah. Ujar Safri.

“Dari hasil infestigasi kami dilapangan, diketahui Pemdes dan panitia PTSL Desa Sidorejo ini, melakukan Pungli dengan cara memungut biaya pendaftaran PTSL sebesar Rp 550 ribu per-sertifikat kepada warganya. Padahal, berdasarkan aturan SKB Tiga Menteri, diatur sangat jelas, bahwa Pemerintah Desa / Kelurahan hanya diperbolehkan memungut biaya Rp 150 ribu per-bidang tanah dari warga pemohon sertifikat tanah program PTSL. Aturan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Bali.” Kata Safri.

Lebih lanjut Safri menandaskan, bahwa dalam SKB tiga menteri sudah sangat jelas warga yang mengajukan permohonan PTSL hanya dibebankan tarif sebesar Rp150 ribu saja untuk wilayah Jawa dan Bali. Namun warga Sidorejo malah, dipungut biaya dengan jumlah yang lebih yakni Rp 550 ribu per-bidang.

“Ada kelebihan pungutan atau Pungli sebesar Rp 400 ribu (550 ribu-150 ribu = Rp 400 ribu). Berdasarkan data dari Pemdes Sidorejo jumlah pemohon sertifikat PTSL di Desa Sidorejo tahun 2022 berjumlah 2.915 bidang tanah. Jadi jika ditotal hasil Pungli yang berhasil dikumpulkan dan dinikmati Pemdes dan panitia PTSL tersebut, mencapa Rp 1.166 miliar (Rp 400 ribu x 2.915 pemohon = Rp 1.166.000.000).”  Beber Safri.

Safri menegaskan, dengan temuan ini pihaknya berharap agar penegak hukum, segera mengusut dan menangkap Kades Sidorejo dan perangkat desa serta panitia PTSL yang terlibat dalam kasus Pungutan liar ini.

“Jika Aparat Penegak Hukum (APH) ada kemauan, sangat tidak sulit untuk mengusut kasus ini. Kasus Pungli ini dilakukan terang-terangan, dan semua pemohon sertifikat yang berhasil kami temui mengakui adanya pungutan yang melebihi SKB tiga menteri. Oleh karena itu, kami berharap semoga yang terlibat segera di proses hukum, jangan menunggu laporan resmi dari masyarakat.” Tegas Safri.

Terkait hal ini, Kades Sidorejo Bagus Krisdijanto saat dikonfirmasi ia tak menampik dan mengaku adanya pungutan tersebut.

“Jumlah pemohon sertifikat PTSL didesa Sidorejo tahun 2022 sebanyak 2.915 dan sertifikat tersebut sudah jadi. Untuk biaya pendaftaran memang benar dipungut biaya segitu. Itu berdasarkan kesepakan masyarakat.” Kata Bagus, Jumat (14/9/2023).

Lalu apa yang menjadi dasar hukum pungutan tersebut, dan dikemanan dan untuk apa, uang hasil pungutan tersebut ?

“Pungutan tersebut sudah disetujui masyarakat. Untuk masalah uang hasil pungutan tersebut, sebaiknya tanyakan kepada ketua Koko (Eka Budiarta) selaku ketua panitia PTSL desa Sidorejo. Ketimbang saya keliru menjelaskan tanyakan ke Koko saja.” Kata Bagus, sembari tidak bisa menunjukan dasar hukum pungutan tersebut.

Sementara itu, Eka Budiarta (Koko) ketua panitia PTSL desa Sidorejo, juga membenarkan bahwa panitia memungut biaya pendaftaran sertifikat tanah program PTSL sebesar Rp 550 ribu per-bidang, kepada warga pemohon.

“Betul, biaya pendaftaranya Rp 550 ribu per-bidang. Biaya itu ditentukan mengacu pada desa-desa lain, yang memungut biaya Rp 550 ribu perbidang. Kami mendatangkan relawan dari desa lain, dan melakukan rapat didesa menentukan biaya tersebut. Kemudian disepakati biaya pendaftaran Rp 550 ribu. Dan kami tawarkan kewarga, sama warga juga disepakati. Itu ada berita acara rapatnya.” Singkat Koko, saat dihubung Nusantara Pos, melalui sambungan WhatsApp, pada Kamis (14/9/2023).

Terkait dasar hukum pungutan biaya Rp 550 ribu per-bidang, Koko juga tidak bisa menunjukan dasar hukumnya.***

Pewarta : Wahyu

Editor : Riska

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!